Indonesia Dorong Penguatan Aksi Mitigasi dan Transisi Berkeadilan dalam Perundingan COP31
Selasa, 17 Nov 2026 | Siaran Pers

SIARAN PERS
Nomor: SP. 723/HKLN/11/2026
Antalya, 17 November 2026 – Indonesia terus memperjuangkan penguatan kerja sama internasional untuk mempercepat aksi mitigasi perubahan iklim dan mendukung transisi berkeadilan dalam rangkaian perundingan COP31 UNFCCC di Antalya, Türkiye. Upaya tersebut disampaikan melalui dua jalur pembahasan, yaitu Sharm el-Sheikh Mitigation Ambition and Implementation Work Programme (MWP) dan United Arab Emirates Just Transition Work Programme (UAE JTWP).
Indonesia menekankan pentingnya keberlanjutan program kerja mitigasi yang berorientasi pada pelaksanaan, pengembangan dan operasionalisasi mekanisme transisi berkeadilan, serta penguatan dukungan pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang.
Bagi Kementerian Kehutanan, kedua pembahasan tersebut memiliki arti strategis untuk memperkuat kondisi pendukung pencapaian target iklim nasional melalui sektor kehutanan, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaannya memberikan manfaat bagi masyarakat dan menghormati prioritas pembangunan nasional.
Memperkuat Pelaksanaan Aksi Mitigasi
Dalam pembahasan MWP, Indonesia mendorong keberlanjutan program kerja setelah 2026 untuk mendukung percepatan implementasi kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC). Jangka waktu dan pengaturan kelanjutan program tersebut masih menjadi bagian dari perundingan COP31.
Indonesia menekankan agar keberlanjutan MWP tetap sesuai dengan mandatnya yang bersifat fasilitatif, tidak preskriptif, dan tidak menghukum, menghormati kedaulatan serta kondisi nasional, memperhatikan sifat NDC yang ditentukan secara nasional, dan tidak menetapkan target baru.
Penguatan aksi mitigasi juga perlu diikuti dukungan pelaksanaan yang memadai. Kerja sama internasional diharapkan dapat membantu negara berkembang mengatasi hambatan pendanaan, teknologi, dan kapasitas, sehingga pertukaran pengalaman dan pembahasan teknis dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata.
Bagi sektor kehutanan, dukungan tersebut penting untuk memperkuat perlindungan hutan, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, pengelolaan hutan lestari, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagai bagian dari pelaksanaan FOLU Net Sink 2030.
Mendorong Transisi Berkeadilan yang Inklusif dan Sesuai Kondisi Nasional
Dalam kerangka UAE JTWP, pembahasan mencakup pengembangan dan operasionalisasi mekanisme transisi berkeadilan yang telah dimandatkan pada COP30. Mekanisme tersebut diharapkan dapat memperkuat kerja sama internasional, bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan untuk mendukung transisi yang adil dan inklusif.
Indonesia menekankan bahwa jalur transisi perlu ditentukan secara nasional dengan mempertimbangkan kondisi, kemampuan, dan prioritas pembangunan masing-masing negara. Pelaksanaannya perlu mendukung pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan masyarakat yang terdampak perubahan ekonomi dan kebijakan iklim.
Desain kelembagaan dan pengaturan operasional mekanisme tersebut masih menjadi bagian dari perundingan. Indonesia mendorong agar fungsi kebijakan dan tata kelola memiliki keterhubungan yang efektif dengan dukungan teknis dan pelaksanaan, termasuk dalam memfasilitasi akses terhadap pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas.
Indonesia juga menekankan pentingnya memperhatikan hambatan internasional yang dapat memengaruhi pelaksanaan transisi berkeadilan, termasuk potensi dampak kebijakan perdagangan unilateral terkait iklim terhadap biaya kepatuhan, akses pasar, dan daya saing negara berkembang.
Transisi berkeadilan perlu mencakup berbagai sektor dan dimensi pembangunan, termasuk energi, industri, kehutanan, pertanian, serta penghidupan masyarakat pesisir. Perhatian perlu diberikan kepada masyarakat adat dan komunitas lokal, pekerja, termasuk pekerja sektor informal, serta kelompok rentan melalui perluasan kesempatan kerja yang layak, pengembangan keterampilan, perlindungan sosial, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
Memperkuat Kontribusi Kehutanan dan Manfaat bagi Masyarakat
Kementerian Kehutanan mendorong agar hasil perundingan dapat memperkuat pelaksanaan komitmen iklim Indonesia, termasuk FOLU Net Sink 2030, melalui kerja sama internasional yang menghormati kepentingan nasional dan mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
Dalam pelaksanaannya, transisi berkeadilan di sektor kehutanan perlu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat. Perhutanan Sosial, pengelolaan Hutan Adat, agroforestri, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta pengembangan usaha berbasis hutan secara berkelanjutan menjadi bagian penting dari upaya menghubungkan perlindungan hutan dengan penguatan penghidupan masyarakat.
Indonesia menekankan bahwa keberhasilan aksi iklim perlu tercermin dalam penurunan emisi, terjaganya fungsi ekosistem, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penguatan ambisi global perlu berjalan bersama dengan dukungan pelaksanaan yang memadai, kerja sama yang adil, dan pelibatan masyarakat secara bermakna. (*)
Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
Ristianto Pribadi
Website: www.kehutanan.go.id
YouTube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: @kemenhut
X: @kemenhut_ri



