Konservasi Badak Jawa Jadi Prioritas Pemerintah
Kamis, 19 Nov 2026 | Siaran Pers

SIARAN PERS
Nomor: SP.745/HKLN/11/2026
Jakarta, 19 November 2026. Pelestarian Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) merupakan prioritas utama pemerintah yang dijalankan secara terukur, hati-hati, dan berbasis kajian ilmiah mendalam. Upaya konservasi juga terbukti nyata dengan kelahiran individu baru badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.
"Fokus Pemerintah adalah menjaga kelestarian Badak Jawa dan keutuhan habitatnya. Setiap langkah konservasi harus memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan spesies serta mempertahankan perlindungan Ujung Kulon," tegas Kepala Biro Humas dan KLN Kemenhut Ristianto Pribadi dalam keterangan resminya.
Kemenhut memastikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan maupun dokumen rencana teknis pemindahan satwa. Segala penjajakan masih berada pada tahap pendalaman ilmiah yang ketat.
"Pada tahap ini, gagasan tersebut masih memerlukan pendalaman dan belum dituangkan dalam rencana teknis pemindahan, termasuk penetapan lokasi, jumlah individu, metode, maupun waktu pelaksanaan. Setiap langkah lebih lanjut akan didasarkan pada hasil kajian ilmiah, rekomendasi para ahli, serta kesiapan pengelolaan kawasan," ujar Ristianto.
Ia menjelaskan, penjajakan habitat kedua memerlukan penilaian komprehensif terhadap kesesuaian ekosistem, daya dukung kawasan, ketersediaan dan kesinambungan pakan serta air, risiko penyakit, potensi ancaman bencana, keamanan kawasan, hingga kesiapan pengelolaan jangka panjang. Aspek sosial dan keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan juga menjadi komponen penilaian yang tidak terpisahkan.
"Pemilihan lokasi harus didasarkan pada bukti ilmiah dan penilaian risiko yang memadai. Keselamatan satwa serta kemampuan habitat untuk mendukung populasi yang sehat dan berkembang secara berkelanjutan menjadi pertimbangan utama," jelasnya.
Apabila di kemudian hari seluruh kajian ilmiah mendukung pembentukan habitat kedua, proses seleksi individu pun tidak dilakukan sembarangan. Pemerintah akan memperhitungkan kondisi kesehatan, umur, jenis kelamin, keragaman genetik, serta potensi reproduksi tiap individu.
"Tujuannya adalah membentuk populasi pendiri yang mampu berkembang secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga keberlangsungan populasi di Ujung Kulon," tambah Ristianto.
Senada dengan Kemenhut, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhamad Hidayat, menegaskan bahwa keputusan teknis sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan berdasarkan rekomendasi para ahli.
"Ujung Kulon tetap menjadi rumah utama Badak Jawa dan harus terus dijaga. Alas Purwo baru dapat dipertimbangkan sebagai habitat kedua jika seluruh persyaratan ekologis dan keamanannya terbukti melalui kajian ilmiah. Tanpa itu, pemindahan tidak akan dilakukan," ujar Hidayat.
Gagasan menyiapkan habitat tambahan sejatinya bukan wacana dadakan, melainkan agenda konservasi jangka panjang yang telah dirintis sejak era 1980-an, di mana sejumlah lokasi seperti Gunung Honje dan Cikepuh juga pernah masuk dalam kajian alternatif.
Secara ekologis, urgensi kajian habitat kedua muncul karena seluruh populasi Badak Jawa yang tersisa, diperkirakan kurang dari 100 ekor, saat ini hanya terkonsentrasi di satu titik, yakni Semenanjung Ujung Kulon. Konsentrasi tunggal tersebut membuat spesies terancam punah ini rentan terhadap risiko bencana alam besar, seperti potensi tsunami di Selat Sunda dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Selain itu, isolasi populasi di satu kawasan memicu kerentanan genetik akibat perkawinan sedarah (inbreeding) yang dilaporkan mencapai 58,5 persen.
Meski demikian, Ristianto menekankan bahwa penjajakan habitat kedua sama sekali tidak berarti meninggalkan Ujung Kulon.
"Perlindungan Ujung Kulon dan penjajakan habitat kedua merupakan dua upaya konservasi yang saling melengkapi. Ujung Kulon tetap harus dijaga sebagai habitat utama Badak Jawa, sementara setiap peluang pengembangan populasi tambahan dipersiapkan secara hati-hati dan bertanggung jawab," terangnya.
Kemenhut juga membantah spekulasi yang mengaitkan wacana habitat kedua Badak Jawa dengan isu potensi pertambangan emas di kawasan Ujung Kulon. Ristianto mengingatkan agar publik tidak menarik kesimpulan tanpa basis data resmi.
"Informasi mengenai dugaan potensi mineral perlu disikapi secara cermat dan mengacu pada data resmi yang dapat diverifikasi oleh instansi berwenang. Informasi tersebut tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menghubungkannya dengan agenda pengembangan habitat kedua," tegasnya.
Klarifikasi tersebut turut diperkuat secara lintas kementerian oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon bukan merupakan wilayah pertambangan, dan tidak ada izin usaha pertambangan yang diterbitkan di dalam kawasan taman nasional maupun perairan sekitarnya hingga saat ini. Penegasan serupa disampaikan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria.
Di tengah hangatnya isu tersebut, kerja nyata perlindungan di lapangan justru kembali membuahkan hasil menggembirakan. Kemenhut telah mengumumkan keberhasilan kelahiran satu ekor anak Badak Jawa dari induk bernama Desy di Taman Nasional Ujung Kulon. Anak badak tersebut merupakan kelahiran kelima bagi induk Desy dan pertama kali terekam kamera jebak (camera trap) pada 10 Oktober 2026. Saat pertama kali terpantau, anak badak tersebut diperkirakan berusia 1 hingga 2 bulan dalam kondisi sehat serta aktif mengikuti induknya.
"Desy tercatat sebagai salah satu induk produktif di Semenanjung Ujung Kulon," ungkap Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Ardi Andono.
Capaian regenerasi alami ini menjadi indikator kuat bahwa pengamanan kawasan dari perburuan liar, pemantauan populasi, pemulihan habitat, pengendalian ancaman ekologis, serta penguatan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam kawasan TNUK berjalan efektif. Pengetahuan dan hasil evaluasi pengelolaan JRSCA tersebut juga akan menjadi bahan penyempurnaan pendekatan konservasi ke depan.
Kemenhut memastikan seluruh upaya perlindungan satwa kebanggaan Indonesia ini akan terus dijaga secara transparan dan inklusif.
"Pelaksanaannya diperkuat melalui kerja sama dengan para ahli, mitra konservasi, pemerintah daerah, dan masyarakat," pungkas Ristianto.(*)
Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan,
Ristianto Pribadi
Website: www.kehutanan.go.id
Youtube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: Kemenhut
Twitter/X: @kemenhut_ri



