SIARAN PERS
Nomor: SP. 708/HKLN/11/2026

Antalya, Turki, 12 November 2026. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti menekankan pentingnya ketertelusuran bahan baku dan kolaborasi untuk memperkuat rantai pasok produk hutan bebas deforestasi.

“Produk tidak dapat dipisahkan dari lanskap tempat asalnya,” kata Laksmi di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31), Antalya, Turki, Kamis (12/11).

Ia menyampaikan hal itu dalam dialog bertajuk “Deforestation-Free Forest Products: Building Traceable, Transparent and Responsible Forest-Based Supply Chains” yang membahas transparansi asal bahan baku dan pengelolaan rantai pasok produk berbasis hutan.

Menurut Laksmi, pengembangan rantai pasok bebas deforestasi harus dimulai dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Ketertelusuran perlu memastikan sumber bahan baku dikelola secara bertanggung jawab dengan memperhatikan legalitas serta aspek lingkungan dan sosial.

“Karena itu, ketertelusuran harus dimulai dari hutan itu sendiri, melalui tata kelola yang jelas, kepastian hukum, praktik pengelolaan yang bertanggung jawab, serta perlindungan sumber daya hutan yang efektif,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia terus memperkuat tata kelola kehutanan melalui Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK), yang didukung administrasi kehutanan, verifikasi bahan baku, dokumentasi legalitas, serta pemantauan ekspor. Penguatan tersebut juga didukung Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA) yang menyediakan informasi mengenai tutupan hutan, deforestasi, dan sumber daya hutan untuk meningkatkan transparansi serta pengawasan.

Laksmi menambahkan, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi perlu disertai kerja sama antarlembaga serta keterlibatan para pelaku dalam rantai pasok. Ia juga menekankan agar persyaratan ketertelusuran diterapkan secara inklusif sehingga tidak menjadi hambatan bagi masyarakat lokal, petani kecil, maupun pelaku usaha berskala kecil.

Arah kebijakan pemerintah mencakup pengaitan sistem ketertelusuran dengan pemantauan pada tingkat lanskap serta peningkatan keterhubungan antara sistem nasional, sertifikasi, dan persyaratan pasar. Upaya tersebut ditujukan agar transisi menuju rantai pasok yang lebih bertanggung jawab dapat melibatkan seluruh pelaku usaha.

Head of Policy, Advocacy, and Social Inclusion WWF-Indonesia Diah Suradiredja menekankan pentingnya menghubungkan ketertelusuran bahan baku dengan perlindungan hutan, keanekaragaman hayati, dan hak masyarakat. Menurutnya, informasi mengenai asal bahan baku perlu disertai pemantauan lapangan serta keterlibatan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menangani risiko lingkungan dan sosial dalam rantai pasok.

“Masyarakat lokal dan petani kecil perlu mendapatkan akses informasi serta pendampingan agar dapat memenuhi persyaratan ketertelusuran. Keterlibatan mereka penting untuk memastikan rantai pasok bebas deforestasi turut membuka peluang ekonomi yang adil dan mendukung perlindungan hutan dalam jangka panjang,” ujar Diah.

Head of Stakeholder Engagement & Advocacy APP Group Veronika A. Renyaan mengatakan perusahaan menerapkan Supplier Evaluation and Risk Assessment (SERA) yang mencakup 20 indikator lingkungan dan sosial, disertai pemantauan lapangan serta komunikasi dengan masyarakat.

“Ketertelusuran merupakan fondasi penting, tetapi hasil yang berkelanjutan hanya dapat dicapai ketika sistem yang baik didukung pemahaman kondisi lapangan dan kolaborasi yang konsisten,” katanya.

Dialog tersebut turut menghadirkan Head of Advocacy PEFC International Thorsten Arndt; Head of Policy, Advocacy, and Social Inclusion WWF-Indonesia Diah Suradiredja; serta Senior Trade Policy Advisor Natural Resources Canada, Canada Forest Service, Christine Spady.

Diskusi yang dimoderatori Executive Vice President World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Dominic Waughray itu membahas peran sertifikasi, tata kelola, ketertelusuran, dan kolaborasi dalam memperkuat rantai pasok produk hutan. Pembahasan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya tuntutan pasar global terhadap transparansi asal bahan baku, legalitas produk, serta pengelolaan risiko lingkungan dan sosial. (*)

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
YouTube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: @kemenhut
X: @kemenhut_ri