SIARAN PERS
Nomor: SP. 692/HKLN/11/2026

Jakarta, 12 November 2026. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat kepemimpinan diplomasi lingkungan di tingkat regional dan global dengan membawa paket solusi komprehensif pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila serta Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31 UNFCCC) di Turki.

Langkah diplomasi aktif ini ditopang oleh bukti nyata keberhasilan operasi pemadaman di dalam negeri, ketegasan penegakan hukum terhadap korporasi pelanggar, hingga inovasi pembiayaan konservasi dan restorasi ekosistem berskala masif.

Dalam forum perubahan iklim PBB COP31 di Turki, Indonesia memaparkan pendekatan terpadu pengendalian karhutla yang mengintegrasikan upaya pemadaman, pencegahan kebakaran, inovasi teknologi pemantauan satelit, penegakan hukum, kolaborasi lintas sektor, hingga percepatan reforestasi guna mengimbangi emisi akibat kebakaran hutan di tengah tantangan fenomena El Nino. Indonesia juga akan menyajikan informasi dan capaian penanganan karhutla berbasis data yang terverifikasi sebagai bagian dari diplomasi iklim yang kredibel. Upaya pengendalian karhutla, perlindungan hutan, restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, dan reforestasi tersebut sekaligus diintegrasikan secara langsung untuk mendukung pencapaian target pengurangan emisi sektor kehutanan atau Indonesia's FOLU Net Sink 2030.

Di panggung COP31 UNFCCC tersebut, Kemenhut turut mengakselerasi solusi jangka panjang melalui kerja sama ekonomi hijau dan pemulihan lanskap hutan dengan beberapa agenda utama. Pertama menegaskan komitmen restorasi dan kerja sama karbon berintegritas tinggi, sinergi pengelolaan gambut lintas benua, hingga inovasi pembiayaan konservasi jangka panjang. Di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kemenhut mendorong skema pembiayaan konservasi inovatif melalui Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional di ajang COP31. Skema yang melibatkan pemerintah, filantropi, dan sektor swasta ini mencakup 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik, termasuk penyiapan empat taman nasional untuk bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum (BLU) guna menjamin keberlanjutan pendanaan dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Selain di forum PBB, Indonesia mengambil peran sentral di Asia Tenggara dengan membawa agenda percepatan ratifikasi pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC) dalam KTT ASEAN ke-49 di Manila. Pusat koordinasi pengendalian kabut asap lintas batas ini telah memiliki sekretariat di Jakarta, namun membutuhkan ratifikasi dari minimal enam negara anggota ASEAN agar dapat beroperasi secara penuh, di mana berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri baru Vietnam yang telah menyelesaikan ketentuan ratifikasi tersebut.

Kehadiran ACCTHPC dirancang untuk memperkuat pelaksanaan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang telah berlaku sejak 2003 melalui mandat operasional pertukaran data kualitas udara, pemantauan titik panas (hotspot), informasi kebakaran, bantuan teknis, serta protokol respons lintas batas negara. Sejalan dengan inisiatif ASEAN tersebut, Indonesia juga memperkuat kerja sama bilateral dengan Singapura dalam pertukaran informasi penanganan karhutla serta penindakan terhadap praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab.

Keberhasilan diplomasi Indonesia di forum ASEAN dan PBB adalah hasil dari keseriusan pengendalian karhutla di dalam negeri. Berdasarkan data sistem pemantauan SiPongi Kemenhut, tercatat penurunan signifikan titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence), yakni turun drastis menjadi 55 titik dibandingkan 338 titik pada hari sebelumnya. Penurunan tajam juga terjadi di enam provinsi prioritas dari 86 titik menjadi 14 titik, setelah pada pemantauan 7 November 2026 malam sempat mendeteksi 165 hotspot nasional dan 17 titik di enam provinsi prioritas yang didominasi oleh Kalimantan Tengah.

Namun demikian meskipun titik panas menurun drastis, operasi pemadaman menyeluruh, patroli, pembasahan, penyisiran bara (mopping up), dan verifikasi lapangan (groundcheck) tetap digencarkan tanpa henti. Langkah ini difokuskan terutama pada kebakaran bawah permukaan di lahan gambut Sumatera Selatan serta Kalimantan Tengah (seperti di Pulang Pisau dan Barito Utara) yang berpotensi menyimpan bara api dan memicu kebakaran berulang. Operasi darat dan udara terus dilakukan dikombinasikan dengan inovasi teknologi penunjang. Perlindungan habitat , satwa kritis, pemulihan daerah terdampak juga menjadi fokus Kemenhut.

Solusi pengendalian karhutla yang dibawa Indonesia ke forum internasional juga diperkuat oleh penegakan hukum tanpa kompromi terhadap pelaku perorangan maupun korporasi. Hingga periode ini, Kemenhut telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 subjek hukum perusahaan terkait pelanggaran karhutla dengan total luas areal terbakar terkait perusahaan tersebut mencapai 12.926,74 hektare. Sanksi administratif tersebut terdiri atas 5 pencabutan izin, 19 pembekuan izin, dan 8 teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Kemenhut menegaskan bahwa penelusuran pertanggungjawaban hukum dapat menjangkau hingga pemilik manfaat korporasi (beneficial owner) beserta tuntutan ganti kerugian.

Melalui sinergi bersama Polri dan Kejaksaan Agung telah menerbitkan 334 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan memproses hukum 241 orang dan 93 korporasi, menyusul temuan kebakaran seluas 33.514,01 hektare di area konsesi 57 badan usaha yang tersebar di delapan provinsi. Sejalan dengan kebijakan Kemenhut di bawah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, pemerintah juga mencabut Hak Guna Usaha (HGU) 11 perusahaan yang diduga terlibat karhutla di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, termasuk sejumlah korporasi yang memiliki investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Selain itu, koordinasi verifikasi lapangan terus diperkuat bersama BNPB dan pemerintah daerah terhadap perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terindikasi karhutla di Papua Selatan.

Penegakan hukum dan pemulihan kawasan ini turut diimbangi dengan penertiban perkebunan ilegal di kawasan konservasi, seperti penumbangan 11.180 pohon sawit ilegal di lahan seluas 88 hektare di Suaka Margasatwa Lamandau serta pemulihan habitat di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau, yang berhasil meningkatkan jumlah satwa liar terpantau dari 17 jenis pada 2024 menjadi 25 jenis pada 2026, termasuk gajah sumatra dan harimau sumatra.

---

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri,
Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
YouTube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: @kemenhut
X: @kemenhut_ri