SIARAN PERS
Nomor: SP.090/HKLN/PPIP/HMS.3/06/2025

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, memimpin langsung Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Nasional 2025 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, pada Kamis (05/06/2025). Kegiatan dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan, sebagai antisipasi kejadian karhutla tahun 2025 di tengah meningkatnya risiko perubahan iklim global, juga dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Jajaran pemerintah daerah, forkopimda, dan para pihak pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan menegaskan pentingnya momentum kolaboratif nasional sejak diluncurkannya Desk Koordinasi Pengendalian Karhutla oleh Menkopolhukam pada Maret 2025. Inisiatif tersebut merupakan tonggak penting dalam merespons ancaman Triple Planetary Crisis, yakni perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, serta polusi.

"Melihat tren dan data menunjukkan bahwa kita sebagai anak bangsa patut bangga bahwa kita secara kolektif secara bersama-sama dapat menurunkan angka karhutla dari tahun ke tahun. Namun rasa bangga ini jangan sampai membuat kita lengah, jumawa, sombong dan akhirnya tidak mempersiapkan diri sebaik-baiknya," ujar Menhut.

Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah menghadapi bencana karhutla besar, antara lain pada tahun 1984, 1987, 1998, serta masa El Nino tahun 2015. Namun, data menunjukkan penurunan signifikan luas karhutla: dari 2,6 juta hektar pada 2015, menjadi 1,6 juta hektar (2019), 1,1 juta hektare (2023), dan 24.154 hektare pada tahun 2024, atau turun 74% dibanding tahun sebelumnya.

Khusus di Kalimantan Barat, terjadi penurunan yang signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, luas karhutla di Kalimantan Barat adalah 151.919 ha, dan pada 2024 karhutla yang terjadi di Kalimantan barat seluas 24.154 ha turun 84% jika dibandingkan tahun 2019. Selain itu, dalam lima tahun terakhir tidak ditemukan adanya asap lintas batas negara akibat karhutla dari wilayah ini.

Menteri menyampaikan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla ditopang oleh tiga pilar utama: Pertama, Kolaborasi dan koordinasi lintas sektor, antara pusat dan daerah, serta antar instansi seperti BMKG, BNPB, TNI, dan Polri. Kedua, Penegakan hukum yang efektif dengan efek jera terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Ketiga, Partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat adat, mahasiswa, LSM, dan dunia usaha yang turut serta dalam upaya pencegahan dan mitigasi.

Lebih lanjut, Kementerian Kehutanan mencatat keberadaan 2.370 personel Manggala Agni yang tersebar di 34 Daerah Operasi (DAOP), termasuk 5 DAOP di Kalimantan Barat, sebagai kekuatan utama dalam upaya pemadaman dan patroli terpadu di lapangan.

Menteri mengakhiri sambutannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun solidaritas, soliditas, dan jiwa korsa dalam menghadapi ancaman karhutla. Menteri Kehutanan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Forkopimda, para tokoh masyarakat, LSM, media, dunia usaha, serta khususnya kepada pasukan Brigade Karhutla sebagai patriot bangsa yang berdedikasi dalam menjaga lingkungan dan mencegah bencana.

Sebagai informasi, Pada periode 1 Januari s.d 22 April tahun 2025, Kementerian Kehutanan telah mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 3.207 ha, yang terjadi di areal gambut seluas 1.227 ha (38%) dan di tanah mineral 1.980 Ha (62 %). Tercatat tiga wilayah provinsi dengan luas karhutla tertinggi berturut turut, yaitu Riau (699 ha), Kalimantan Barat (494 ha), dan Aceh (296 ha). Di Provinsi Kalimantan Barat, karhutla telah terjadi di Kabupaten Ketapang (327 ha), Kota Pontianak (15 ha), Kubu Raya (148 ha) dan Landak (2,9 ha).

Berdasarkan hasil pemantauan titik panas/ hotspot sebagai indikasi terjadinya karhutla dari Satelit Terra/Aqua (MODIS NASA), pada periode 1 Januari s.d 30 Mei 2025 tercatat 244 titik. Jika dibandingkan dengan hasil pemantauan periode yang sama pada tahun 2024, terdapat penurunan yang siginfikan yaitu 55,6%, di mana tercatat 550 titik.

Berdasarkan prediksi iklim oleh BMKG, wilayah Indonesia saat ini memasuki kondisi La Nina (kemarau basah). Namun demikian, BMKG menyampaikan bahwa tetap perlu dilakukan langkah antisipasi kemungkinan terjadi karhutla. Khusus Provinsi Kalimantan Barat diprediksi akan memasuki musim kemarau pada bulan Juni sehingga kesiapsiagaan harus segera ditingkatkan.

Kementerian Kehutanan juga menetapkan desa sasaran pengendalian karhutla sejumlah 518 desa. Di Kalimantan Barat terdapat 52 desa sasaran yang tersebar di Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Sintang.

Penetapan desa sasaran pengendalian karhutla ini, ditindaklanjuti dengan kegiatan pembentukan serta pembinaan teknis Masyarakat Peduli Api (MPA). Hingga saat ini, telah dibentuk MPA di 29 provinsi dengan jumlah anggota 10.225 personil. Di Kalimantan Barat berjumlah 1.165 personil. Pembentukan dan pembinaan teknis MPA ini telah mendapatkan atensi dan dukungan positif dari Komisi IV DPR.

Saat ini, Gubernur Kalimantan Barat melalui keputusan nomor: 667/BPBD/2025 telah menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Tahun 2025, terhitung mulai tanggal 17 April 2025 – 31 Oktober 2025 (198 hari).

Upaya-upaya pengendalian karhutla akan terus dilakukan melalui upaya pencegahan, pemadaman hingga penanganan pasca kejadian. Kegiatan pencegahan karhutla dilaksanakan melalui patroli pencegahan karhutla, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), dan peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, kampanye, pelatihan, bimbingan teknis, hingga insentif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diversifikasi usaha dalam pengelolaan lahan.

Sementara itu, untuk kegiatan pemadaman dilakukan melalui pemadaman dari darat secara efektif dan efisien, sesegera mungkin, dan jangan biarkan api membesar. Pemadaman dari udara bersinergi memberikan dukungan kepada pelaksanaan kegiatan pemadaman darat. Pengerahan pasukan secara terkoordinir oleh Satgas dengan memberdayakan semua potensi pasukan Brigdalkarhutla yang ada di provinsi masing-masing.(*)

---

Jakarta, Kemenhut, 5 Juni 2025

Narahubung :
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Ditjen Penegakan Hukum Kemenhut
Thomas Nifinluri, 081280607161

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kemenhut
Krisdianto

Website:
www.kehutanan.go.id

Youtube:
Kementerian Kehutanan RI

Facebook:
Kementerian Kehutanan

Instagram:
kemenhut

Twitter:
@kemenhut_ri