SIARAN PERS
NOMOR: SP.428/HKLN/08/2026

Jakarta, 18 Agustus 2026 — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan komitmen Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam memperkuat kesiapsiagaan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tengah kondisi anomali iklim El Nino tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (18/8).

Dalam paparannya, Menteri Kehutanan menjelaskan bahwa kondisi El Nino tahun 2026 menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi terjadinya Karhutla di Indonesia. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), saat ini El Nino telah aktif dengan intensitas sangat kuat. Indeks anomali suhu permukaan laut wilayah Nino3.4 tercatat sebesar +2,19, sementara BMKG memprediksi puncak intensitas El Nino 2026 berpotensi mencapai level sangat kuat.

"Kalau kita lihat data BMKG, El Nino tahun ini datang lebih cepat dari perkiraan awal dan saat ini sudah berada pada intensitas sangat kuat. Bahkan kondisi ini memiliki kemiripan dengan El Nino tahun 2015 yang menjadi salah satu tahun dengan kejadian Karhutla terbesar," ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Namun Menhut berharap kondisi tersebut dapat kita kendalikan bersama melalui kesiapsiagaan, kerja sama, dan respons cepat seluruh pihak. Ia pun mengungkapkan jika perubahan iklim menjadi salah satu faktor mempercepat El Nino, karena berdasarkan data, siklus El Nino terjadi setiap empat tahunan, prediksi baru akan terjadi lagi pada tahun 2027, namun faktanya saat ini El Nino intensitas tinggi sudah terjadi satu tahun lebih cepat. "Climate change is real, ternyata justru lebih cepat satu tahun," imbuhnya

Menteri Kehutanan juga menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan periode Januari hingga Juli 2026, luas Karhutla nasional mencapai sekitar 202 ribu hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 57 persen berada di kawasan hutan dan 43 persen berada di luar kawasan hutan (APL). Adapun provinsi dengan luasan kejadian Karhutla terbesar hingga Juli 2026 antara lain Kalimantan Barat, Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat , dan Riau.

Meskipun luas Karhutla tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun non-El Nino, pemerintah masih mampu menjaga agar dampaknya tidak seperti kejadian El Nino 2015. Hingga periode Januari–Juli 2026, luas Karhutla lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2019 dan 2023, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2015.

“Angka ini menjadi pengingat bahwa pekerjaan kita belum selesai. Pengendalian Karhutla bukan hanya tugas Kementerian Kehutanan, melainkan tugas bersama semua pihak,” jelas Raja Juli Antoni.

Selain pemantauan luas kebakaran, Kemenhut juga terus melakukan deteksi dini karhutla sebagai upaya pencegahan, yaitu melalui pemantauan titik panas sebagai indikator awal potensi Karhutla. Kementerian Kehutanan juga terus melakukan berbagai langkah antisipasi dan penanggulangan, mulai dari penerbitan surat edaran kepada pemerintah daerah, penguatan koordinasi nasional, apel kesiapsiagaan, aktivasi posko siaga darurat Karhutla, operasi pemadaman, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia Manggala Agni.

Kemenhut juga membentuk Satgas Supervisi Pengendalian Karhutla, membangun War Room Karhutla, melakukan revitalisasi sarana dan prasarana pengendalian Karhutla, serta melaksanakan operasi pemadaman darat di enam provinsi prioritas, yaitu Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah bersama unsur TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, dan pemerintah daerah.

Kolaborasi tersebut salah satunya diwujudkan melalui koordinasi bersama BMKG dan BNPB, termasuk penguatan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan dukungan data iklim dan pemantauan kondisi lapangan. Kemenhut juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta kementerian/lembaga terkait untuk memperkuat langkah pencegahan Karhutla.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyampaikan apresiasi sekaligus menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi ancaman Karhutla tahun 2026. Meski demikian ia memperingakan Menteri Kehutanan dan jajarannya jika kondisi karhutla tahun 2026 ini cukup mengkhawatirkan dengan peningkatan luas kawasan terbakar sebesar 366% dibanding periode yg sama tahun lalu.

Komisi 4 DPR RI juga meminta agar Strategi penanganan karhutla perlu lebih dimaksimalkan lagi atau dilakukan perbaikan jika perlu. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI juga meminta upaya Pemerintah tidak boleh kalah cepat dengan kenaikan titik api, dan pencegahan harus lebih diutamakan.

Dari sisi dukungan anggaran, Kementerian Kehutanan memastikan penguatan pendanaan pengendalian Karhutla melalui berbagai sumber pembiayaan. Menteri Kehutanan menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat pencegahan, deteksi dini, respons cepat, hingga penegakan hukum terhadap pelaku penyebab Karhutla.(*)

---

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri,
Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
Youtube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: Kemenhut
Twitter/X: @kemenhut_ri