SIARAN PERS
Nomor: SP. 654/HKLN/10/2026

Jakarta, 30 Oktober 2026. Kementerian Kehutanan melalui Indonesia Forestry Carbon Hub (IFCH) bersama BeZero menyelenggarakan Lokakarya Pemeringkatan Karbon (Carbon Rating Workshop) bertajuk “Unlocking Investment in Indonesian Carbon Projects: How Carbon Rating Build Buyer Confidence” di Jakarta, Rabu (28/10). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kepercayaan pembeli terhadap kualitas kredit karbon sekaligus membuka peluang investasi pada proyek karbon Indonesia melalui pemeringkatan karbon (carbon rating) yang independen dan kredibel.

Lokakarya dibuka oleh Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Ilham, dan ditutup oleh Penasihat Utama Menteri Kehutanan, Edo Mahendra. Forum ini mempertemukan pemerintah, pengembang proyek, asosiasi usaha, organisasi masyarakat sipil, serta pelaku pasar karbon untuk membahas peran pemeringkatan independen dalam pengembangan pasar karbon yang kredibel.

Dalam sambutan pembukaan, Ilham menekankan bahwa potensi besar proyek karbon berbasis hutan Indonesia harus ditopang oleh integritas pasar dan mutu kredit karbon yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Dalam konteks ini, kepercayaan merupakan fondasi utama investasi karbon. Pembeli dan investor tidak hanya mempertimbangkan jumlah kredit karbon yang dihasilkan, tetapi juga kualitas, transparansi, kredibilitas, serta keberlanjutan manfaat lingkungan dan sosial dari setiap proyek,” ujar Ilham.

Menurut Ilham, setiap kredit karbon perlu benar-benar merepresentasikan pengurangan emisi atau peningkatan serapan karbon yang terukur, dapat diverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perdagangan karbon juga membuka peluang pemanfaatan jasa lingkungan dalam kerangka multiusaha kehutanan pada areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

“Pemeringkatan yang kredibel diharapkan mampu mengurangi kesenjangan informasi antara pengembang proyek dan calon pembeli, mendukung proses pengambilan keputusan investasi, serta meningkatkan daya saing proyek karbon Indonesia di pasar internasional,” jelas Ilham.

Pengembangan perdagangan karbon kehutanan didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan. Kerangka tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan hutan lestari, mendukung FOLU Net Sink 2030 dan Second NDC Indonesia, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemeringkatan karbon berfungsi sebagai penilaian independen atas kualitas dan risiko kredit karbon. Instrumen ini memberikan informasi tambahan bagi calon pembeli dan investor, tanpa menggantikan standar sertifikasi maupun proses validasi dan verifikasi.

General Manager APAC BeZero, Finn O’Muircheartaigh, memaparkan metodologi pemeringkatan karbon, kebutuhan pembeli internasional terhadap penilaian pihak ketiga, serta hubungan antara kualitas proyek dan harga kredit karbon. Dalam materi BeZero, enam dari delapan proyek solusi berbasis alam Indonesia yang diperingkat memperoleh nilai A atau lebih tinggi.

BeZero juga menampilkan studi kasus proyek lahan gambut Katingan. Berdasarkan data pasar yang disampaikan dalam presentasi, peningkatan peringkat proyek dari A menjadi AA pada Februari 2025 diikuti kenaikan harga kredit vintage 2020 dari sekitar USD 4 menjadi lebih dari USD 7 per ton CO₂e. Contoh tersebut memperlihatkan bagaimana informasi mengenai kualitas proyek dapat memengaruhi persepsi dan minat pembeli.

Lokakarya dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan panel mengenai kualitas proyek, strategi pemasaran kredit karbon, akses pembiayaan, serta pengalaman pelaku usaha dan masyarakat dalam pengembangan proyek karbon kehutanan.

Dalam sambutan penutupnya, Penasihat Utama Menteri Kehutanan, Edo Mahendra, menekankan perlunya mengubah kemajuan kebijakan menjadi kegiatan pengurangan dan penyerapan emisi yang nyata di lapangan.

“Seiring semakin matangnya kerangka regulasi, tantangan utama kini tidak lagi terletak pada penyusunan kebijakan, melainkan pada bagaimana menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi aksi nyata yang menghasilkan pengurangan dan penyerapan emisi,” tegas Edo Mahendra.

Edo Mahendra menilai kesiapan ekosistem perdagangan karbon membutuhkan kolaborasi dan komunitas epistemik yang mampu merancang, membiayai, serta melaksanakan proyek berkualitas tinggi. Pemeringkatan dapat membantu memperjelas persepsi risiko, ketertarikan pembeli, dan pembentukan harga, sekaligus menghubungkan kebijakan dengan pengembangan proyek.

“Besar harapan kami agar lokakarya yang berlangsung pada hari ini tidak berhenti sebagai pembelajaran semata, tetapi dapat menghasilkan bekal bagi penguatan implementasi perdagangan karbon di Indonesia,” ujar Edo Mahendra.

Ia juga mengharapkan penguatan kapasitas para pemangku kepentingan dapat mempercepat hadirnya proyek karbon berkualitas tinggi yang berkontribusi pada target iklim sekaligus pembangunan ekonomi nasional.

“Melalui komunitas epistemik yang cakap, Indonesia dapat mempercepat lahirnya proyek-proyek karbon berkualitas tinggi yang berkontribusi nyata terhadap pencapaian target iklim sekaligus pembangunan ekonomi nasional,” pungkas Edo Mahendra.

Melalui lokakarya ini, Kementerian Kehutanan berharap kerja sama antara pemerintah, pengembang proyek, lembaga pemeringkatan, pembeli, investor, dan masyarakat semakin kuat. Penguatan kualitas proyek dan transparansi informasi diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan serta meningkatkan daya saing kredit karbon kehutanan Indonesia di pasar internasional.

---

Informasi lebih lanjut:
Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan,
Ilham

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
YouTube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: @kemenhut
X: @kemenhut_ri