SIARAN PERS
Nomor: SP.047/HUMAS/PPIP/HMS.3/04/2025

Dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan sebagai antisipasi kejadian karhutla, digelar Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Nasional 2025 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, pada Selasa (29/4). Kegiatan ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Budi Gunawan didampingi oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni serta dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara.

Apel tersebut menjadi penanda dimulainya kesiapan nasional menghadapi musim kemarau tahun ini, dengan mengedepankan pendekatan pencegahan dini dan kolaborasi lintas sektor. Hadir dalam undangan kegiatan ini antara lain Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Kepala Staf Kepresidenan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas.

Agenda apel meliputi Apel Siaga, Peninjauan Gelar Peralatan untuk mengecek kesiapan operasional, serta Kegiatan Interaktif secara daring dengan seluruh provinsi di Indonesia. Seluruh rangkaian acara bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam pengendalian karhutla.

Menkopolkam, Budi Gunawan dalam arahannya menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting dilakukan dalam menghadapi ancaman karhutla yang kerap melanda sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Riau. Ia menambahkan, kerja sama yang solid menjadi kunci utama terdapa pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Menko Budi Gunawan juga menekankan bahwa kesiapsiagaan seluruh elemen, baik pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, serta masyarakat, harus terus dijaga. Hal tersebut juga telah sesuai dengan pesan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

"Bapak Presiden, Prabowo Subianto berpesan kepada kita semua untuk terus mempertahankan capaian-capain positif yang telah dicapai selama ini. Jangan sampai ada lagi kebakaran hutan dan lahan yang meluas yang dapat menjadi isu internasional," katanya.

Dalam sesi konferensi pers usai Apel, Menhut Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa Indonesia patut berbangga atas capaian pengendalian karhutla. Menurutnya, bangsa Indonesia adalah bangsa pembelajar dan pekerja keras. "Kita pernah mengalami bencana karhutla yang memprihatinkan, tapi data menunjukkan kerja keras teman-teman semua sudah menunjukkan keberhasilan yang baik, jadi ada kebanggaan bahwa kita sudah belajar dan bekerja dengan baik, belajar dari kesalahan masa lalu dan memperbaiki diri sehingga tren karhutla terus menurun," ujar Menhut.

Namun, Menurut Menhut, prestasi ini tentu jangan sampai membuat lengah, sombong dan jumawa sehingga tidak berhati-hati dalam pengendalian karhutla. "Apel hari ini untuk mengingatkan kita kembali bqhwa karhutla meskipun trennya menurun tapi tetap kita harus terus waspada," ungkap Menhut.

Menhut mengutarakan terdapat tiga faktor yang berkontribusi dalam upaya pengendalian karhutla. Pertama, kolaborasi terpimpin yang semakin baik. Jika dulu upaya penanganan berjalan masing-masing, sekarang bergerak dalam satu koordinasi terpimpin.

Kedua, upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Menhut menyoroti penggunaan teknologi seperti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang akan kembali digelar mulai 1 Mei 2025 di Riau. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga terus ditingkatkan, di antaranya melalui lomba pantun dan syair untuk membangun budaya sadar bahaya Karhutla.

Ketiga, semakin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah terus memperkuat peran kelompok masyarakat peduli api, pramuka, masyarakat adat, dan berbagai elemen lainnya dalam upaya pengendalian karhutla di tingkat tapak.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati pada kesempatan ini juga menyatakan, prediksi iklim wilayah Indonesia saat ini memasuki kondisi La Nina (kemarau basah) yang dapat berlangsung sampai dengan periode Mei 2025. Namun demikian, meskipun dalam musim kemarau basah, tetap perlu antisipasi kemungkinan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Provinsi Riau diprediksi akan memasuki musim kemarau pada bulan Mei sehingga Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau Tahun 2025 terhitung mulai tanggal 1 April 2025 s.d. 30 November 2025 (244 hari).

Kementerian Kehutanan mencatat luas kebakaran hutan dan lahan periode 1 Januari - 22 April tahun 2025 seluas 3.207,54 ha, di mana areal gambut seluas 1.227,26 ha (48,26%) dan tanah mineral 1.980,28 Ha (61,74 %). Tiga wilayah provinsi dengan luas karhutla tertinggi berturut turut antara lain Riau (698,98 ha), Kalimantan Barat (494,20 ha), dan Aceh (296,11 ha). Sedangkan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terdapat di Kabupaten Pelalawan (639,57 ha), Bengkalis (48,29 ha), Kota Dumai (7,58 ha) dan Kepulauan Meranti (3,54 ha).

Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025, Kemenkopolkam melalui Kedeputian IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesejahteraan Bangsa, meluncurkan Desk Karhutla yang menjadi momentum bersama sebagai bangsa dalam menghadapi triple planetary crisis yaitu perubahan iklim, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta kehilangan biodiversity.

Dalam Desk Koordinasi Penanganan Karhutla tersebut, Menteri Kehutanan memiliki peran sebagai anggota Pengarah dan Pengendali. Selain itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan berperan sebagai Ketua Desk IV, dan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan sebagai Satuan Tugas Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Seluruh Kementerian/Lembaga, Panglima TNI dan Kapolri, Kepala Daerah, Pangdam/Danrem, Kapolda dan perusahaan pemegang izin serta masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan saling bahu membahu dalam upaya untuk menanggulangi karhutla sesuai dengan amanat Inpres No. 3 Tahun 2020.

Selama ini, pengendalian karhutla terus dilakukan melalui upaya pencegahan, pemadaman hingga penanganan pasca. Kegiatan pencegahan karhutla dilaksanakan melalui patroli pencegahan karhutla, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sosialisasi, dan kampanye pada provinsi rawan karhutla.

Dalam rangka pencegahan, Pemerintah juga melakukan peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dukungan atau insentif untuk peningkatan mata pencaharian masyarakat. Selain itu pengelola kawasan turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diversifikasi usaha di lahan masyarakat.

Kemudian dalam upaya pemadaman, Pemerintah melakukan pemadaman darat dan pemadaman udara yang dilakukan dengan prinsip memadamkan api sesegera mungkin dan mencegah api membesar. Dalam menjalankan fungsi pemadaman darat, pemadaman udara berfungsi untuk memberikan dukungan sekaligus untuk membatasi pergerakan api terutama di tempat yang sulit dijangkau pasukan darat. Pengerahan pasukan secara terkoordinir oleh Satgas memberdayakan semua potensi pasukan Brigdalkarhutla yang tersedia di provinsi masing-masing.

Seluruh upaya tersebut dilakukan secara serius, intensif, kontinyu dan konsisten untuk agenda nasional pemulihan lingkungan melalui langkah-langkah penanggulangan karhutla, rehabilitasi hutan dan lahan dan pengelolaan lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam serta keselarasan kerja antara lingkungan dan investasi.(*)
__
Pekanbaru, Riau, 29 April 2025.

Narahubung :
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Ditjen Penegakan Hukum Kemenhut
Thomas Nifinluri: 081280607161

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan,
Krisdianto, S.Hut., M.Sc., Ph.D.

Website:
www.kehutanan.go.id

Youtube:
Kementerian Kehutanan

Facebook:
Kementerian Kehutanan

Instagram:
Kemenhut

Twitter:
@kemenhut_ri