SIARAN PERS
Nomor: SP.681/HKLN/11/2026

Bogor, 10 November 2026 - Kementerian Kehutanan terus mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan perhutanan sosial melalui Fasilitasi Agroforestri Pangan dan Energi Perhutanan Sosial (FAPE-PS), sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas lahan. Salah satu implementasinya dilakukan di Kelompok Tani Hutan (KTH) Hijau Lestari, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, dengan fasilitasi pengembangan agroforestri seluas 10 hektare.

Tim Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS) bersama Balai Perhutanan Sosial (PS) Bogor telah melaksanakan monitoring dan evaluasi Tahap I terhadap pelaksanaan FAPE-PS Tahun 2026 di lokasi tersebut. Saat ini, kegiatan berada pada tahap penyiapan lahan dan proses penanaman dengan komoditas yang direncanakan meliputi jagung hibrida dan padi gogo, yang dikombinasikan dengan tanaman Multi-Purpose Tree Species (MPTS), seperti durian, mangga, manggis, dan pala.

Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Apri Dwi Sumarah, menyampaikan bahwa FAPE-PS merupakan salah satu upaya Kementerian Kehutanan untuk mendorong pemanfaatan lahan perhutanan sosial secara produktif melalui pola agroforestri yang mengintegrasikan tanaman pangan dan tanaman kehutanan.

“Melalui FAPE-PS, kami ingin memastikan bahwa lahan perhutanan sosial dapat dimanfaatkan secara lebih produktif. Pengembangan tanaman pangan seperti jagung dan padi gogo yang dikombinasikan dengan tanaman MPTS diharapkan tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dalam jangka panjang, sekaligus tetap menjaga fungsi ekologis kawasan hutan,” ujar Apri.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan program FAPE-PS tidak hanya diukur dari terlaksananya penanaman, tetapi juga dari keberlanjutan pengelolaan dan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan akan terus melakukan pendampingan dan monitoring untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK), sehingga fasilitasi yang diberikan dapat berkembang menjadi usaha produktif yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perhutanan sosial.

Ketua KTH Hijau Lestari, Encep Saifuddin, menyambut baik pelaksanaan program FAPE-PS dan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut mendapat respons positif dari anggota kelompok. Menurutnya, fasilitasi ini menjadi peluang bagi petani untuk meningkatkan produktivitas lahan sekaligus mengembangkan usaha masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan.

“Harapan kami ke depan, karena para petani kami di Desa Sukamulya, terutama di kelompok kami, sangat mendukung, sangat antusias dan bangga untuk mendongkrak produksi-produksi yang ada di hutan kami,” ujar Encep.

Ia berharap fasilitasi seluas 10 hektare tersebut dapat menjadi langkah awal bagi pengembangan kegiatan agroforestri pada areal yang lebih luas, sehingga potensi kawasan perhutanan sosial dapat memberikan manfaat yang semakin besar bagi anggota kelompok.

KTH Hijau Lestari saat ini mengelola kawasan perhutanan sosial seluas kurang lebih 196 hektare. Kelompok ini sebelumnya berada dalam skema Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) dan telah melalui proses transformasi menjadi skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) pada 23 Agustus 2023.

Sebagai tindak lanjut monitoring dan evaluasi Tahap I, Kementerian Kehutanan akan terus mengawal proses penyiapan lahan dan penanaman agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah diajukan kelompok melalui proposal. Pengawalan ini dilakukan untuk memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai rencana dan fasilitasi yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Melalui FAPE-PS, Kementerian Kehutanan berupaya memperkuat peran masyarakat sebagai pengelola sekaligus penerima manfaat perhutanan sosial. Integrasi tanaman pangan dan tanaman kehutanan melalui pendekatan agroforestri diharapkan dapat mendukung penyediaan pangan, meningkatkan produktivitas lahan, memperkuat peluang usaha masyarakat, serta mempertahankan fungsi ekologis kawasan hutan.
Pelaksanaan program di Desa Sukamulya menjadi salah satu wujud komitmen Kementerian Kehutanan dalam mendorong pengelolaan perhutanan sosial yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar hutan.

---

Informasi Lebih Lanjut:
Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Apri Dwi Sumarah

Penanggung Jawab Berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
YouTube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: Kemenhut
Twitter/X: @kemenhut_ri