Berita

Kemenhut Dorong Perhutanan Sosial Naik Kelas melalui Pembiayaan dan Investasi Berkelanjutan

Senin, 16 Nov 2026 | Siaran Pers

kemenhut-dorong-perhutanan-sosial-naik-kelas-melalui-pembiayaan-dan-investasi-berkelanjutan

SIARAN PERS
Nomor: SP.714/HKLN/11/2026

Antalya, 16 November 2026 – Kementerian Kehutanan mendorong transformasi Perhutanan Sosial dari pemberian akses kelola kawasan hutan menjadi pengembangan usaha masyarakat yang produktif, berdaya saing, dan layak mendapatkan pembiayaan serta investasi. Langkah tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Catur Endah Prasetiani, dalam sesi dialog “From Permits to Portfolios: Unlocking Capital for Social Forestry as Bankable Climate Investment” di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye, Senin (16/11).

Dalam paparannya, Catur Endah menjelaskan bahwa hingga Oktober 2026, program Perhutanan Sosial telah mencakup 8,48 juta hektare melalui 11.364 persetujuan pengelolaan dan melibatkan sekitar 1,44 juta kepala keluarga. Capaian ini menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis hutan sekaligus mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Forum ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat kolaborasi agar Perhutanan Sosial tidak berhenti pada pemberian akses legal, tetapi berkembang menjadi portofolio usaha yang mampu menarik pembiayaan dan investasi, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung aksi iklim,” ujar Catur Endah.

Menurut Catur Endah, tantangan berikutnya adalah meningkatkan kapasitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) agar mampu mengembangkan usaha yang berkelanjutan dan memenuhi persyaratan pembiayaan. Penguatan kelembagaan, tata kelola usaha, peningkatan kualitas produk, pengolahan hasil, akses pasar, dan kesiapan investasi menjadi faktor penting agar potensi ekonomi hutan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Saat ini, Indonesia memiliki 16.905 KUPS dengan berbagai komoditas usaha, mulai dari hasil hutan bukan kayu, agroforestri, hingga jasa lingkungan. Namun, sekitar 91 persen KUPS masih berada pada kategori Biru dan Perak, yang memerlukan pendampingan dan penguatan kapasitas sebelum dapat mengakses pembiayaan komersial secara lebih luas. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya dukungan pembiayaan yang disesuaikan dengan tingkat kesiapan dan kebutuhan masing-masing kelompok usaha.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenhut mendorong pengembangan pembiayaan campuran atau blended finance, yakni pendekatan yang memadukan pendanaan publik, hibah donor, filantropi, penjaminan risiko, serta investasi swasta. Melalui pendekatan ini, dukungan pembiayaan tidak hanya diarahkan pada kegiatan produksi, tetapi juga penguatan kelembagaan, pengolahan hasil, pengembangan produk, akses pasar, dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat.

Salah satu praktik yang dibahas dalam forum adalah pengembangan usaha pala berbasis Perhutanan Sosial di Fakfak, Papua Barat, melalui dukungan program KIBAR yang melibatkan Pemerintah Indonesia dan Inggris, dengan Global Green Growth Institute (GGGI) sebagai mitra pelaksana. Pendekatan tersebut menghubungkan kelompok petani, pengumpul lokal, dan pembeli swasta untuk meningkatkan nilai tambah pala, termasuk pengolahan menjadi mentega pala (nutmeg butter), penguatan standar mutu, serta kepastian penyerapan hasil produksi.

Selain pengembangan usaha, Kemenhut juga menekankan pentingnya percepatan pengakuan hutan adat dan kepastian hak masyarakat hukum adat sebagai landasan pembiayaan iklim yang inklusif. Hingga Oktober 2026, pemerintah telah menetapkan 177 hutan adat dengan luas sekitar 376.280 hektare. Percepatan penetapan hutan adat terus didorong melalui penguatan data, kolaborasi lintas pihak, verifikasi lapangan, dan dukungan pendanaan yang tetap menghormati hak serta pengambilan keputusan masyarakat hukum adat.

Catur Endah menjelaskan bahwa kerja sama internasional memiliki peran penting dalam mendukung transformasi Perhutanan Sosial. Kemitraan Indonesia–Inggris melalui program KIBAR, dengan dukungan UK Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) dan GGGI, menjadi salah satu contoh penguatan usaha dan pengembangan model pembiayaan. Sementara itu, kerja sama Kemenhut dengan UNDP yang didukung pendanaan Pemerintah Norwegia turut memperkuat percepatan proses pengakuan dan penetapan hutan adat.

“Ke depan, berbagai bentuk dukungan tersebut perlu diintegrasikan melalui pendekatan pembiayaan campuran yang menggabungkan sumber pendanaan pemerintah dan nonpemerintah untuk memenuhi kebutuhan usaha pada setiap tahap perkembangannya,” jelas Catur Endah. Ia menambahkan bahwa peluang pembiayaan dari pasar karbon juga dapat dikembangkan sebagai instrumen pendukung, dengan memastikan masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat hukum adat, memperoleh manfaat secara adil.

Sesi dialog ini turut menghadirkan Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial Kemenhut yang membahas penguatan kesiapan usaha KUPS untuk mengakses investasi, serta Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat yang memaparkan percepatan pengakuan hutan adat melalui pembiayaan kolaboratif. Dari mitra internasional, perwakilan UK-FCDO membahas dukungan hibah, pendampingan, dan mobilisasi investasi; UNDP mengangkat penguatan pembiayaan inklusif untuk percepatan hutan adat; sedangkan The Samdhana Institute berbagi pembelajaran dari Dedicated Grant Mechanism Indonesia (DGM-I) dalam penguatan kelembagaan dan usaha masyarakat. Diskusi dimoderatori Analis Kebijakan Ahli Utama Ditjen Perhutanan Sosial, Dr. Bambang Supriyanto.

Melalui forum COP31, Kemenhut mengajak pemerintah, lembaga keuangan, mitra pembangunan, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat pembiayaan Perhutanan Sosial yang inklusif dan berkelanjutan. “Kita perlu bergerak dari pemberian akses menuju pengelolaan, dari potensi menjadi portofolio usaha yang kompetitif, dan dari kolaborasi menuju manfaat nyata bagi masyarakat serta kelestarian hutan,” pungkas Catur Endah. (*)

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
YouTube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: @kemenhut
X: @kemenhut_ri