SIARAN PERS
Nomor: SP. 264/HUMAS/PPIP/HMS.3/10/2025

Indonesia dan Inggris memiliki rekam jejak kerja sama di sektor kehutanan yang telah berkontribusi nyata terhadap tata kelola hutan lestari, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat. Meneruskan keberhasilan tersebut, Kementerian Kehutanan kini memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Inggris melalui dua program strategis baru: Multistakeholder Forestry Programme (MFP-5) dan Land Facility – Indonesia Country Support Project, yang berfokus pada percepatan pencapaian target nasional Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Pertemuan antara Wakil Menteri Kehutanan RI dan perwakilan Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) Inggris pada Kamis (30/10) menjadi momentum penting untuk memperbarui arah kerja sama bilateral di bidang kehutanan, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.

Program Multistakeholder Forestry Programme (MFP-5) merupakan kelanjutan dari keberhasilan MFP-1 hingga MFP-4 (2000–2023) yang telah mendorong reformasi tata kelola hutan Indonesia dan penguatan sistem SVLK. Melalui skema hibah selama lima tahun (2025–2030), MFP-5 bertujuan memperkuat implementasi SVLK versi terbaru serta mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030. Fokus utama program ini mencakup peningkatan pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management), promosi perdagangan kayu berkelanjutan, dan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun global.

“Program MFP-5 menjadi tonggak penting dalam memastikan bahwa tata kelola hutan Indonesia tidak hanya kuat secara regulasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan ekonomi hijau,” ujar Wakil Menteri Kehutanan.

Selain MFP-5, Pemerintah Indonesia dan Inggris juga tengah menjajaki program Land Facility – Indonesia Country Support Project, dengan judul Land to Livelihoods: Enabling Customary Land Utilisation for Resilient Food Systems. Program ini dirancang untuk mempercepat penetapan dan pengelolaan hutan adat sebagai bagian dari model perhutanan sosial, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat adat melalui pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Fase awal proyek akan berlangsung pada November 2025 hingga Maret 2026, mencakup studi kasus, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penyusunan roadmap percepatan penetapan hutan adat 2026–2029. Wilayah prioritas program meliputi Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, dengan dukungan dari Balai Perhutanan Sosial dan pemangku kepentingan daerah.

“Melalui Land Facility, kita ingin memastikan bahwa masyarakat adat menjadi pelaku utama dalam pengelolaan hutan dan sistem pangan berkelanjutan. Ini adalah bentuk nyata implementasi keadilan sosial dalam pembangunan hijau,” tambah Wamenhut.

Kedua program tersebut dilaksanakan dalam kerangka Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Inggris mengenai kerja sama di bidang kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU Net Sink 2030), yang ditandatangani pada 2022 dan diperpanjang hingga 2032.

Pemerintah Inggris, melalui FCDO, menyatakan komitmennya untuk terus mendukung Indonesia dalam memperkuat tata kelola kehutanan, konservasi keanekaragaman hayati, serta transisi menuju ekonomi rendah karbon. Kerja sama ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin kawasan dalam mitigasi berbasis alam (nature-based solutions), sekaligus memastikan bahwa agenda iklim berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

---

Jakarta, Kemenhut, 30 Oktober 2025

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kemenhut
Krisdianto

Website:
www.kehutanan.go.id

Youtube:
Kementerian Kehutanan RI

Facebook:
Kementerian Kehutanan

Instagram:
kemenhut

Twitter:
@kemenhut_ri