SIARAN PERS
Nomor: SP.233/HUMAS/PPIP/HMS.3/10/2025

Kementerian Kehutanan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Perhutanan Sosial (Rakor PS) Tahun 2025 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan mengusung tema “Meneguhkan Sinergi, Menyongsong Arah Baru Kebijakan Perhutanan Sosial.” Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni hadir memberikan arahan agar program Perhutanan Sosial semakin berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Dalam arahannya saat menutup Rakor, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa Perhutanan Sosial telah berjalan lebih dari satu dekade dengan capaian signifikan. Hingga kini, akses kelola hutan masyarakat mencapai 8,32 juta hektare melalui lebih dari 11.000 unit SK, melibatkan 1,4 juta kepala keluarga, dan membentuk 15.925 KUPS.

“Capaian ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak—dari pusat hingga daerah, dari pendamping hingga masyarakat. Namun, masih banyak ruang kerja yang harus kita tempuh bersama. Tantangan ke depan adalah memastikan setiap program memberikan dampak nyata bagi rakyat,” ujar Menteri Kehutanan.

Menhut menjabarkan tiga fokus utama arah kebijakan baru Perhutanan Sosial:

1. Mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah hasil hutan masyarakat,
2. Menjadikan Perhutanan Sosial sebagai instrumen pengentasan kemiskinan ekstrem, dan
3. Mengembangkan kawasan terpadu (IAD) yang menghubungkan produksi, pengolahan, logistik, dan pasar.

Lebih lanjut, Menteri menyebut tahun 2026 sebagai momentum transformasi — dari sekadar akses kelola menuju kualitas dan produktivitas usaha Perhutanan Sosial.

“Kita sudah punya satu tahun penuh dengan dampak yang nyata, Setahun Berdampak. Kini saatnya melangkah ke babak berikutnya: memperkuat sinergi, memperbesar manfaat, dan memastikan hutan menjadi sumber kesejahteraan bagi rakyat. Sinergi kuat, hutan terjaga, Indonesia lestari sepanjang hari,” tutup Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Makassar, pada Jumat, 10 Oktober 2025.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 10–11 Oktober 2025, diikuti oleh 128 peserta dari pusat dan daerah, meliputi pejabat tinggi madya dan pratama, kepala UPT lingkup Kementerian Kehutanan, Kepala Dinas LHK Provinsi, dan perwakilan Balai Perhutanan Sosial dari seluruh Indonesia.

Rakor ini menjadi wadah konsolidasi kebijakan dan strategi pelaksanaan Perhutanan Sosial di seluruh Indonesia. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi momen refleksi “Setahun Berdampak” — satu tahun penuh pencapaian nyata, kolaborasi lintas sektor, dan sinergi kelembagaan yang memperlihatkan hasil konkret bagi masyarakat hutan.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Catur Endah Prasetiani, menegaskan pentingnya menjadikan Rakor ini sebagai ruang evaluasi capaian dan langkah nyata memperkuat arah kebijakan ke depan.

“Tahun 2025 menjadi titik refleksi ‘Setahun Berdampak’, di mana kita melihat bahwa kebijakan dan kerja nyata telah menghadirkan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Dirjen Catur.

Dirjen menekankan enam arah kebijakan strategis perhutanan sosial,yaitu:

1. Penguatan agroforestri pangan dan MUK PS,
2. Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan ekonomi desa hutan,
3. Peningkatan produktivitas ekonomi PS,
4. Pengembangan kawasan terpadu (Integrated Area Development/IAD),
5. Percepatan penetapan Hutan Adat melalui Satgas, dan
6. Hilirisasi komoditas hasil PS untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

“Sinergi dan kolaborasi multipihak menjadi kunci untuk mempercepat pencapaian target nasional Perhutanan Sosial. Kolaborasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan harus menjadi semangat baru dalam mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera,” tambahnya.

Program Perhutanan Sosial kini telah berkembang menjadi motor penggerak ekonomi hijau. Sejumlah kelompok usaha masyarakat berhasil menembus pasar ekspor—antara lain rempah-rempah ke India dan Tiongkok, serta kopi ke Jerman dan Eropa—yang menunjukkan daya saing global produk hutan rakyat Indonesia.

Pemerintah menegaskan bahwa ke depan, arah kebijakan Perhutanan Sosial tidak hanya berorientasi pada distribusi akses kelola, tetapi juga pada peningkatan kualitas kelembagaan, nilai ekonomi, dan keberlanjutan ekologi.

---

Jakarta, Kemenhut, 11 Oktober 2025

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan,
Krisdianto

Website:
www.kehutanan.go.id

Youtube:
Kementerian Kehutanan

Facebook:
Kementerian Kehutanan

Instagram:
Kemenhut

Twitter:
@kemenhut_ri