SIARAN PERS
Nomor: SP. 680/HKLN/11/2026

Jakarta, 10 November 2026 – Kementerian Kehutanan melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Kehutanan terus memperkuat upaya pencegahan korupsi, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan kehutanan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Webinar Series Pencegahan Korupsi “Merawat Integritas Bersama, Menjaga Profesionalitas” yang diselenggarakan pada Senin (9/11). Kegiatan ini menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman mengenai potensi risiko korupsi sekaligus membangun komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Webinar dilaksanakan secara hybrid di Ruang Rapat Rimbawan I, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, dan melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini juga merupakan salah satu dari rangkaian Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2026, sekaligus menjadi tindak lanjut dari Workshop Pencegahan Korupsi yang telah dilaksanakan pada 15 Juli 2026, yang berfokus pada penguatan pencegahan korupsi dalam pelayanan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

Kegiatan diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz, yang dilanjutkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan sekaligus Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah, menyampaikan keynote speech mengenai transformasi pelayanan perizinan berbasis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

Dalam paparannya, disampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan perizinan perlu didukung oleh penyempurnaan regulasi, pemanfaatan teknologi digital, integrasi data geospasial, serta peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia. Melalui langkah tersebut, proses perizinan diharapkan menjadi lebih jelas, transparan, dan memberikan kepastian bagi para pemohon. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pemegang persetujuan juga perlu terus diperkuat untuk memastikan seluruh ketentuan tetap dipenuhi setelah persetujuan diterbitkan.

Pada sesi utama, webinar menghadirkan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Edi Suryanto, dan Inspektur Investigasi Kementerian Kehutanan, M. Arief Priana sebagai narasumber. Keduanya menyampaikan materi “Pencegahan dan Mitigasi Titik Rawan (Red Flags) di Sektor Perizinan”. Pada sesi diskusi ini dipandu oleh Inspektur III Kementerian Kehutanan, Andri Gunawan.

Dalam sesi tersebut dibahas berbagai potensi kerawanan korupsi yang dapat muncul pada setiap tahapan perizinan, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen, penilaian teknis, pengambilan keputusan, hingga pemenuhan kewajiban setelah persetujuan diberikan. Dijelaskan bahwa red flags atau tanda-tanda awal kerawanan bukan berarti telah terjadi tindak pidana korupsi. Namun, kondisi tersebut perlu diwaspadai karena dapat menjadi indikasi adanya potensi penyimpangan yang harus ditindaklanjuti melalui klarifikasi, pemeriksaan, dan pengawasan.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain komunikasi di luar jalur pelayanan resmi, ketidakjelasan waktu penyelesaian permohonan, perubahan data peta dan koordinat yang tidak sesuai prosedur, adanya konflik kepentingan dalam proses penilaian, serta tidak terpenuhinya kewajiban oleh pemegang persetujuan. Dengan mengenali berbagai potensi kerawanan tersebut, langkah pencegahan dapat dilakukan lebih awal sehingga risiko penyimpangan dapat diminimalkan.

Pembahasan selanjutnya disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Kehutanan Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Konflik Tenurial, Didik Agung Widjanarko, dengan materi “Pembulatan Aksi Pencegahan Korupsi serta Pengelolaan Konflik Kepentingan”. Dalam paparannya, ditekankan bahwa integritas merupakan hal mendasar yang harus dijaga oleh setiap aparatur, terutama dalam memberikan pelayanan dan mengambil keputusan.

Konflik kepentingan, baik yang telah terjadi maupun yang masih berpotensi terjadi, perlu dikenali, dilaporkan, dan dikelola dengan baik agar tidak memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Setiap aparatur harus mampu memisahkan kepentingan pribadi dari tanggung jawab kedinasan serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, pelayanan publik dapat dilaksanakan secara profesional dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

Webinar ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari lingkungan internal maupun eksternal Kementerian Kehutanan. Peserta internal berasal dari jajaran Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Inspektorat Jenderal, serta pejabat dan pegawai terkait, termasuk auditor. Sementara itu, peserta eksternal meliputi para pemohon dan pemegang PPKH serta Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, perwakilan perusahaan dari berbagai sektor usaha, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

Dalam sesi diskusi, Direktur Penggunaan Kawasan Hutan serta Direktur Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH) turut menyampaikan tanggapan dan pandangan. Masukan yang diberikan memperkaya pembahasan, khususnya terkait potensi risiko dalam proses perizinan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah serta mengatasinya. Keterlibatan jajaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan para pemangku kepentingan eksternal menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman dan komitmen bersama untuk menjaga integritas pelayanan perizinan kehutanan.

Melalui kegiatan ini, Itjen Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat pengawasan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagai penyelenggara pelayanan perizinan diharapkan terus memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, para pemohon dan pemegang persetujuan juga diharapkan mengikuti prosedur resmi, memenuhi seluruh kewajiban, serta menghindari pemberian gratifikasi maupun intervensi yang dapat memengaruhi proses pelayanan.

Oleh karena itu, sinergi antara Itjen, unit teknis penyelenggara layanan, KPK, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat. Upaya pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, perbaikan pelayanan, serta pengawasan yang konsisten pada setiap tahapan perizinan.

Melalui Webinar Series “Merawat Integritas Bersama, Menjaga Profesionalitas”, Itjen Kementerian Kehutanan berharap seluruh jajaran dan pemangku kepentingan semakin memahami pentingnya menjaga integritas dalam setiap proses pelayanan perizinan kehutanan. Momentum Hakordia 2026 diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen dan langkah nyata dalam mencegah korupsi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi mendukung kelestarian hutan Indonesia.

---

Informasi lebih lanjut:
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan saat ini,
Joko Yunianto

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri,
Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
YouTube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: @kemenhut
X: @kemenhut_ri