Jakarta, 6 November 2026. Menhut Raja Juli Antoni punya dua gaya kepemimpinan sekaligus. Tangan besinya menindak tegas setiap pelanggar aturan, dan tangan hijaunya konsisten mendorong ekonomi hijau dan konservasi demi menjaga kelestarian alam Indonesia

Di garda penegakan hukum, Kemenhut merespons desakan publik dan pemangku kepentingan terkait evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan tindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap korporasi bermasalah yang melanggar aturan karhutla. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan karhutla dan penindakan praktik bisnis tidak bertanggung jawab yang memicu kebakaran, Menhut Raja Juli Antoni bergerak cepat bersama Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menggelar rapat koordinasi lintas kementerian. Pertemuan tersebut menyiapkan pembentukan Joint Task Force (JTF) bersama pemerintah Singapura guna memperkuat pertukaran informasi dan memastikan akuntabilitas korporasi lintas batas.

Ketegasan pemerintah bahwa korporasi tidak kebal hukum juga tercermin dari langkah terpadu aparat penegak hukum di lapangan. Seiring penyegelan lahan bekas karhutla oleh Menhut agar tidak disalahgunakan menjadi perkebunan tanpa izin, penegakan hukum karhutla secara nasional telah menjerat 20 korporasi, termasuk empat perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan pelimpahan berkas dua korporasi tersangka di Kubu Raya ke kejaksaan, serta 245 tersangka perorangan.

Pada saat yang sama, "tangan besi" Menhut melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut menghantam jaringan kejahatan kehutanan dari pelabuhan besar hingga jantung taman nasional pada awal November 2026. Dimulai dari membongkar pencucian kayu (Timber Laundering) 23 kontainer di Surabaya. Dilanjutkan dengan menggagalkan penyelundupan 343 batang kayu ilegal TN Meru Betiri.Kemenhut juga menyisir 16 kamp tambang tmas ilegal (PETI) di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Di medan pemadaman api, kerja keras Manggala Agni Kemenhut membuat sekat api di dekat permukiman warga, dukungan 54 armada udara BNPB, perluasan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan penyemaian puluhan ton garam NaCl oleh TNI dan BMKG, hingga distribusi ratusan nozzle tancap tanah untuk memadamkan bara di bawah gambut berhasil menekan luas lahan terbakar nasional menjadi 742 hektare dan mengembalikan langit biru di Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Di balik kerasnya penindakan hukum terhadap mafia kayu dan pembakar hutan, "tangan hijau" Menteri Kehutanan justru memanen sederet kabar gembira bagi dunia konservasi satwa dan pemulihan ekosistem Nusantara. Penguatan perlindungan dan pengamanan habitat melalui patroli intensif membuahkan hasil nyata di lapangan. Setelah publik disambut kabar gembira kelahiran anakan Banteng Jawa di kawasan konservasi, Direktorat Jenderal KSDAE Kemenhut pada awal November 2026 kembali mengumumkan kelahiran anak kelima Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari induk bernama Desy di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).

Bayi badak yang terekam kamera jebak (camera trap) dalam kondisi sehat dan diperkirakan berusia 1–2 bulan ini menegaskan krusialnya pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA). Tak hanya itu, tujuh ekor burung Merak Hijau yang terancam punah juga diberangkatkan bersama Jagat Satwa Nusantara menuju TN Ujung Kulon untuk dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya. Selain itu Kemehut juga melakukan pemulihan habitat Gajah Sumatera di Tesso Nilo dan kopi berkelanjutan TNBBS, Di Riau, Kemenhut menerbitkan pedoman baru pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo yang langsung mendapat apresiasi Pemerintah Provinsi Riau guna mempercepat pemulihan habitat Gajah Sumatera. Sementara di Sumatera bagian selatan, pengembangan kopi berkelanjutan terus didorong sebagai solusi hijau mengatasi ancaman deforestasi di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Melalui program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) dengan dukungan Bank Dunia, Kemenhut menyiapkan proyek karbon mangrove seluas 68.911 hektare di Kabupaten Bulungan, Nunukan, dan Tana Tidung, Kalimantan Utara. Proyek yang menargetkan kredit karbon masuk ke pasar global pada akhir 2028 atau awal 2029 ini mengedepankan skema PADIATAPA dan melibatkan 1.354 warga pesisir dalam kelompok masyarakat (Pokmas) untuk mengembangkan usaha produktif berbasis potensi mangrove. Langkah penghijauan ini beriringan dengan program pembagian bibit pohon gratis oleh Kemenhut bagi masyarakat luas serta semarak penanaman 8.100 batang mangrove di Jawa Timur yang memecahkan Rekor MURI.

Menhut juga membangun laboratorium alam pertama di NTT dan Transformasi SDM Kehutanan. Terobosan ini dilakukan demi menatap masa depan riset kehutanan, Kemenhut memberikan lampu hijau persetujuan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Pendidikan seluas 497,43 hektare di Desa Oesusu, Kabupaten Kupang, bersama Universitas Nusa Cendana (Undana) dan Pemkab Kupang sebagai laboratorium alam ekosistem lahan kering kepulauan pertama di Nusa Tenggara Timur. Di tingkat internal, BP2SDM Kemenhut juga tengah menyusun peta jalan transformasi sumber daya manusia menuju Forestry Human Excellence.

Rentetan aksi di awal November 2026 ini memperpanjang rekam jejak kebijakan Raja Juli Antoni sejak awal menakhodai Kementerian Kehutanan. Di jalur "tangan besi", langkah penyegelan lahan bekas karhutla di Kalimantan Tengah dan pembongkaran pencucian kayu 23 kontainer di Surabaya merupakan kelanjutan langsung dari penertiban jutaan hektare konsesi PBPH bermasalah bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) serta pembekuan dan pencabutan izin puluhan korporasi yang terbukti lalai menjaga arealnya dari api sepanjang tahun 2025 hingga Oktober 2026.

Sementara di jalur "tangan hijau", hadirnya pedoman baru pemulihan Tesso Nilo, kelahiran satwa-satwa endemik dari Banteng Jawa hingga anak kelima Badak Jawa di Ujung Kulon, serta penyiapan kredit karbon mangrove Kaltara menyempurnakan fondasi restorasi ekosistem, pendekatan humanis perhutanan sosial, dan kemandirian pembiayaan konservasi yang telah dicanangkan Kemenhut sejak awal masa jabatan.

Perpaduan antara ketegasan menyegel alat berat korporasi perusak hutan dan ketekunan menjaga ruang hidup satwa langka serta masyarakat pesisir inilah yang mempertegas posisi konkret Kementerian Kehutanan. Di bawah komando Menhut Raja Juli Antoni negara hadir dengan "tangan besi" bagi para pelanggar hukum kehutanan, namun merentangkan "tangan hijau" seluas-luasnya bagi masa depan kelestarian alam Indonesia.

---

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri,
Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
YouTube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: @kemenhut
X: @kemenhut_ri