SIARAN PERS
Nomor: SP.227/HUMAS/PP/HMS.3/10/2025

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki, membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Direktorat Jenderal (Ditjen) Konservasi Alam dan Ekosistem (KSDAE), Selasa (07/10/2025) di Jakarta. Rakornis ini dihadiri oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Kehutanan, Komjen Pol Djoko Poerwanto, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen KSDAE.

Dalam kesempatan ini, Wamenhut menyampaikan kepada peserta rapat bahwa perencanaan strategis Direktorat Jenderal KSDAE 2025-2029 yang mengusung tema “Mengelola Keanekaragaman Hayati: Mengurangi Ancaman Kepunahan, dan Mengoptimalkan Pemanfaatan untuk Produktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial” sejalan dengan visi dan empat rumusan misi Kementerian Kehutanan, yang merupakan penerjemahan dari 4 Pilar Pembangunan Berkelanjutan pada lingkup tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan.

Pada kesempatan ini, Wamenhut menyampaikan beberapa arahan terhadap isu-isu utama di bidang KSDAE, antara lain:
(1) Ancaman kepunahan keanekaragaman hayati yang memerlukan intervensi secara cross-cutting, baik di internal Kementerian Kehutanan, maupun bersama para pihak eksternal;
(2) Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia;
(3) Pemanfaatan Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART), Grid Design System, serta Integrated Prevention Model (IPM), dalam upaya optimalisasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi;
(4) Area terbuka pada kawasan konservasi seluas 1,3 juta hektar memerlukan upaya pemulihan ekosistem dengan melibatkan semua pihak dan sumber daya.
(5) Areal preservasi sebagai opsi yang efektif untuk konservasi in situ dalam menghadapi Triple Planetary Crisis (perubahan iklim, polusi dan kepunahan biodiversitas);
(6) Efektivitas pemberdayaan masyarakat perlu terus ditingkatkan. Target Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) masyarakat sebesar Rp. 4,25 Triliun harus dicapai pada tahun 2029;
(7) Devisa dan PNBP pemanfaatan tumbuhan alam dan satwa liar perlu dioptimalkan dengan beberapa upaya intervensi, sehingga berdampak sebanding dengan nilai keberadaannya; dan
(8) Pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, wajib menerapkan cashless payment dan e-ticketing, SOP yang baik, serta tersedianya sarana pengamanan yang memadai.

Direktur Jenderal KSDAE, Prof. Satyawan Pudiatmoko melaporkan kepada Wamenhut bahwa Rakornis ini dimaksudkan sebagai forum untuk mengintegrasikan proses perencanaan top down dan bottom up serta menghimpun bahan masukan penyusunan dan penetapan target perencanaan kinerja bidang KSDAE pada tahun 2026.

Diharapkan melalu Rakornis ini dapat menciptakan arahan kebijakan rancangan target kinerja Direktorat Jenderal KSDAE, prioritas target kinerja, serta strategi pencapaian target kinerja pada tahun 2026. Rakornis Bidang KSDAE Tahun 2025 direncanakan akan dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Rabu tanggal 7 - 8 Oktober 2025. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara daring dan luring.(*)

---

Jakarta, Kemenhut, 07 Oktober 2025

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan,
Krisdianto

Website:
www.kehutanan.go.id

Youtube:
Kementerian Kehutanan

Facebook:
Kementerian Kehutanan

Instagram:
Kemenhut

Twitter:
@kemenhut_ri