SIARAN PERS
Nomor: SP. 706/HKLN/11/2026

Antalya, 14 November 2026 – Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Jepang memperkuat kerja sama pengembangan karbon hutan berintegritas tinggi melalui skema Joint Crediting Mechanism (JCM), dengan membuka peluang proyek pengurangan emisi dan penyerapan karbon dari sektor kehutanan, termasuk restorasi gambut dan mangrove. Langkah tersebut menjadi pembahasan dalam sesi “Accelerating High-Integrity Forest Carbon through the Indonesia–Japan Joint Crediting Mechanism (JCM)” di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye, Sabtu (14/11).

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan kemitraan Indonesia dan Jepang melalui JCM. Kerja sama tersebut menjadi salah satu sarana untuk memperkuat aksi mitigasi perubahan iklim, kolaborasi teknologi, serta mobilisasi investasi berkelanjutan, termasuk pada sektor kehutanan.

“Pertemuan ini mencerminkan komitmen bersama kita dalam mengatasi perubahan iklim melalui aksi nyata, kerja sama teknologi, dan mobilisasi investasi berkelanjutan,” ujar Laksmi dalam sambutannya.

Melalui JCM, Indonesia dan Jepang memiliki peluang untuk mengembangkan kegiatan mitigasi yang menghasilkan penurunan emisi dan peningkatan serapan karbon secara terukur dan terverifikasi. Kerja sama tersebut juga diharapkan mendukung pencapaian target iklim kedua negara berdasarkan Persetujuan Paris, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Laksmi menjelaskan bahwa pengembangan JCM sektor kehutanan perlu dilaksanakan dengan tetap mengacu pada kerangka regulasi nasional, termasuk Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026. Kerangka tersebut menjadi dasar bagi penguatan tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan, termasuk aspek perizinan, pengawasan, registrasi, otorisasi, dan penghitungan penyesuaian terkait (corresponding adjustment) sesuai ketentuan yang berlaku.

“Persetujuan metodologi JCM, registrasi proyek, alokasi, maupun penerbitan kredit karbon dalam mekanisme bilateral tidak menggantikan perizinan, persetujuan sektoral, registrasi, otorisasi, atau keputusan pemerintah lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia,” tegas Laksmi.

Untuk mendukung pengembangan proyek karbon kehutanan yang kredibel, Indonesia tengah membentuk panel metodologi yang mencakup empat kelompok kerja, yaitu hutan mineral, lahan gambut, mangrove, serta aspek sosial ekonomi. Panel ini diarahkan untuk memastikan metodologi penghitungan karbon memiliki landasan ilmiah yang kuat, selaras dengan regulasi nasional, dan sesuai dengan kerangka kerja JCM.

Indonesia juga menawarkan peluang pengembangan proyek karbon hutan melalui kegiatan REDD+, aforestasi dan reforestasi, serta konservasi dan restorasi ekosistem gambut dan mangrove. Kedua ekosistem tersebut menjadi salah satu bidang yang memiliki kepentingan bersama bagi Indonesia dan Jepang, mengingat perannya dalam penyimpanan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, dan ketahanan lingkungan.

Dalam forum tersebut, delegasi Indonesia dan Jepang turut membahas pengembangan pedoman khusus JCM sektor kehutanan, termasuk persyaratan integritas lingkungan, sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV), pengelolaan risiko karbon, serta mekanisme pencatatan dalam sistem registri nasional. Kedua negara menargetkan kemajuan konkret dalam penyusunan dan formalisasi pedoman tersebut pada akhir triwulan pertama atau awal triwulan kedua tahun 2027.

Sesi ini menghadirkan perwakilan Kementerian Kehutanan Indonesia, yaitu Dirjen PHL Laksmi Wijayanti dan Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Ilham, serta delegasi Jepang yang terdiri atas Toru Terai dari Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, Kotaro Shimizu dan Masato Okabayasi dari Badan Kehutanan Jepang. Dialog dimoderatori Penasihat Utama Menteri Kehutanan, Edo Mahendra, dengan pembahasan yang diarahkan pada penguatan kerja sama teknis dan peluang partisipasi pelaku usaha dalam proyek karbon hutan berintegritas tinggi.

Melalui penguatan kerja sama JCM, Indonesia dan Jepang diharapkan dapat mempercepat pengembangan proyek karbon kehutanan yang kredibel, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan serta masyarakat. Kementerian Kehutanan menegaskan pentingnya memastikan setiap pengembangan proyek karbon tetap menghormati ketentuan nasional, mendukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030, dan berkontribusi terhadap upaya global mengatasi perubahan iklim. (*)

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
YouTube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: @kemenhut
X: @kemenhut_ri