SIARAN PERS
Nomor: SP.298/HUMAS/PP/HMS.3/11/2025

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menegaskan kembali komitmen nasional dalam membangun pasar karbon berintegritas tinggi dan memperkuat kesiapan kawasan ASEAN menuju target emisi nol bersih (net zero). Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi “Potential of Forestry as a Key Sector to Accelerate Indonesia’s High-Integrity Carbon Market Development” di Paviliun ASEAN COP 30 UNFCCC di Belem, Brasil (13/11).

Mewakili Menteri Kehutanan, Penasehat Senior Menteri untuk Perubahan Iklim Haruni Krisnawati, menyampaikan bahwa sektor kehutanan berada di jantung strategi iklim Indonesia—sekaligus menjadi tulang punggung sistem nilai ekonomi karbon yang tengah dibangun pemerintah.

“Hutan telah lama menjadi bagian integral dari identitas, ekonomi, dan strategi iklim Indonesia. Dan kini, dalam ekonomi iklim baru, hutan juga berada di pusat sistem nilai ekonomi karbon kami—yang dirancang tidak hanya untuk mengurangi emisi, tetapi juga untuk menciptakan insentif nyata bagi penggunaan lahan berkelanjutan, inklusi sosial, dan investasi dalam solusi berbasis alam,” tegasnya.

Ia melanjutkan, Indonesia sendiri telah memperkuat dasar regulasi pasar karbon melalui Perpres 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang diperbarui melalui Perpres 110/2025, menghadirkan tata kelola yang terintegrasi untuk mekanisme pasar berbasis kepatuhan maupun sukarela.

Kebijakan tersebut dilengkapi dengan:
(1) Sistem registri nasional yang telah beroperasi penuh, (2) Prosedur MRV yang kuat dan transparan, (3) Mekanisme untuk menghindari penghitungan ganda, dan (4) Keselarasan penuh dengan Pasal 6 Perjanjian Paris.

Kementerian Kehutanan juga disebutnya memimpin implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yang menargetkan penyerapan karbon bersih sebesar –140 juta ton CO₂e pada 2030 melalui mitigasi berbasis hutan dan penggunaan lahan.

Sektor kehutanan menyumbang lebih dari 60% potensi mitigasi Indonesia. Implementasi FOLU Net Sink 2030 dijalankan melalui lima pilar utama: (1) Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, (2) Peningkatan Cadangan Karbon melalui rehabilitasi hingga 600 ribu ha/tahun, (3) Konservasi Hutan & Keanekaragaman Hayati, (4) Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan target pemulihan >3 juta ha, dan (5) Penguatan Kebijakan & Sistem Informasi.

Untuk memperkuat tata kelola pasar karbon sektor kehutanan, Haruni menjelaskan bahwa Kementerian Kehutanan kini menyiapkan empat regulasi turunan, termasuk revisi aturan perdagangan karbon, zonasi dan rencana pengelolaan hutan, pengelolaan kehutanan sosial, serta pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.

Selain itu, ia menjelaskan jika Indonesia kini memasuki fase implementasi pasar karbon, termasuk: Program REDD+ yurisdiksi di Kalimantan Timur dan Jambi, Integrasi proyek karbon sukarela dengan akuntansi nasional, dan Operasionalisasi platform bursa karbon di bawah OJK.

Melalui arsitektur ini, Indonesia menargetkan mobilisasi pembiayaan hingga Rp 200 triliun untuk mencapai FOLU Net Sink 2030.

“Partisipasi sektor swasta sangat penting, tetapi manfaat perdagangan karbon harus kembali pada masyarakat lokal. Prinsip keadilan iklim menjadi landasan kami,” tegas Penasehat Senior Menteri itu.

Oleh karena itu, dalam forum tersebut, Indonesia mendorong ASEAN tampil sebagai blok kepemimpinan di pasar karbon global melalui: (1) Pembentukan platform dialog standar karbon ASEAN, (2) Penguatan kerja sama Selatan–Selatan untuk pelaksanaan Pasal 6, dan (3) Pengembangan program kehutanan bersama secara regional.

“Kerja sama ini tidak hanya akan memperluas akses pasar, tetapi juga memperkuat posisi tawar kolektif kita—membuat kawasan kita dapat berbicara dengan satu suara dalam mempromosikan integritas, keadilan, dan kerja sama yang saling menguntungkan di pasar karbon global,” ujarnya.

Indonesia menegaskan bahwa sektor kehutanan bukan hanya motor utama pengurangan emisi, tetapi juga katalis transformasi menuju ekonomi hijau.

“Mari kita bergerak maju bersama—ASEAN sebagai komunitas yang bersatu—untuk memastikan bahwa hutan kita terus berfungsi sebagai paru-paru dunia dan sebagai dasar pasar karbon yang adil, transparan, dan berintegritas tinggi untuk generasi mendatang,” tutupnya.(*)

---

Belem, Brasil, Kemenhut, 14 November 2025

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan,
Krisdianto

Website:
www.kehutanan.go.id

Youtube:
Kementerian Kehutanan

Facebook:
Kementerian Kehutanan

Instagram:
Kemenhut

Twitter:
@kemenhut_ri