Berita

Langkah Konkret Menhut Perkuat Ekonomi Masyarakat dan Pencegahan Karhutla

Selasa, 17 Nov 2026 | Siaran Pers

langkah-konkret-menhut-perkuat-ekonomi-masyarakat-dan-pencegahan-karhutla

SIARAN PERS
Nomor: SP. 717/HKLN/11/2026

Jakarta, 17 November 2026. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus mengakselerasi program Perhutanan Sosial sebagai instrumen strategis yang menghadirkan manfaat ganda bagi Indonesia. Perhutanan sosial didorong untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar hutan untuk menopang ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat benteng perlindungan kawasan hutan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni saat melakukan kunjungan kerja dan berdialog bersama kelompok masyarakat di Kawasan Wisata Taman Hutan Raya (Tahura) Kapopo, Desa Ngatabaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menhut Raja Juli Antoni menyerahkan secara langsung lima Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial baru di Provinsi Sulawesi Tengah dengan total luas mencapai 3.238 hektare yang mencakup 309 kepala keluarga (KK). Penyerahan hak kelola dengan skema Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan ini diberikan kepada lima kelompok masyarakat di dua kabupaten, yakni LPHD Matako di Desa Matako, KTH Tumbuo Raya di Desa Padang Tumbuo, dan LPHD Nangga di Kabupaten Tojo Una-Una, serta LPHD Maragi Mbana di Desa Pantangolemba dan LPHD Mosintuwu di Desa Tangkura di Kabupaten Poso.

"Baru saja kami menyerahkan lima SK Perhutanan Sosial baru dengan luas sekitar 3.000 hektare di dua kabupaten. Dengan tambahan ini, total perhutanan sosial di Sulawesi Tengah sekarang sudah mencapai 163.000 hektare, dan ini sebenarnya angka yang sangat baik," ujar Menhut Raja Juli Antoni.

Sebelum penambahan lima SK tersebut, Kemenhut mencatat sebanyak 1.358 SK Perhutanan Sosial telah diterbitkan di Sulawesi Tengah dengan luasan 160.310,89 hektare yang menjangkau 37.383 kepala keluarga di 194 desa pada 12 kabupaten/kota. Adapun secara nasional, hingga Oktober 2026 pemerintah melalui Kementerian Kehutanan telah menerbitkan 11.364 SK Persetujuan Perhutanan Sosial seluas 8,47 juta hektare bagi 1,43 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia.

Menhut menjelaskan bahwa perluasan akses kelola hutan kepada masyarakat merupakan wujud kemauan politik dan kebijakan afirmatif Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menekankan bahwa pemberian akses legal bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal yang harus diikuti dengan optimalisasi produktivitas lahan guna menciptakan efek berganda multiplier effect bagi perekonomian warga dan ketahanan pangan.

"Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki political will untuk memberikan akses kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana akses yang sudah diberikan ini dimaksimalkan sehingga menjadi produktif," tegas Raja Juli Antoni.

Guna memastikan produktivitas tersebut, Kemenhut mendorong pemanfaatan lahan secara masif dengan komoditas bernilai ekonomi tinggi yang disesuaikan dengan kecocokan tanah dan agroklimat wilayah setempat, seperti durian, pala, dan alpukat. Khusus bagi kelompok penerima SK di Kabupaten Poso dan Tojo Una-Una, potensi komoditas dan jasa lingkungan yang dikembangkan juga mencakup kakao, kelapa, aren, mangga, jagung, rotan, damar, kemiri, madu, hingga pemanfaatan wisata sumber air panas.

"Pemanfaatannya akan disesuaikan dengan kecocokan tanah untuk ditanami secara masif, misalnya durian, atau komoditas lain seperti pala dan alpukat. Tentu ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Raja Juli.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan Perhutanan Sosial tidak lagi semata-mata diukur dari luasan kawasan yang didistribusikan, melainkan dari besarnya manfaat ekonomi yang dirasakan warga tanpa mengurangi fungsi ekologis hutan.

"Tujuan Bapak Presiden memang demikian, bahwa negara tidak hanya sekadar memberikan akses lahan, tetapi juga memastikan lahan tersebut dikelola secara produktif. Ini krusial untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

"Perhutanan sosial ke depan harus terus bergerak dari sekadar memberikan akses menjadi upaya membangun usaha yang produktif, memperkuat kelembagaan kelompok, meningkatkan nilai tambah komoditas melalui hilirisasi, serta memperluas kemitraan dan akses pasar," lanjut Menhut.

Selain mendongkrak kesejahteraan petani hutan, Menhut Raja Juli Antoni mengungkapkan fakta lapangan bahwa kawasan hutan yang dikelola langsung oleh masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial terbukti jauh lebih terjaga dan minim mengalami kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Rasa memiliki dan keterlibatan langsung masyarakat, terutama masyarakat adat dan komunitas lokal, membuat mereka memiliki kepentingan ekonomi maupun ekologis untuk menjaga kelestarian wilayah kelolanya.

"Jadi, perhutanan sosial ini baik dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat maupun kemitraan kehutanan itu yang paling sedikit terbakar. Sehingga melalui pemberian akses kepada masyarakat terutama masyarakat adat itu menjadi salah satu hal yang harus menjadi fokus utama kami di kementerian karena terbukti masyarakat adat dapat menjaga hutan dengan lebih baik," jelas Raja Juli Antoni.

Untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan perlindungan kawasan, Kemenhut memastikan pengawasan di lapangan tetap berjalan ketat melalui kolaborasi jajaran Polisi Hutan (Polhut) dan Penyuluh Kehutanan bersama kelompok masyarakat. Langkah ini selaras dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyuluh Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar Pusat Penyuluhan BP2SDM Kemenhut di Palu pada 12 November 2026 guna memperkuat pencegahan karhutla di tingkat tapak.

Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan, Wahju Rudianto, menegaskan bahwa kesadaran, kepedulian, serta keterlibatan aktif masyarakat merupakan kunci utama menjaga hutan dari ancaman api, di mana Penyuluh Kehutanan memegang posisi strategis dalam seluruh tahapan pengendalian karhutla, mulai dari langkah preemtif, preventif hingga pendampingan pascakebakaran.

Menhut Raja Juli Antoni berharap sinergi antara akses kelola masyarakat, pendampingan penyuluh, dan pengawasan aparat kehutanan mampu menjadikan Perhutanan Sosial sebagai model pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia.

"Pemerintah berharap kawasan perhutanan sosial tidak hanya mampu meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi rakyat, tetapi juga menjadi benteng utama dalam mitigasi bencana karhutla dan pelestarian lingkungan hidup," tutup Raja Juli Antoni.

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
YouTube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: @kemenhut
X: @kemenhut_ri