SIARAN PERS
Nomor: SP.676/HKLN/11/2026

Antalya, 9 November 2026. Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya penguatan aksi nasional dan kerja sama internasional untuk mempercepat upaya menghentikan dan membalikkan deforestasi serta degradasi hutan pada 2030. Penegasan tersebut disampaikan dalam peluncuran COP30 Presidency Roadmap on Enhancing Efforts towards Halting and Reversing Deforestation and Forest Degradation by 2030, dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Senin (9/11).

Indonesia, sebagai salah satu negara berhutan tropis yang diundang untuk menyampaikan pandangan, diwakili oleh Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati. Dalam intervensinya, Indonesia menyambut baik peluncuran peta jalan tersebut dan mengapresiasi kepemimpinan Brasil dalam mempertemukan negara-negara dan mitra internasional untuk memperkuat perlindungan hutan.

Indonesia menekankan bahwa keberhasilan peta jalan tersebut perlu dilihat dari kemampuannya membantu negara-negara memperkuat kebijakan nasional dan mengatasi tantangan nyata dalam implementasinya. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia menyampaikan tiga prioritas utama berdasarkan pengalaman nasional dalam pengelolaan hutan tropis.

Pertama, perlindungan hutan dan pemulihan ekosistem terdegradasi. Melalui Indonesia's FOLU Net Sink 2030, Pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, memulihkan hutan dan lahan gambut terdegradasi, meningkatkan pengelolaan hutan berkelanjutan, serta meningkatkan cadangan karbon hutan.
Pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi prioritas penting, terutama dalam menghadapi meningkatnya risiko terkait perubahan iklim. Indonesia terus memperkuat sistem peringatan dini, pencegahan berbasis masyarakat, serta respons cepat, khususnya di wilayah rawan kebakaran dan ekosistem gambut.

Kedua, penguatan kelayakan ekonomi pengelolaan hutan berkelanjutan. Indonesia mengembangkan pendekatan Multi Usaha Kehutanan yang memperluas pemanfaatan potensi hutan, tidak hanya bertumpu pada produksi kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan kegiatan usaha kehutanan berkelanjutan lainnya.
Selain itu, Pemerintah Indonesia memperkuat pembiayaan konservasi melalui pengembangan mekanisme Badan Layanan Umum (BLU) di sejumlah taman nasional. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan penerimaan untuk mendukung konservasi dan pengelolaan kawasan. Kedua pendekatan tersebut merupakan bagian dari pengembangan bioekonomi berbasis hutan dengan tetap menjaga fungsi ekologisnya.

Ketiga, penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan. Melalui program Perhutanan Sosial, Indonesia telah memperluas akses kelola masyarakat terhadap kawasan hutan hingga lebih dari 8,3 juta hektare dengan manfaat bagi sekitar 1,4 juta kepala keluarga. Indonesia kini memberikan perhatian pada penguatan manfaat ekonomi dari akses tersebut, antara lain melalui pendampingan teknis, pembiayaan, pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses pasar.

Dalam pembahasan mengenai dukungan internasional, Indonesia menekankan pentingnya pendanaan yang lebih dapat diprediksi dan mudah diakses, termasuk melalui mekanisme pembayaran berbasis hasil (results-based payments) REDD+ serta instrumen pembiayaan inovatif lainnya.

Dukungan alih teknologi dan peningkatan kapasitas juga diperlukan, terutama untuk pencegahan kebakaran hutan, restorasi ekosistem, pemantauan hutan, serta pelaporan yang transparan. Kemitraan internasional diharapkan turut membuka peluang pasar bagi produk kehutanan berkelanjutan, usaha berbasis masyarakat, dan investasi swasta yang bertanggung jawab.

Indonesia juga mengingatkan bahwa tekanan terhadap hutan tidak seluruhnya berasal dari sektor kehutanan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat, termasuk dalam kebijakan penggunaan lahan, kegiatan ekonomi, dan rantai pasok komoditas.

Dalam kaitan tersebut, Indonesia menegaskan bahwa kerja sama internasional harus tetap berlandaskan kepemilikan dan kepemimpinan nasional (country-driven), menghormati kondisi masing-masing negara, serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal.

Menutup intervensinya, Indonesia menekankan bahwa peta jalan tersebut perlu memperkuat strategi dan komitmen nasional yang sudah ada. Nilai tambahnya terletak pada kemampuan menghubungkan prioritas nasional dengan kemitraan internasional dan sumber pendanaan untuk menghasilkan capaian yang nyata dan terukur.

Peluncuran peta jalan ini menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti hasil Global Stocktake pertama Perjanjian Paris, khususnya dalam memperkuat kerja sama global untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi serta degradasi hutan pada 2030.

Acara tersebut menghadirkan sejumlah tokoh dan perwakilan tingkat tinggi, antara lain Presiden COP30 André Corrêa do Lago, Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell, serta CEO COP30 Ana Toni. Sesi ini juga melibatkan perwakilan organisasi internasional, termasuk UNEP, FAO, dan UNDP, serta perwakilan negara-negara berhutan tropis, mitra pembangunan, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil.(*)
Penanggung jawab berita: Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
Youtube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: Kemenhut
Twitter/X: @kemenhut_ri