Kemenhut Tuntaskan Penyidikan Pembalakan Ilegal di Halmahera Selatan, Dua Tersangka Segera Diserahkan ke Kejaksaan
Sabtu, 21 Nov 2026 | Siaran Pers

SIARAN PERS
Nomor: SP. 754/HKLN/11/2026
Halmahera Selatan, 21 November 2026. Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua berhasil menuntaskan penyidikan kasus dugaan pembalakan ilegal di Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Berkas perkara dua tersangka, JKP dan MG, telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan.
Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua, Fredrik E. Tumbel, menyampaikan bahwa dinyatakannya berkas perkara lengkap merupakan hasil dari rangkaian penyidikan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait. Sejak pengungkapan kasus ini, penyidik terus melengkapi alat bukti dan menelusuri asal-usul kayu hingga ke lokasi penebangan.
"Dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap oleh kejaksaan, kami segera menyiapkan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Kami mengapresiasi dukungan dan kerja sama kepolisian serta kejaksaan dalam penanganan perkara ini. Ke depan, sinergi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya terus kami tingkatkan untuk memperkuat pengungkapan dan penanganan kejahatan kehutanan di wilayah Maluku dan Papua,” ujarnya.
Perkembangan ini merupakan tindak lanjut dari pengungkapan kasus pembalakan ilegal yang sebelumnya berhasil mengamankan 790 keping kayu gergajian jenis rimba campuran yang diduga berasal dari kawasan Hutan Produksi. Dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap, penyidik menyiapkan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum untuk proses hukum selanjutnya.
Kasus tersebut bermula dari kegiatan intelijen Tim SPORC Brigade Kakatua pada 22–27 Juli 2026 yang mendeteksi indikasi penebangan, pengolahan, penampungan, dan peredaran kayu tanpa izin. Informasi tersebut ditindaklanjuti melalui operasi gabungan Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara dan Polsek Gane Timur pada 6–13 Agustus 2026. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 626 keping kayu gergajian di Jalan Fida Logpon Km 5 dan 164 keping di Jalan Fida Logpon Km 16, Kecamatan Gane Timur.
Untuk memperkuat pembuktian, penyidik memeriksa 13 orang saksi, meminta keterangan Ahli Tata Usaha Kayu dan Ahli Pidana, serta melakukan pemeriksaan lapangan melalui penelusuran jalur angkut dan lacak balak hingga ke lokasi penebangan. Pemeriksaan juga mencakup identifikasi tunggak bekas tebangan, pengambilan sampel jenis kayu, dan pemetaan titik koordinat.
Berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara pada 21 September 2026, JKP dan MG ditetapkan sebagai tersangka. Dengan diterbitkannya P-21, penyidik selanjutnya menyiapkan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum untuk proses hukum berikutnya. Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kelengkapan berkas perkara menjadi dasar bagi proses penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, sesuai tahapan hukum acara pidana yang berlaku.
Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan. Penanganan perkara ini merupakan bagian dari upaya menjaga kawasan hutan dari aktivitas pembalakan ilegal, melindungi sumber daya alam, serta memastikan keberlanjutan fungsi hutan bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
Informasi lebih lanjut:
Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua, Fredrik E. Tumbel
Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
Ristianto Pribadi
Website: www.kehutanan.go.id
YouTube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: @kemenhut
X: @kemenhut_ri



