Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat fondasi penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional (Renja Subnas) Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 melalui Workshop I di Nabire, Kamis (12/02). Kegiatan ini menjadi tahap penting untuk memastikan dokumen operasional tingkat provinsi tersusun realistis, terukur, dan sesuai karakteristik wilayah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah, Yan Richard Pugu menegaskan bahwa workshop ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi dan memperjelas arah kerja daerah.

“Workshop I ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan panduan secara terstruktur serta contoh peluang kegiatan yang dapat dimasukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Papua Tengah,” tuturnya.

Papua Tengah memiliki kawasan hutan seluas 5,7 juta hektare. Dari luasan tersebut, arahan aksi mitigasi mencapai 3,6 juta hektare dan sebagian besar masuk dalam kategori perlindungan High Conservation Value (RO 11). Luasan tersebut menunjukkan besarnya potensi kontribusi Papua Tengah dalam perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi.

Dalam pembahasan, peserta juga menyoroti dinamika pengelolaan di tingkat tapak. Usulan pembentukan 10 unit KPH sebelumnya disesuaikan menjadi 3 unit pengelolaan karena kondisi fiskal daerah. Penyesuaian ini menjadi bagian dari pertimbangan dalam penyusunan Renja Subnas.

Pada sesi pemaparan, Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Papua Tengah Mujetahid menjelaskan arah spasial FOLU Net Sink 2030 sebagai dasar penentuan prioritas aksi di Papua Tengah. Tenaga Ahli Paulus Mandibondibo memaparkan kerangka penyusunan Renja Subnas agar tersusun sistematis, terintegrasi dengan perencanaan daerah, dan selaras dengan kebijakan nasional .

Pembahasan juga mengerucut pada pentingnya menjaga hutan alam tersisa, mendorong regenerasi hutan terdegradasi, memperkuat perhutanan sosial, serta memastikan dukungan sistem Monitoring, Reporting and Verification (MRV) berjalan optimal. Forum menempatkan perhutanan sosial dan skema hutan adat sebagai bagian penting dalam strategi pelaksanaan aksi mitigasi di lapangan.

Sebagai penutup, forum menekankan penyelarasan target dan rencana aksi mitigasi Papua Tengah dengan target nasional FOLU Net Sink 2030 sebagai langkah awal penguatan perencanaan di tingkat daerah.

---

Jakarta, 12 Februari 2026

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
Kementerian Kehutanan Republik Indonesia,
Ristianto Pribadi

Website: kehutanan.go.id
Youtube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: Kemenhut
Twitter/X: @kemenhut_ri