Berita

Indonesia Minta Pembiayaan Hutan Global Lebih Adil dan Mudah Diakses

Selasa, 17 Nov 2026 | Siaran Pers

indonesia-minta-pembiayaan-hutan-global-lebih-adil-dan-mudah-diakses

SIARAN PERS
Nomor: SP. 724/HKLN/11/2026

Antalya, 16 November 2026 – Indonesia mendorong penguatan mekanisme pembiayaan hutan internasional yang lebih adil, berkelanjutan, dan mudah diakses, tanpa menambah beban utang negara berkembang. Posisi tersebut disampaikan Kementerian Kehutanan dalam Global South Ministerial Dialogue on Forest Finance and Land Tenure, yang diselenggarakan di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye, Senin (16/11).

Pertemuan tingkat menteri yang difasilitasi Guyana sebagai Ketua Bersama negara-negara Global South dalam Forest and Climate Leaders' Partnership (FCLP) tersebut mempertemukan negara-negara berhutan tropis untuk membahas percepatan pembiayaan perlindungan hutan, kepastian hak atas lahan, serta penguatan kerja sama antarnegara berkembang. Forum ini juga membahas kesenjangan pembiayaan kehutanan global yang diperkirakan mencapai US$66,8 miliar per tahun.

Dalam forum tersebut, Indonesia diwakili Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan, Julmansyah dan Kepala Bagian Kerjasama Bilateral dan Regional, Dian Nugraha. Indonesia menegaskan bahwa tantangan utama pembiayaan kehutanan bukanlah kurangnya inisiatif atau komitmen internasional, melainkan belum tersedianya pendanaan yang dapat diprediksi, berkelanjutan, dan benar-benar menjangkau kebutuhan negara-negara berhutan tropis.

Indonesia menekankan bahwa keberhasilan kerja sama pembiayaan harus bergeser dari besarnya komitmen yang diumumkan menuju hasil nyata, yaitu dana yang tersalurkan, luas hutan yang terlindungi, dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Dalam konteks tersebut, pendanaan publik internasional, khususnya hibah dan pembiayaan berbasis hasil, perlu tetap menjadi instrumen utama dalam mendukung perlindungan hutan tropis.

Sebagai contoh, Indonesia menyampaikan perkembangan kemitraan dengan Norwegia melalui pengumuman kontribusi berbasis hasil tahap kelima (Results-Based Contribution/RBC 5) senilai US$100 juta pada COP31, setelah empat tahap kontribusi sebelumnya sebesar US$216 juta. Indonesia juga memiliki pengalaman memperoleh pembayaran REDD+ melalui Green Climate Fund (GCF), yang menunjukkan bagaimana capaian penurunan emisi terverifikasi dapat menjadi dasar dukungan pembiayaan internasional.

Indonesia juga menyatakan keterbukaan terhadap pengembangan mekanisme pembiayaan inovatif, termasuk Tropical Forest Forever Facility (TFFF), bioekonomi hutan berkelanjutan, dan pasar karbon berintegritas tinggi. Namun, investasi swasta dipandang sebagai pelengkap, bukan pengganti tanggung jawab pendanaan publik dan dukungan negara maju. Negara-negara yang menjaga hutan sebagai penyedia manfaat lingkungan global tidak semestinya harus menanggung tambahan beban utang untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Selain pembiayaan, Indonesia menekankan pentingnya kepastian hak atas tanah dan akses kelola hutan (land tenure) bagi masyarakat. Melalui program Perhutanan Sosial, Indonesia telah memberikan akses kelola lebih dari 8,3 juta hektare kawasan hutan kepada sekitar 1,4 juta keluarga. Pemerintah juga terus mempercepat pengakuan hutan adat dan penyelesaian konflik tenurial guna memperkuat kepastian hukum, perlindungan ekosistem, serta penghidupan masyarakat yang bergantung pada hutan.

Dalam kaitan tersebut, Indonesia mendukung penguatan kerja sama melalui Intergovernmental Land Tenure Commitment (ILTC), dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan karakteristik nasional. Indonesia menekankan bahwa pengakuan hak masyarakat harus diikuti dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, dukungan pembiayaan, serta pengembangan usaha berbasis hutan yang berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata.

Pertemuan yang dipimpin Guyana tersebut juga menghadirkan pandangan sejumlah negara, termasuk Bolivia, Republik Kongo, Nigeria, Republik Demokratik Kongo, Meksiko, Ghana, dan Belize. Para delegasi menyoroti pentingnya penyederhanaan akses pendanaan, peningkatan investasi, serta penguatan hak masyarakat. Dalam pembahasan instrumen pembiayaan, beberapa negara turut membuka peluang skema pertukaran utang untuk konservasi (debt swap), sementara Indonesia menekankan prioritas pada hibah dan kontribusi berbasis hasil yang tidak menambah beban utang negara berkembang.

Melalui dialog ini, Indonesia mendorong agar kerja sama kehutanan internasional semakin berorientasi pada implementasi, dengan persyaratan pendanaan yang lebih sederhana, penghormatan terhadap sistem nasional, dan mekanisme pembagian manfaat yang adil. Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa keberhasilan pembiayaan hutan global harus tercermin dari perlindungan hutan yang berkelanjutan, penguatan hak masyarakat, dan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. (*)

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
YouTube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: @kemenhut
X: @kemenhut_ri