SIARAN PERS
Nomor: SP. 683/HKLN/11/2026

Jakarta, 11 November 2026. ​Rentetan capaian Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di seluruh Indonesia menghadirkan optimisme baru bahwa agenda pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan beriringan secara nyata di lapangan. Kembalinya satwa-satwa dilindungi ke rimba Kalimantan dan Jawa hingga tumbuhnya ekonomi hijau berbasis mangrove di Kalimantan Utara, langkah-langkah terukur ini menjadi bukti nyata ketangguhan kerja konservasi Indonesia.

Suasana haru penuh harapan menyelimuti Hutan Kehje Sewen di Kalimantan Timur pada 5 November 2026. Empat individu orang utan bernama Catherine, Dennis, Ames, dan Marlon akhirnya kembali menghirup udara bebas di alam liar yang menjadi habitat baru mereka setelah melewati rangkaian panjang proses rehabilitasi. Pelepasliaran yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur bersama Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo (Yayasan BOS) ini bukan sekadar seremoni pelepasan satwa ke dalam hutan. Langkah tersebut merupakan bagian integral dari strategi pemulihan populasi orang utan dan pelestarian satwa dilindungi yang ditopang oleh perlindungan habitat secara ketat serta kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan mitra konservasi.

​Semangat pelestarian satwa liar ini juga menggema hingga ke ujung barat Pulau Jawa. Di kawasan Taman Nasional (TN) Ujung Kulon, sebanyak tujuh ekor merak hijau dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya sebagai bagian dari upaya strategis menjaga keberlangsungan populasi satwa endemik Jawa. Di samping upaya pelepasliaran, aspek perlindungan satwa juga diperkuat melalui respons cepat penegakan hukum, salah satunya lewat langkah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Pusat yang turun langsung ke Sukabumi guna menindaklanjuti kasus satwa dilindungi elang brontok yang sempat menyita perhatian publik.

​Selain pelestarian satwa, Kemenhut juga getol mendorong ekonomi hijau. Konservasi masa kini tidak lagi memosisikan masyarakat sebagai penonton di pinggir kawasan hutan, melainkan menempatkan warga lokal sebagai subjek utama penjaga ekosistem yang mandiri secara ekonomi. Prinsip inilah yang diterjemahkan secara konkret oleh Kementerian Kehutanan melalui program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) di wilayah pesisir Provinsi Kalimantan Utara.

​Melalui program M4CR, Kementerian Kehutanan menyalurkan bantuan usaha produktif senilai Rp. 534 juta kepada lima kelompok masyarakat pesisir yang tersebar di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dana bantuan tersebut dirancang secara spesifik untuk menggerakkan roda ekonomi berbasis potensi lokal, mulai dari unit usaha pengolahan hasil perikanan, peternakan ayam petelur, hingga budi daya kepiting bakau yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

​Lebih dari sekadar bantuan modal, inisiatif M4CR ini menjadi instrumen strategis untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus mendorong penerapan sistem silvofishery (wanamina) yang ramah lingkungan. Melalui skema timbal balik yang berkelanjutan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir diikat langsung dengan keterlibatan aktif mereka dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove. Langkah terpadu ini bahkan menyiapkan Kalimantan Utara sebagai wilayah percontohan rehabilitasi mangrove di tingkat nasional.

​Keberhasilan pelepasliaran satwa dan pemberdayaan masyarakat pesisir tersebut berjalan seiring dengan komitmen tegas pemulihan kawasan hutan di berbagai lini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni secara konsisten menegaskan bahwa setiap kawasan hutan, termasuk lahan bekas kebakaran, wajib dipulihkan sesuai fungsi dan ekosistem aslinya, serta tidak boleh dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Ketegasan ini dibuktikan di lapangan melalui penyegelan lokasi bekas karhutla yang ditanami sawit secara ilegal di Desa Sungai Awan Kiri, Kalimantan Barat, yang disertai penyitaan alat berat dan pemrosesan hukum bersama aparat penegak hukum.

​Upaya pemulihan bentang alam juga terus dipercepat di berbagai lanskap kritis lainnya. Seperti pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Pemerintah memperkuat percepatan pemulihan ekosistem di kawasan konservasi TNTN, di mana ribuan hektare kawasan hutan kini telah berhasil dikuasai kembali untuk dikembalikan fungsinya.

Pemerintah juga mendorong restorasi ekosistem gambut berbasis kearifan lokal. Kementerian Kehutanan menggandeng tokoh adat setempat untuk bersama-sama memulihkan kawasan Lamandau dalam rangka merawat keberlanjutan ekosistem gambut. Selain itu Kemenhut juga melakukan rehabilitasi hutan dan agroforestri. Pelibatan koperasi petani melalui pendekatan agroforestri terus didorong untuk memulihkan Hutan Lindung Cikidang, sejalan dengan gerakan kolaboratif yang mengajak masyarakat di Bondowoso terlibat aktif dalam rehabilitasi hutan guna mendongkrak ekonomi warga sekitar. ​Perlindungan hutan dari balak liar juga terus dilakukan. Di wilayah timur Indonesia, Kemenhut juga aktif menelusuri kasus dugaan peredaran ilegal kayu merbau demi menjaga kelestarian hutan Papua.

​Sinergi antara penyelamatan satwa liar, ketegasan memulihkan fungsi kawasan hutan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan sekitar hutan memperlihatkan wajah utuh pengelolaan kehutanan Indonesia saat ini. Ketika empat orang utan kembali memanjat kanopi Hutan Kehje Sewen dan para petambak di Bulungan memanen kepiting bakau di sela-sela rimbunnya akar mangrove yang terjaga, di situlah masa depan konservasi dan ekonomi hijau Indonesia sedang tumbuh beriringan.

---

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri,
Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
YouTube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: @kemenhut
X: @kemenhut_ri