SIARAN PERS
Nomor: SP.331/HUMAS/PP/HMS.3/11/2025

Pada Peresmian Gedung Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VI Bandar Lampung yang digelar Jumat (21/11), Kementerian Kehutanan menegaskan penguatan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai garda terdepan pengelolaan hutan lestari dan pelaksana utama kebijakan transformasi kehutanan, termasuk perluasan akses masyarakat dan pelaksanaan pasar karbon nasional yang telah dibuka.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Laksmi Wijayanti, menyampaikan bahwa pembukaan pasar karbon nasional merupakan langkah strategis yang menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam penyediaan kredit karbon berintegritas tinggi di tingkat global.

“Pemerintah Indonesia menegaskan langkah strategis dalam pembukaan pasar karbon nasional yang kini terhubung dengan mekanisme mandatori dan berstandar tinggi. Langkah ini menjadi tonggak penting untuk menjadikan Indonesia sebagai aktor pusat pasar karbon dunia, khususnya dari sektor kehutanan,” papar Laksmi.

Ia menjelaskan bahwa keputusan strategis membuka pasar karbon menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tropis pertama yang mampu menyediakan kredit karbon yang dapat ditelusuri sumbernya, mulai dari konsesi PBPH, perhutanan sosial, hutan adat, hingga pemulihan ekosistem di kawasan konservasi. Kondisi tersebut diapresiasi komunitas internasional yang tengah menghadapi stagnasi pasokan karbon kredit berkualitas dari sektor hutan.

Sebagai fondasi keberhasilan pasar karbon, Laksmi menegaskan bahwa penguatan KPH menjadi prioritas utama karena peranannya sebagai simpul pengelolaan berbasis bentang alam yang memastikan integritas karbon, meningkatkan produktivitas kawasan, dan membuka manfaat ekonomi hijau bagi masyarakat.

“Dengan penguatan kelembagaan KPH dan terbukanya pasar karbon nasional, Indonesia menegaskan posisi sebagai pemimpin global ekonomi hijau, membangun nilai ekonomi hutan yang adil, dan memperkuat kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim,” pungkas Laksmi.

Ia juga menambahkan dalam narasi bahwa penguatan KPH bukan hanya teknis, tetapi strategis. KPH diharapkan dapat menyatukan kepentingan nasional, dunia usaha, dan masyarakat, serta memimpin kolaborasi antara PBPH, perhutanan sosial, hutan adat, dan sektor swasta dalam upaya pemulihan hutan terfragmentasi, diversifikasi usaha, dan percepatan investasi hijau.

Acara peresmian ini turut dihadiri oleh Inspektur Wilayah 3 Inspektorat Jenderal Kemenhut; Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung; Kepala Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan; para Kepala UPT Kemenhut; para Kepala UPT KPH lingkup Provinsi Lampung dan Bengkulu; Kepala BPHL Wilayah V Palembang; Kepala BPHL Wilayah VII Ciamis; serta staf BPHL Wilayah VI Bandar Lampung.(*)

---

Jakarta, 21 November 2025

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan,
Krisdianto, S.Hut., M.Sc., Ph.D.

Website:
www.kehutanan.go.id

Youtube:
Kementerian Kehutanan

Facebook:
Kementerian Kehutanan

Instagram:
Kemenhut

Twitter:
@kemenhut_ri