SIARAN PERS
Nomor: SP. 688/HKLN/11/2026

Situbondo, 11 November 2026. Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) memastikan proses hukum terhadap kasus pembakaran di Taman Nasional (TN) Baluran terus berlanjut. Kejaksaan Negeri Situbondo menyatakan berkas perkara tersangka MF lengkap atau P-21 pada 29 Oktober 2026. Penyidik kini bersiap melaksanakan penyerahan tersangka beserta barang bukti.

Atas perbuatannya, tersangka MF dijerat dengan Pasal 40B ayat (1) huruf c jo. Pasal 33 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sebagai bagian dari penegakan hukum yang komprehensif, Kementerian Kehutanan juga melakukan kajian ilmiah dampak kerugian ekologis yang dipimpin Prof. Bambang Hero Saharjo dan Prof. Basuki Wasis dari Institut Pertanian Bogor. Berdasarkan hasil kajian terhadap areal seluas 3,141 hektare, estimasi kerugian lingkungan dan kebutuhan pemulihan sekitar Rp5,52 miliar, dengan estimasi terjadi pelepasan emisi sekitar 7,63 ton karbon dioksida dan 0,38 ton bahan partikulat. Hasil kajian tersebut menggambarkan dampak kebakaran pada areal yang diperiksa secara umum dan tidak merupakan perhitungan kerugian yang diatribusikan kepada tersangka MF.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menekankan konsekuensi ekologis dan ekonomi yang harus menjadi perhatian dalam perlindungan kawasan konservasi.

“Kebakaran hutan tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak vegetasi, mengganggu habitat satwa, melepaskan emisi ke atmosfer, serta menimbulkan biaya pemulihan yang tidak sedikit dan membutuhkan waktu panjang," katanya.

Lebih lanjut, Januanto mengungkapkan hasil kajian ilmiah mengenai dampak kebakaran hutan di kawasan TN Baluran menjadi pengingat bahwa dampak kebakaran tidak berhenti ketika api dipadamkan.

"Karena itu, penegakan hukum tidak cukup diukur dari perkara yang diselesaikan, tetapi juga dari kemampuan kita bersama pengelola kawasan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mencegah kebakaran berulang serta memastikan kawasan konservasi semakin terlindungi,” ujarnya.

Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Aswin Bangun, mengatakan bahwa penanganan pembakaran hutan, khususnya di kawasan konservasi, menjadi salah satu perhatian dalam upaya penegakan hukum. Kerawanan kebakaran hutan di Pulau Jawa juga menuntut pengawasan kawasan yang lebih intensif.

"Kami mengapresiasi kesiapsiagaan petugas Balai TN Baluran yang berhasil mengamankan tersangka MF melalui kegiatan patroli di lapangan,"katanya.

Aswin mengungkapkan kesigapan tersebut menjadi contoh pentingnya pengawasan dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan kawasan. Dengan dinyatakannya berkas perkara MF lengkap oleh Kejaksaan Negeri Situbondo, pihaknya memastikan penanganan perkara ini terus dikawal hingga tahap berikutnya.

"Penegakan hukum terhadap pembakaran hutan merupakan komitmen kami untuk melindungi kawasan hutan beserta ekosistem di dalamnya. Kami mengingatkan siapa pun yang dengan sengaja membakar hutan, terlebih di kawasan konservasi, bahwa perbuatan tersebut memiliki konsekuensi pidana. Setiap dugaan pelanggaran akan kami tindaklanjuti secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Kementerian Kehutanan terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di seluruh Indonesia melalui peningkatan deteksi dini, patroli dan pengawasan kawasan, penguatan koordinasi lintas instansi, serta penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menekan kejadian kebakaran berulang, mencegah kerusakan ekosistem, dan memastikan perlindungan hutan berjalan seiring dengan upaya pemulihan lingkungan. Dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, Kementerian Kehutanan berupaya menjaga fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan, pelindung keanekaragaman hayati, dan warisan alam yang harus terus dijaga bagi generasi mendatang.

---

Informasi lebih lanjut:
Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara,
Aswin Bangun

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri,
Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
YouTube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: @kemenhut
X: @kemenhut_ri