Indonesia Kemenhut Paparkan Kemajuan FOLU Net Sink 2030 dan Hasil Nyata REDD+
Selasa, 17 Nov 2026 | Siaran Pers

SIARAN PERS
Nomor: SP. 725/HKLN/11/2026
Antalya, 17 November 2026 – Indonesia terus memperkuat implementasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 melalui penyelarasan kebijakan nasional, aksi pemerintah daerah, serta dukungan pembiayaan dan kerja sama internasional. Upaya tersebut menjadi pembahasan dalam sesi dialog “Delivering FOLU Net Sink 2030: Aligning National Targets, Subnational Action and Measurable Results” di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye, Selasa (17/11).
Sesi yang diselenggarakan Operation Management Office (OMO) Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Kementerian Kehutanan bersama Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI) ini menjadi forum untuk mengevaluasi kemajuan, berbagi pembelajaran, serta mengidentifikasi tantangan pelaksanaan FOLU Net Sink 2030. Dalam pembukaannya, Staf Ahli Menteri Kehutanan, Fahrizal, mengajak para panelis membagikan keberhasilan dan tantangan di lapangan guna memperkuat langkah bersama menuju pencapaian target 2030.
Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, menjelaskan bahwa Indonesia telah menetapkan komitmen penurunan emisi melalui Nationally Determined Contribution (NDC) dan Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR). Komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 dan dijabarkan lebih lanjut melalui rencana aksi di tingkat subnasional agar pelaksanaannya sesuai dengan kondisi dan prioritas masing-masing wilayah.
Menurut Haruni, penentuan lokasi prioritas intervensi dilakukan melalui pendekatan berbasis data dan analisis spasial, dengan memanfaatkan Peta Indeks Biofisik, Peta Optimalisasi Hutan, serta Peta Tipologi dan Kelembagaan. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kebutuhan perlindungan hutan, rehabilitasi, restorasi, serta pengelolaan hutan berkelanjutan secara lebih terarah dan terukur.
Direktur Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI), Dyveke Rogan, menyampaikan apresiasi atas capaian Indonesia dalam menurunkan deforestasi dan menghasilkan pengurangan emisi yang didukung verifikasi independen serta perlindungan lingkungan dan sosial (safeguards). Ia menegaskan kembali komitmen Norwegia melalui kontribusi berbasis hasil tahap kelima sebesar US$100 juta. Menurutnya, kerja sama Indonesia–Norwegia tidak hanya dibangun atas kepercayaan antarpemerintah, tetapi juga harus mampu menjaga kepercayaan publik melalui hasil yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dyveke juga menekankan pentingnya strategi jangka panjang yang adaptif, melibatkan pemerintah nasional dan subnasional, masyarakat lokal, serta masyarakat hukum adat. Ia turut mengapresiasi komitmen Indonesia untuk mempercepat penetapan sekitar 1,4 juta hektare hutan adat. Menjelang 2030, keberhasilan FOLU Net Sink memerlukan evaluasi dan pemantauan berkelanjutan, peningkatan penyerapan karbon melalui restorasi dan rehabilitasi, serta kesiapan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang membutuhkan respons fleksibel dari pemerintah maupun mitra internasional.
Dari Sekretariat UNFCCC, Dirk Nemitz selaku AFOLU Team Lead menilai pengalaman Indonesia dalam implementasi REDD+ memberikan pembelajaran penting bagi negara-negara lain. Indonesia telah membangun kerangka kebijakan melalui NDC, tingkat rujukan emisi hutan (Forest Reference Emission Level/FREL), serta strategi jangka panjang penurunan emisi. Namun, menurutnya, keberhasilan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kelengkapan dokumen, melainkan harus tercermin dari konsistensi implementasi, penguatan kapasitas nasional, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pelibatan masyarakat lokal.
Dari tingkat daerah, Kepala Bappeda Provinsi Riau, Purnama Irawansyah, memaparkan strategi pelaksanaan FOLU Net Sink 2030 pada bentang alam Riau yang memiliki kawasan gambut sekitar 4,9 juta hektare. Strategi tersebut meliputi perlindungan hutan dan gambut alami, percepatan restorasi ekosistem terdegradasi, pengembangan lanskap produksi berkelanjutan, penguatan penghidupan masyarakat, serta pencegahan kebakaran hutan dan gambut. Pemerintah Provinsi Riau juga menyatakan kesiapan memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta melalui pendekatan REDD+ berbasis yurisdiksi untuk menghasilkan manfaat iklim, keanekaragaman hayati, dan pembangunan yang terukur.
Sementara itu, Kimberly Todd dari UNDP memaparkan kontribusi kerja sama internasional dalam mendukung pelaksanaan REDD+ di Indonesia, termasuk melalui program pembayaran berbasis hasil (Results-Based Payment/RBP) dari Green Climate Fund senilai US$103,8 juta atas pengurangan emisi sekitar 20,25 juta ton CO₂e. Dukungan tersebut telah menghasilkan berbagai kegiatan di tingkat tapak, antara lain rehabilitasi 14.844 hektare kawasan hutan konservasi, 3.778,7 hektare mangrove dan hutan pantai, serta 4.676 hektare lahan gambut. Program ini juga mendukung proses pengakuan hutan adat pada delapan mukim di Aceh seluas sekitar 22.549 hektare dan melibatkan 1.556 orang dalam kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Kimberly menekankan bahwa keberlanjutan hasil REDD+ memerlukan penguatan kapasitas, kesinambungan kelembagaan, penerapan safeguards, dan konsistensi implementasi.
Mirey Attallah dari UN-REDD menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang telah berhasil menerjemahkan visi menjadi kebijakan melalui dokumen Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Dokumen tersebut menjadi landasan strategis yang memberikan arah dan kerangka bagi Indonesia dalam menentukan langkah serta strategi untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030.
Pandangan tersebut sejalan dengan Mario Boccucci, Kepala Sekretariat Program UN-REDD, yang mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam membawa REDD+ dari kerangka konseptual menuju pelaksanaan nyata dan perolehan kontribusi berbasis hasil. Mario menyampaikan bahwa keberhasilan penerapan REDD+ di Indonesia merupakan bukti nyata bahwa hutan dapat menjadi solusi untuk menghadapi tantangan krisis iklim global.
Diskusi yang dimoderatori Ruandha Agung Sugardiman dari Dewan Penasihat OMO Indonesia's FOLU Net Sink 2030 ini memperlihatkan pentingnya keterhubungan antara sistem nasional, pelaksanaan daerah, pembiayaan, dan manfaat bagi masyarakat.
Melalui forum COP31, Kementerian Kehutanan menegaskan pentingnya mempercepat aksi nyata menuju FOLU Net Sink 2030, dengan memperkuat koordinasi pusat dan daerah, sistem pemantauan yang transparan, pendanaan berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan memastikan komitmen penurunan emisi Indonesia tidak berhenti pada perencanaan, tetapi diwujudkan melalui hutan yang tetap terjaga, ekosistem yang pulih, dan manfaat nyata bagi masyarakat serta iklim global. (*)
Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
Ristianto Pribadi
Website: www.kehutanan.go.id
YouTube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: @kemenhut
X: @kemenhut_ri



