Berita

Dorong Kontribusi Kehutanan terhadap PDB, Kemenhut Bekali Penyuluh Kehutanan Teknik Penginputan NTE dan Data Spasial KTH

Kamis, 19 Nov 2026 | Siaran Pers

dorong-kontribusi-kehutanan-terhadap-pdb-kemenhut-bekali-penyuluh-kehutanan-teknik-penginputan-nte-dan-data-spasial-kth

SIARAN PERS
NO: SP.741/HKLN/11/2026

JAKARTA, 19 November 2026 – Kementerian Kehutanan terus memperkuat peran Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan melalui penguatan data nilai transaksi ekonomi dan potensi wilayah kelola. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan kapasitas penyuluh kehutanan dalam menginput Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH serta data spasial areal kelola melalui bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan Pusat Penyuluhan Kehutanan, BP2SDM Kementeran Kehutanan, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) Kementerian Kehutanan, Wahju Rudianto dan dilaksanakan secara daring diikuti oleh 567 penyuluh kehutanan dari Dinas Kehutanan/Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi serta 430 penyuluh kehutanan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan di seluruh Indonesia.

Penguatan kapasitas penyuluh kehutanan ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem penyuluhan kehutanan yang semakin adaptif, terukur, dan berbasis data, sekaligus memastikan potensi ekonomi KTH dapat teridentifikasi, terdokumentasi, dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Instrumen Mengukur Aktivitas Ekonomi KTH
NTE mulai menjadi indikator kinerja Kementerian Kehutanan pada 2022. Pada tahun tersebut, indikator NTE Kelompok Perhutanan Sosial dan NTE KTH dimasukkan dalam perubahan Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020–2024, dengan target lima tahunan berkisar Rp2 triliun hingga Rp9 triliun. Pengukuran NTE menjadi salah satu upaya untuk memperlihatkan kontribusi aktivitas ekonomi masyarakat berbasis kehutanan terhadap perekonomian nasional.

Sebagai landasan pengukurannya, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM menerbitkan Peraturan Kepala Badan Nomor P.5/P2SDM/SET.11/SET.1/11/2022 tentang Pengukuran Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan.

Untuk mendorong kemudahan dan ketertiban pencatatan, Pusat Penyuluhan Kehutanan mengembangkan fitur NTE pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (SIMLUH), yang dapat diakses melalui web dan Android. Melalui aplikasi ini, penyuluh kehutanan melakukan pencatatan nilai transaksi setiap jenis komoditas dan usaha KTH secara berkala setiap bulan.

Wahju menyampaikan bahwa capaian NTE KTH selama 2023–2026 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan melampaui target tahunan. Meski demikian, cakupan pencatatan masih perlu diperluas. Berdasarkan data SIMLUH, NTE baru tercatat pada sekitar 30,6 persen dari total 27.838 KTH di Indonesia. Sementara itu, penyuluh kehutanan ASN yang telah melakukan penginputan NTE baru mencapai sekitar 28,72 persen dari total 3.739 penyuluh.

“Capaian ini patut kita apresiasi, tetapi masih ada ruang besar untuk meningkatkan kualitas dan cakupan data. Tantangannya bukan semata-mata meningkatkan angka transaksi yang tercatat, melainkan memastikan seluruh aktivitas ekonomi KTH terdata secara akurat sehingga potensi riil masyarakat dapat terlihat dan menjadi dasar pengembangan usaha,” ungkap Wahju.

Sejalan dengan penguatan tersebut, sejak 2026 Pusat Penyuluhan Kehutanan menghadirkan sejumlah pembaruan pada SIMLUH, meliputi fitur data spasial areal kelola KTH, validasi NTE KTH, dan integrasi NTE KTH. Selain itu, mekanisme registrasi KTH pada UPT Kementerian Kehutanan juga diperbarui, dari sebelumnya melalui Dinas Kehutanan Provinsi menjadi melalui Balai PPSDM setempat.

Data Spasial, Fondasi Pendampingan yang Tepat Sasaran
Penguatan pencatatan NTE perlu berjalan beriringan dengan ketersediaan data spasial areal kelola KTH. Data spasial memberikan gambaran mengenai lokasi, batas, luas, dan karakteristik wilayah kelola kelompok, sekaligus membantu mengidentifikasi potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan.

