SIARAN PERS
Nomor: SP. 693/HKLN/11/2026

Jakarta, 12 November 2026. Penanganan karhutla tidak berhenti ketika api mulai berhasil dipadamkan. Kementerian Kehutanan terus konsisten menegakkan hukum, memulihkan habitat, dan menyiapkan sumber ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan.

Data SiPongi periode 11 November 2026 menunjukkan hotspot high confidence turun dari 338 titik menjadi 55 titik. Di enam provinsi prioritas, jumlahnya menurun dari 86 titik menjadi 14 titik. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenhut, Ristianto Pribadi, menyatakan operasi pemadaman, patroli, dan groundcheck tetap dilanjutkan. Perhatian khusus diarahkan ke lahan gambut Sumatera Selatan yang berpotensi menyimpan bara api dan memicu kebakaran kembali. "Operasi pemadaman, patroli, dan groundcheck tetap dilanjutkan, terutama di lahan gambut Sumatera Selatan yang berpotensi menyimpan bara api dan memicu kebakaran kembali," ujarnya.

Penurunan titik api itu berjalan seiring dengan penegakan hukum. Kemenhut menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 subjek hukum terkait pelanggaran di sektor kehutanan, khususnya penanganan karhutla. Rinciannya, lima pencabutan izin, 19 pembekuan izin, dan delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Pemerintah juga memproses hukum 241 orang dan 93 korporasi. Temuan kebakaran mencakup 33.514,01 hektare di area konsesi 57 badan usaha di delapan provinsi.

Bagi Kemenhut, sanksi bukan sekadar hukuman. Paksaan pemulihan dan pembekuan izin menjadi pintu masuk untuk memastikan kawasan yang terdampak tidak dibiarkan terbengkalai. Pendekatan ini juga memberi sinyal bahwa pelanggaran di sektor kehutanan memiliki konsekuensi administratif dan hukum.

Di sisi konservasi, pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, mulai menunjukkan hasil. Jumlah satwa liar yang terpantau meningkat dari 17 jenis pada 2024 menjadi 25 jenis pada 2026, termasuk gajah Sumatra dan harimau Sumatra. Upaya itu dilakukan melalui rehabilitasi habitat, penertiban perkebunan ilegal bersama Satgas PKH, penguatan patroli dan pengamanan kawasan, serta relokasi warga secara bertahap.

Langkah serupa terlihat di Suaka Margasatwa Lamandau. Kemenhut menumbangkan 11.180 pohon sawit ilegal di kawasan tersebut. Penertiban ini penting karena sawit ilegal tidak hanya mengurangi luas habitat, tetapi juga mempersempit ruang jelajah satwa dan meningkatkan risiko konflik dengan manusia.

Setelah penegakan hukum dan pemulihan habitat, Kemenhut mendorong skema ekonomi hijau. Di forum COP31 UNFCCC, Indonesia dan Jepang memperkuat kerja sama karbon kehutanan melalui Joint Crediting Mechanism (JCM). Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyampaikan komitmen Indonesia mengembangkan proyek karbon melalui pemulihan 12 juta hektare lahan terdegradasi, perlindungan 50 juta hektare hutan, serta pengembangan perhutanan sosial dan hutan adat.

Paralel dengan itu, Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional mendorong skema pembiayaan konservasi jangka panjang untuk 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik. Skema ini melibatkan pemerintah, filantropi, dan sektor swasta. Di tingkat tapak, Kemenhut mengembangkan agroforestri pangan di Bogor dengan menyiapkan 10 hektare lahan perhutanan sosial. Indonesia juga menjalin kolaborasi dengan Republik Kongo untuk pasar kayu dan pengelolaan gambut.

Dengan rangkaian langkah itu, totalitas Kemenhut pasca-karhutla tidak hanya terlihat dari penurunan hotspot. Penegakan hukum diarahkan pada pemulihan, konservasi dijalankan bersama penertiban kawasan, dan ekonomi hijau dibangun agar masyarakat sekitar hutan mendapat manfaat tanpa merusak ekosistem. Tantangan berikutnya adalah menjaga momentum, memastikan sanksi berjalan, dan membuka perkembangan tindak lanjut kepada publik secara berkala.

---

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri,
Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
YouTube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: @kemenhut
X: @kemenhut_ri