Berita

Kepemimpinan Hijau Indonesia di Panggung Dunia

Rabu, 18 Nov 2026 | Siaran Pers

kepemimpinan-hijau-indonesia-di-panggung-dunia

SIARAN PERS
Nomor: SP. 730/HKLN/11/2026

Jakarta, 18 November 2026. Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai motor penggerak aksi iklim global melalui diplomasi kehutanan berbasis bukti nyata, keadilan sosial, dan inovasi pembiayaan berkelanjutan.

Dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye, hingga pertengahan November 2026, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membawa pesan strategis bahwa ambisi penyelamatan iklim dunia harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat penjaga hutan serta dukungan pendanaan global yang adil.

Dalam forum internasional tersebut, delegasi Indonesia memaparkan kemajuan konkret agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 serta capaian pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Upaya tersebut diperkuat dengan seruan agar arsitektur pembiayaan hutan internasional lebih mudah diakses melalui skema hibah dan kontribusi berbasis hasil (Results-Based Contribution/RBC), tanpa menambah beban utang bagi negara berkembang.

Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, menegaskan bahwa ukuran keberhasilan tata kelola iklim tidak boleh semata-mata dilihat dari kalkulasi teknis serapan karbon, melainkan juga dari aspek keadilan distribusi manfaat di tingkat tapak.

“Kredibilitas aksi iklim tidak hanya diukur dari jumlah karbon yang berhasil dikurangi atau diserap, tetapi juga dari seberapa adil tanggung jawab, kesempatan, dan manfaatnya dibagikan,” ujar Haruni dalam forum diskusi iklim di COP31 Antalya.

Selain mendorong aspek keadilan iklim, Kemenhut juga menempatkan sains dan data kredibel sebagai fondasi utama pengambilan kebijakan serta investasi hijau. Dalam sesi panel di Finland Pavilion pada ajang COP31, Indonesia membuka peluang penguatan riset bersama Finlandia, termasuk melalui International Tropical Peatlands Center (ITPC) untuk memperdalam sistem pemantauan hutan dan ekosistem gambut tropis yang transparan dan berintegritas tinggi.

"Tujuan kita bukan sekadar menghasilkan data ilmiah yang lebih baik, tetapi memastikan pengetahuan tersebut digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat bagi iklim, keanekaragaman hayati, dan masyarakat," kata Haruni.

Kepemimpinan hijau Indonesia di forum internasional juga ditopang oleh keberpihakan pada masyarakat lokal, perempuan, dan masyarakat hukum adat. Melalui dialog di Paviliun ASEAN dan Paviliun UNDP pada COP31, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut, Catur Endah Prasetiani, memaparkan langkah Indonesia mendorong perhutanan sosial naik kelas melalui akses pembiayaan berkelanjutan, penguatan kelembagaan usaha, serta perluasan akses pasar.

Komitmen inklusif tersebut turut tercermin dari target percepatan penetapan 1,4 juta hektare hutan adat hingga tahun 2029 yang dikawal melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penetapan Hutan Adat (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 121 Tahun 2026). Hingga Oktober 2026, pemerintah telah menetapkan 177 hutan adat dengan luasan mencapai sekitar 376.280 hektare sebagai fondasi perlindungan hak masyarakat sekaligus penguatan ketahanan iklim nasional.

“Melindungi hutan bukan hanya tentang menjaga karbon, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat yang menjaganya dan memastikan manfaat aksi iklim menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” tegas Catur Endah.

Kepercayaan komunitas internasional terhadap tata kelola kehutanan Indonesia tercermin dari beragam kerja sama strategis yang mengemuka sepanjang COP31 Antalya. Di antaranya adalah pengumuman kontribusi berbasis hasil (RBC) tahap kelima antara Indonesia dan Norwegia , yang melanjutkan empat tahap sebelumnya senilai total 216 juta dolar AS atas penurunan emisi terverifikasim peluncuran Program ART TREES untuk sembilan provinsi, serta keikutsertaan aktif Indonesia dalam Forest and Climate Leaders' Partnership (FCLP).

Tak hanya di panggung PBB, Indonesia juga mengintegrasikan diplomasi lingkungan di tingkat regional melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila. Dalam berbagai forum tersebut, Kemenhut memaparkan paket solusi terpadu mulai dari pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kawasan hutan, hingga skema pembiayaan inovatif bagi 13 taman nasional prioritas.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menyatakan bahwa kekuatan diplomasi Indonesia bertumpu pada konsistensi kerja nyata di dalam negeri.

“Langkah diplomasi aktif ini ditopang oleh bukti nyata keberhasilan operasi pemadaman di dalam negeri, ketegasan penegakan hukum terhadap korporasi pelanggar, hingga inovasi pembiayaan konservasi dan restorasi ekosistem berskala masif,” ujar Ristianto.

Ia menambahkan bahwa transformasi pembiayaan konservasi menjadi salah satu terobosan utama yang ditawarkan Indonesia kepada mitra pembangunan dan investor global.

“Di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kemenhut mendorong skema pembiayaan konservasi inovatif melalui Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional di ajang COP31,” imbuhnya.


Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
YouTube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: @kemenhut
X: @kemenhut_ri