SIARAN PERS
Nomor: SP.223/HUMAS/PP/HMS.3/10/2025

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Kehutanan menyelenggarakan Talkshow Penyuluhan Kehutanan 2025 dengan tema "Nilai Transaksi Ekonomi KTH: Dari Hutan untuk Kehidupan" di Hotel Aston, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, (6/10). Kegiatan yang dihadiri 100 peserta, 60 orang Penyuluh Kehutanan dan 40 orang undangan dari berbagai instansi kehutanan ini menghadirkan tiga narasumber utama : Anggota Komisi IV DPR RI Ellen Esther Pelealu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Indra Exploitasia, dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Muhamad Neng.
 
Dalam talkshow tersebut, Ellen Esther Pelealu mengucapkan selamat atas pencapaian membanggakan Provinsi Sulawesi Tengah yang mencatat raihan nilai transaksi ekonomi Kelompok Tani Hutan (KTH) sebesar Rp 20,07 miliar, melampaui target Rp 18,5 miliar atau 110 persen. "Capaian Rp 20 miliar ini luar biasa dan harus menjadi motivasi untuk terus menggerakkan ekonomi masyarakat di bidang kehutanan," ujar Ellen. Ia juga menambahkan, Rencana APBN untuk sektor kehutanan tahun 2025-2026 naik menjadi Rp 6,39 triliun, meningkat 21,4 persen.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Indra Explotasia menyoroti kesenjangan antara jumlah KTH dan penyuluh kehutanan. "KTH di seluruh Indonesia mencapai 27 ribu, sementara penyuluh kehutanan hanya 10 ribu orang. Di Sulteng sendiri ada 90 penyuluh ASN dari dinas provinsi dan 45 dari UPT," katanya.
Ia menekankan pentingnya untuk konversi kegiatan penyuluh bidang konservasi menjadi kegiatan yang dapat diukur dalam nilai transaksi ekonomi. "Ketika penyuluh mengajak masyarakat berhenti melakukan kegiatan ilegal dalam kawasan konservasi, harus ada alternatif usaha yang bisa menghasilkan pendapatan, sehingga dapat dinilai transaksi ekonominya" jelasnya.

Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, Muhamad Neng mengungkapkan kunci sukses peningkatan NTE adalah koordinasi rutin dan berbasis data. "Nilai transaksi kami melonjak dari Rp 1,5 miliar menjadi Rp 20 miliar setelah rutin menggelar rapat koordinasi dan menghadirkan narasumber," ungkapnya.

Namun tantangan masih menghadang. Di Kabupaten Poso misalnya, dari 48 KTH yang ada, 36 di antaranya masih berstatus pemula dan belum produktif. Kondisi serupa terjadi di KPH Dolago Tanggunung yang membina 10 KTH non-perhutanan sosial dan 5 KTH perhutanan sosial dengan hanya 5 penyuluh.

Zulkifli, penyuluh dari KPH Dolago Tanggunung, menyampaikan kebutuhan mendesak akan akses pasar. "Penyuluh tidak bisa mengatur masyarakat, hanya memberi pendampingan untuk membuka peluamg usaha. Masyarakat butuh akses pasar atas komoditas yang dihasilkan selain peningkatan kapasitas," katanya.

Merespons hal itu, Indra mengusulkan program buyer meet seller untuk menghadirkan investor komoditas tertentu. "Banyak KTH pemula karena minimnya hilirasi. Rotan dijual mentah, bukan barang jadi. Perlu ada hilirasi untuk nilai tambah produk, dan hal ini dapat dilakukan dengan berbagai langkah kolaborasi,” ujarnya.

Untuk 2026, pemerintah menargetkan anggaran Biaya Operasional Penyuluh (BOP) sebesar Rp 15,7 miliar untuk 3.102 Penyuluh Kehutanan PNS, termasuk 303 CPNS dan 349 PPPK. Kebutuhan sarana prasarana penyuluh seperti seragam, buku kerja, dan unit percontohan diperkirakan mencapai Rp7,35 miliar.
"Rp 1 pun tidak boleh lepas dari kepentingan masyarakat. Penyuluh harus kerja cerdas, tinggalkan pola lama. Tanpadata, anggaran tidak akan tepat sasaran," tegas Muhamad Neng menutup diskusi.

Talkshow ini menjadi momentum penting membangun sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan hutan sebagai pilar kehidupan yang adil, lestari, dan menyejahterakan. Dengan 23 persen desa di dalam dan sekitar kawasan hutan masih tergolong sangat tertinggal dan tertinggal, peran KTH dan penyuluh kehutanan menjadi kunci transformasi ekonomi berbasis kelestarian hutan.

Jakarta, 6 Oktober 2025

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan,
Krisdianto, S.Hut., M.Sc., Ph.D.

Website:
www.kehutanan.go.id

Youtube:
Kementerian Kehutanan

Facebook:
Kementerian Kehutanan

Instagram:
Kemenhut

Twitter:
@kemenhut_ri