Indonesia Targetkan Percepatan Penetapan 1,4 Juta Hektare Hutan Adat hingga 2029
Selasa, 17 Nov 2026 | Siaran Pers
SIARAN PERS
Nomor: SP.720/HKLN/11/2026
Antalya, 17 November 2026 – Kementerian Kehutanan menegaskan komitmen mempercepat pengakuan dan penetapan hutan adat seluas sekitar 1,4 juta hektare selama periode 2025–2029, sebagai bagian dari upaya memperkuat kepastian hak masyarakat hukum adat, menjaga kelestarian hutan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim. Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Catur Endah Prasetiani, dalam forum “Advancing Indigenous Peoples' and Local Communities' Tenure Rights: Lessons, Partnerships, and Pathways to 2030” di Paviliun UNDP pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye, Senin (16/11).
Dalam forum yang diselenggarakan United Nations Development Programme (UNDP) bersama UN-REDD Programme tersebut, Catur Endah memaparkan kemajuan Indonesia dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Hingga Oktober 2026, pemerintah telah menetapkan 177 hutan adat seluas 376.280 hektare yang tersebar di 21 provinsi dan 46 kabupaten, dengan manfaat bagi sekitar 93.859 kepala keluarga.
“Pengakuan hutan adat bukan sekadar tentang luas kawasan atau jumlah keputusan yang diterbitkan. Setiap penetapan merupakan pengakuan terhadap identitas, wilayah, kelembagaan, dan hak masyarakat hukum adat, sekaligus peran mereka dalam menjaga hutan dan keanekaragaman hayati,” ujar Catur Endah.
Untuk mempercepat proses tersebut, Kemenhut terus memperkuat kerangka kebijakan dan kelembagaan nasional. Salah satunya melalui Peta Jalan Hutan Adat Nasional 2025–2029 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 440 Tahun 2026, serta pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penetapan Hutan Adat melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 121 Tahun 2026. Penguatan kapasitas verifikasi juga didukung pedoman bagi calon verifikator berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Nomor 71 Tahun 2025.
Catur Endah menjelaskan bahwa percepatan penetapan hutan adat membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat hukum adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga mitra pembangunan. Kolaborasi tersebut difokuskan pada penyelarasan data, verifikasi partisipatif, penguatan tata kelola hutan, serta penyelesaian persoalan tenurial yang masih menjadi tantangan di berbagai wilayah.
Dalam pendekatan tersebut, masyarakat hukum adat ditempatkan sebagai pemegang hak sekaligus mitra yang setara dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Kemenhut juga mendorong keterbukaan informasi, pemanfaatan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman lapangan untuk memastikan proses penetapan berlangsung secara partisipatif, adil, dan berkelanjutan.
“Komitmen politik hanya akan bermakna apabila diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang terkoordinasi. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa percepatan pengakuan hutan adat membutuhkan kebijakan yang jelas, kelembagaan yang kuat, proses yang inklusif, serta kerja sama seluruh pemangku kepentingan,” jelas Catur Endah.
Lebih lanjut, Kemenhut menetapkan lima arah prioritas menuju 2030, yaitu mempercepat kepastian tenurial dengan tetap menjaga kualitas verifikasi, memperkuat pembiayaan kolaboratif, meningkatkan koordinasi data dan verifikasi partisipatif, memperkuat tata kelola serta ketahanan masyarakat setelah penetapan, dan membangun mekanisme pelaksanaan yang transparan serta akuntabel. Kelima prioritas tersebut diarahkan agar pengakuan hak dapat diikuti dengan penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan penghidupan berkelanjutan, dan perlindungan hutan dalam jangka panjang.
Forum tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut Intergovernmental Land Tenure Commitment (ILTC), komitmen internasional yang diumumkan pada COP30 di Belém, Brasil, tahun 2025, untuk memperkuat hak tenurial dan tata kelola hutan masyarakat adat serta komunitas lokal pada 160 juta hektare kawasan di negara-negara berhutan tropis. Melalui forum ini, negara-negara peserta bertukar pengalaman mengenai kemajuan kebijakan, tantangan kelembagaan, dan langkah praktis untuk mencapai target perlindungan hak atas hutan dan lahan pada 2030.
Selain Indonesia, forum ini melibatkan perwakilan negara-negara berhutan tropis, antara lain Peru, Ekuador, Kamboja, dan Filipina, serta mitra internasional dan organisasi masyarakat adat. Diskusi yang difasilitasi UNDP tersebut membahas pembelajaran dari negara-negara yang telah mendukung ILTC, termasuk langkah memperkuat pengakuan hak, mengatasi hambatan implementasi, serta memperluas kemitraan untuk pengelolaan hutan yang dipimpin masyarakat.
Catur Endah menegaskan bahwa Indonesia akan terus memperkuat kemitraan melalui Sekretariat Nasional Hutan Adat, jejaring nasional dan internasional, serta pertukaran pembelajaran dengan negara-negara mitra ILTC.
“Masyarakat hukum adat bukan sekadar penerima manfaat. Mereka adalah pemegang hak, penjaga pengetahuan lokal, dan pelindung hutan. Peran mereka sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan ketahanan iklim. Mari bergerak bersama, dari komitmen menuju aksi, dari pengakuan menuju ketahanan, dan dari kemitraan menuju ketahanan bersama,” pungkas Catur Endah. (*)
Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
Kementerian Kehutanan
Ristianto Pribadi
Website: www.kehutanan.go.id
YouTube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: Kemenhut
Twitter/X: @kemenhut_ri



