Kemenhut Dorong Kemitraan Lanskap untuk Ekonomi Masyarakat dan Kelestarian Hutan
Selasa, 17 Nov 2026 | Siaran Pers

SIARAN PERS
Nomor: SP. 726/HKLN/11/2026
Antalya, 17 November 2026 — Kementerian Kehutanan menegaskan pentingnya penguatan kemitraan lanskap untuk menghubungkan komitmen perlindungan hutan dengan pelaksanaan pembangunan di tingkat tapak. Kemitraan tersebut perlu mendorong kegiatan yang layak secara ekonomi, diterima secara sosial, dan lestari secara ekologi, dengan menempatkan masyarakat serta kelembagaan lokal sebagai penggerak utama.
Pesan tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, dalam diskusi “A Decade of Landscapes Partnerships: Learnings, Replication and Scaling” di Benelux–EIB Pavilion, pada rangkaian COP31 UNFCCC di Antalya, Türkiye, 17 November 2026.
Forum tersebut turut menghadirkan Wampie Libon-van der Wal, Director of Inclusive Green Growth, Ambassador Sustainable Development, Kementerian Luar Negeri Belanda; Nassat Idris, Country Director, IDH Indonesia; serta Rudi Putra, Strategic Advisor, Forum Konservasi Leuser. Diskusi dipandu oleh Trini Aritzia, Programme Director, IDH.
“Kemitraan lanskap merupakan jembatan penting antara komitmen kehutanan nasional dan pelaksanaan di lapangan. Melalui kemitraan ini, pemerintah, masyarakat, petani, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja dalam satu agenda bersama untuk melindungi hutan, memperkuat produksi berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ristianto.
Forum ini mengangkat pembelajaran satu dekade kemitraan lanskap yang difasilitasi IDH bersama berbagai mitra di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Pembahasan diarahkan untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan, memperluas penerapan kemitraan, serta memperkuat dukungan kelembagaan dan pembiayaan agar manfaatnya dapat berkelanjutan.
Ristianto menjelaskan bahwa perlindungan hutan, produksi pertanian, dan penghidupan masyarakat saling berkaitan dalam satu bentang alam. Kemitraan lanskap menyediakan ruang bagi para pihak untuk menyepakati prioritas, memperjelas tanggung jawab, dan menghubungkan kegiatan lintas sektor serta wilayah dengan perencanaan pembangunan daerah.
Pengalaman Aceh Tamiang menjadi salah satu pembelajaran Indonesia yang diangkat dalam forum. Kolaborasi di tingkat kabupaten menunjukkan pentingnya kepercayaan antarmitra, kepemimpinan pemerintah, serta kelembagaan yang mampu menjaga kesinambungan kerja sama. Pengalaman tersebut juga memberikan pembelajaran untuk memperkuat koordinasi pada tingkat provinsi dalam mendukung perlindungan Ekosistem Leuser.
“Perluasan kemitraan harus bertumpu pada kelembagaan lokal yang kredibel dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah berperan menghubungkan capaian di lapangan dengan perencanaan pembangunan, menjaga kesinambungan, serta memastikan masyarakat berpartisipasi secara bermakna dan memperoleh manfaat,” jelasnya.
Untuk memperluas dampak kemitraan, Kementerian Kehutanan menekankan tiga kebutuhan utama, yaitu komitmen jangka panjang dunia usaha, pembiayaan yang saling melengkapi, serta keselarasan dengan prioritas dan sistem pemerintah.
Komitmen dunia usaha diharapkan diwujudkan melalui dukungan terhadap petani kecil, peningkatan ketertelusuran rantai pasok, serta kontribusi bagi perlindungan dan pemulihan hutan. Pendekatan bersama dapat mengurangi duplikasi kegiatan, meningkatkan efektivitas dukungan, dan memudahkan keterlibatan produsen kecil.
Dari sisi pembiayaan, dukungan hibah memiliki peran penting untuk memperkuat kelembagaan lokal, meningkatkan kualitas data, membangun kepercayaan, dan mendukung partisipasi masyarakat. Sementara itu, investasi komersial dapat mendukung usaha yang layak dan produksi berkelanjutan. Setiap sumber pembiayaan perlu memiliki peran yang jelas serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat.
Perluasan kemitraan juga perlu menghubungkan pelaksanaan di tingkat kabupaten dengan perencanaan provinsi dan sasaran kehutanan nasional. Dukungan tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat perhutanan sosial, rehabilitasi hutan, konservasi keanekaragaman hayati, serta pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Keberhasilan kemitraan perlu diukur melalui kondisi hutan, peningkatan penghidupan masyarakat, dan penguatan tata kelola lokal. Pemantauan yang transparan serta pengaturan pembagian manfaat yang jelas menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan dan keberlanjutan kerja sama.
“Dalam tiga tahun ke depan, kita perlu memperluas kemitraan lanskap yang dipimpin oleh para pemangku kepentingan lokal untuk mendorong kegiatan yang layak secara ekonomi, diterima secara sosial, dan lestari secara ekologi, dengan dukungan pembiayaan jangka panjang serta keselarasan dengan prioritas provinsi dan nasional,” tegas Ristianto.
Kementerian Kehutanan menyatakan kesiapan Indonesia untuk memperdalam kolaborasi dari tingkat tapak, kabupaten, provinsi, dan nasional hingga internasional. Kerja sama tersebut diharapkan memperkuat kemampuan para mitra lokal untuk mengelola pembangunan wilayahnya sekaligus menjaga kelestarian hutan.
───
Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
Ristianto Pribadi
Website: www.kehutanan.go.id
YouTube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: @kemenhut
X: @kemenhut_ri



