Kementerian Kehutanan Percepat Penyelesaian PNBP melalui Penguatan Pengawasan dan Kolaborasi
Sabtu, 21 Nov 2026 | Siaran Pers

SIARAN PERS
NO: SP.753/HKLN/11/2026
Depok, 21 Novembee 2026 - Kementerian Kehutanan melalui Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Forum Pembahasan bertajuk “Langkah-langkah Pengawasan dan Mitigasi untuk Percepatan Penyelesaian Piutang PNBP” pada Jumat (20/11), bertempat di Ruang Rapat Kantor Unit Kearsipan Kementerian Kehutanan, Jatijajar, Depok. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid dan merupakan bagian dari rangkaian Road to Hakordia 2026 dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia.
Pertemuan ini dibuka dan dipimpin oleh Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan, Andri Gunawan. Turut hadir Sekretaris Inspektorat Jenderal, Joko Yunianto yang mewakili Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, serta Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal, Irfan Mudofar selaku Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
"Secara khusus, Forum Pembahasan ini bertujuan mempercepat penyelesaian piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan melalui pemetaan permasalahan, identifikasi kendala, serta perumusan strategi dan langkah tindak lanjut secara kolaboratif," kata Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan, Joko Yunianto.
Direktur Forensik Digital dan Analitika Data BPKP, Totok Prihantoro, menegaskan percepatan penyelesaian piutang PNBP harus dilakukan dengan tetap mengedepankan perlindungan hak negara.
"Hal tersebut membutuhkan kepastian informasi, ketepatan pengambilan keputusan, serta konsistensi dalam pelaksanaan tindak lanjut. BPKP juga mengingatkan bahwa peningkatan penerimaan PNBP tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan penyelesaian piutang, sementara penyisihan piutang tidak menghapus hak tagih negara, " jelas Totok.
Untuk memperkuat efektivitas pengelolaan piutang, BPKP mendorong penerapan model pengawasan tiga lini. Lini pertama dilaksanakan oleh pengelola PNBP dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui validasi tagihan, pelaksanaan penagihan, serta pemenuhan kelengkapan dokumen. Lini kedua dijalankan oleh unit yang ditetapkan pimpinan untuk mendukung penyusunan strategi, koordinasi, dan pemantauan penyelesaian piutang. Sementara itu, Inspektorat Jenderal berperan sebagai lini ketiga yang memberikan asurans dan konsultansi secara independen.
Strategi penyelesaian perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi masing-masing piutang. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui penguatan penagihan, rekonsiliasi data, hingga penuntasan dokumen penyerahan piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Penyelesaian piutang macet perlu menjadi prioritas penanganan, khususnya melalui percepatan penuntasan dokumen penyerahan kepada PUPN melalui KPKNL. Setiap langkah penagihan juga perlu dilengkapi dengan penanggung jawab atau person in charge (PIC), target waktu penyelesaian, serta bukti pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, penyisihan maupun penghapusan piutang perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan nilai yang dapat diuji, pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan, serta keputusan pejabat yang berwenang.
Sebagai hasil pembahasan, terdapat beberapa saran tindak lanjut yang perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait, yaitu:
- Menginventarisasi status penyerahan setiap kasus piutang kepada PUPN/KPKNL, melengkapi dokumen persyaratan, serta melaporkan hambatan administrasi kepada Inspektorat III.
- Memutakhirkan data Wajib Bayar, melengkapi salinan PSBDT dan informasi jenis izin, serta melakukan rekonsiliasi saldo piutang bersama Biro Keuangan.
- Menelaah kesesuaian besaran penyisihan piutang dan kelayakan usulan penghapusan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Menetapkan PIC untuk setiap kelompok piutang, disertai langkah penagihan, target waktu penyelesaian, dan bukti hasil pelaksanaan.
- Mengintensifkan penagihan piutang sewa kepada penyewa yang masih memiliki kewajiban.
- Meningkatkan sosialisasi regulasi dan mekanisme penyelesaian piutang PNBP kepada seluruh pengelola PNBP dan UPT.
Sebagai tindak lanjut, Inspektorat III akan menyusun rekomendasi tertulis berdasarkan hasil pembahasan, melakukan pemantauan dan verifikasi atas pelaksanaan tindak lanjut, serta mengeskalasi berbagai kendala yang memerlukan keputusan pimpinan.
Komitmen Mewujudkan Tata Kelola PNBP yang Akuntabel
Melalui Forum Pembahasan ini, Kementerian Kehutanan menegaskan pentingnya sinergi antara unit pengelola PNBP, unit pendukung, dan Inspektorat Jenderal dalam mempercepat penyelesaian piutang negara. Penguatan pengawasan tidak hanya diarahkan pada peningkatan efektivitas penagihan, tetapi juga pada kepastian administrasi, ketepatan pengambilan keputusan, dan perlindungan hak negara.
Informasi lebih lanjut:
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan,
Joko Yunianto
Penanggung Jawab Berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri,
Ristianto Pribadi
Website : www.kehutanan.go.id
YouTube : Kementerian Kehutanan
Facebook : Kementerian Kehutanan
Instagram : @kemenhut
X : @kemenhut_ri