Selama ini, belum seluruh KTH memiliki data areal kelola dan potensi sumber daya alam yang terdokumentasi dalam SIMLUH, baik dalam bentuk informasi luas maupun data spasial. Padahal, data yang valid menjadi landasan penting dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan KTH, penyusunan rencana pendampingan yang lebih tepat sasaran, serta upaya mencegah tumpang tindih lahan dan potensi konflik pemanfaatan ruang.

Dalam bimtek tersebut, penyuluh dibekali pemahaman mengenai data spasial KTH, yaitu data geografis yang menunjukkan lokasi, batas, dan koordinat areal kelola yang dimanfaatkan kelompok tani, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Data areal kelola direpresentasikan dalam bentuk poligon atau bidang tertutup berbasis lahan.
Areal permukiman tidak termasuk dalam data areal kelola, kecuali apabila menjadi bagian dari lokasi unit usaha KTH, seperti budidaya lebah, jamur, ikan, lokasi pelatihan, atau wisata yang dikelola kelompok.

Penyuluh juga mendapatkan pembekalan teknis mengenai tahapan pengumpulan, pengolahan, dan pengunggahan data spasial ke SIMLUH. Data diunggah dalam format ZIP yang berisi shapefile (SHP), dengan komponen utama berupa file .shp, .shx, dan .dbf, sedangkan file .prj digunakan sebagai informasi sistem proyeksi apabila tersedia.

Proses penyusunan data meliputi perencanaan, pengumpulan data lapangan, pengolahan dan analisis, hingga pengunggahan ke aplikasi. Dalam pelaksanaannya, penyuluh kehutanan dapat memanfaatkan berbagai aplikasi pemetaan berbasis telepon pintar, seperti Avenza Maps, Google Earth, SW Maps, dan Locus GIS, sehingga pengumpulan data dapat dilakukan lebih praktis dan efisien.

Penyuluh sebagai Penggerak Data, Pendamping, dan Perubahan
Dalam arahannya, Wahju menegaskan tiga pesan penting kepada penyuluh kehutanan. Pertama, memastikan data NTE mencerminkan aktivitas ekonomi KTH yang sesungguhnya, bukan sekadar memenuhi target penginputan.

Kedua, memastikan data spasial menggambarkan kondisi faktual areal kelola masyarakat, karena peta yang akurat menjadi dasar untuk mengenali potensi, merancang pendampingan, dan mengembangkan wilayah. Ketiga, menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan yang ditindaklanjuti melalui program, kebijakan, kemitraan, dan pengembangan usaha yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“NTE bukan sekadar angka dalam aplikasi, tetapi cerita tentang aktivitas ekonomi dan perjuangan masyarakat dalam membangun kesejahteraan dari hutan. Demikian pula, data spasial bukan sekadar peta, tetapi gambaran nyata tentang potensi dan wilayah kelola masyarakat,” ujar Wahju.

Ia mengajak penyuluh kehutanan untuk terus mengembangkan kapasitas diri dan bekerja dengan prinsip HEBAT: Handal, Empati, Berani, Adaptif, dan Tangguh, serta membangun budaya kerja yang berbasis data, bukti, dan berorientasi pada hasil.

“Pastikan setiap data yang kita input memiliki makna, setiap pendampingan memberikan dampak, dan setiap pengembangan usaha KTH tetap menjaga kelestarian hutan,” tutup Wahju.
Melalui penguatan NTE dan data spasial KTH, Kementerian Kehutanan berharap penyuluhan kehutanan semakin berperan sebagai penghubung antara potensi sumber daya, aktivitas ekonomi masyarakat, dan pengambilan kebijakan. Dengan data yang lebih akurat dan terintegrasi, pengembangan usaha KTH diharapkan semakin terarah, kontribusi ekonomi kehutanan semakin terukur, dan manfaat pengelolaan hutan lestari semakin dirasakan masyarakat.


Informasi lebih lanjut:
Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan
Wahju Rudianto

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
YouTube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: @kemenhut
X: @kemenhut_ri