SIARAN PERS
Nomor: SP. 289/HUMAS/PPIP/HMS.3/11/2025

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, menegaskan pentingnya penerapan Regenerative Forestry Business atau bisnis kehutanan regeneratif sebagai solusi strategis untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon yang selaras dengan keadilan sosial di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Laksmi dalam sesi talkshow “Regenerative Forestry Business: A Bridge to Low-Carbon Development and Social Equity in Indonesia” yang digelar di Paviliun Indonesia pada Conference of Parties (COP-30) UNFCCC di Belem, Brasil, Selasa (11/11).

Menurut Laksmi, pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan dan insentif hijau untuk mendorong investasi ramah lingkungan sekaligus memperkuat kemitraan antara sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

“Pendekatan kehutanan regeneratif bukan hanya menjaga tutupan hutan, tetapi juga membangun nilai ekonomi yang adil dan berkelanjutan melalui hasil hutan bukan kayu, agroforestry, serta perhutanan sosial,” ujar Laksmi.

Ia menjelaskan, model bisnis kehutanan regeneratif menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menciptakan rantai nilai yang inklusif. Dengan mengembangkan komoditas seperti kopi hutan, madu organik bersertifikat, dan minyak atsiri dari tanaman endemik, Indonesia ingin menunjukkan bahwa pengelolaan hutan dapat menghasilkan kesejahteraan tanpa merusak ekosistem.

Pada sesi talkshow, menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor, di antaranya Silverius Oscar Unggul (Penasihat Utama Menteri Kehutanan untuk Gugus Tugas Kehutanan Regeneratif), Arlyza Eka Wijayanti (Direktur Operasi dan Produksi PT Pupuk Kujang), Purwadi Soeprihanto (Sekjen APHI), dan Daan Wensing (CEO IDH). Para pembicara menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk memperluas penerapan prinsip kehutanan regeneratif di Indonesia.

Lebih lanjut, Laksmi menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau yang inklusif.

“Dengan kemitraan yang kuat, kita bisa memastikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat sekitar hutan,” tegasnya.

Melalui sesi ini, Kementerian Kehutanan meneguhkan komitmen Indonesia untuk menjadi pelopor dalam penerapan model bisnis kehutanan regeneratif yang tidak hanya berkontribusi pada pengendalian perubahan iklim, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekosistem.

---

Jakarta, Kemenhut, 11 November 2025

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kemenhut
Krisdianto

Website:
www.kehutanan.go.id

Youtube:
Kementerian Kehutanan RI

Facebook:
Kementerian Kehutanan

Instagram:
kemenhut

Twitter:
@kemenhut_ri