SIARAN PERS
Nomor: SP. 574/HUMAS/HKLN/10/2026

Jakarta, 1 Oktober 2026 – Pemerintah menyiapkan pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BP-GMN) untuk memperkuat tata kelola ekosistem gambut dan mangrove secara terpadu, lintas sektor, dan berkelanjutan.

Pembahasan dilakukan melalui Workshop Pembentukan BP-GMN yang dilaksanakan pada 1–2 Oktober 2026 di Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta. Workshop merupakan tindak lanjut dari pertemuan para ahli dengan Presiden pada pekan sebelumnya. Kegiatan ini dihadiri Menteri Kehutanan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek), Kementerian PANRB, Kementerian PPN/Bappenas, pejabat pimpinan tinggi kementerian/lembaga terkait, Sekretaris Daerah Provinsi, serta para ahli bidang gambut dan mangrove yang terdiri dari kalangan akademisi, peneliti, profesional, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil.

Menteri Kehutanan menegaskan bahwa pembahasan pada hari pertama difokuskan pada perumusan BP-GMN, termasuk orientasi dan mandat kerjanya. Menurutnya, apabila lembaga tersebut diarahkan menjadi lembaga yang lebih kuat dan efektif, mandat dan arah kelembagaannya harus dirumuskan secara jelas.

“Karena itu, kita meminta masukan dari para ekspert untuk memperkuat konsep dan arah kelembagaannya,” kata Menteri Kehutanan, Kamis (1/10).

Selain mandat kelembagaan, Menteri Kehutanan menyampaikan bahwa pembahasan juga mencakup struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), termasuk posisi badan dalam tata kelola pemerintahan. Struktur kelembagaan perlu dirancang agar memiliki kewenangan dan daya kerja yang kuat, sehingga mampu memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan memastikan badan tersebut tidak hanya terbentuk secara kelembagaan, tetapi juga efektif dalam menjalankan mandatnya.

Pembahasan workshop selanjutnya diarahkan pada langkah konkret pembentukan BP-GMN, mulai dari penyusunan program kerja hingga rancangan Peraturan Presiden (Perpres). Rancangan tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait melalui Mensesneg.

“Dan mudah-mudahan nanti juga secara praktis draft Perpres-nya sendiri kita rumuskan. Jadi mungkin nanti hari Senin atau mungkin Jumat besok kita kirim ke Mensesneg. Setelah itu nanti Mensesneg akan mengundang lembaga-lembaga yang terlibat untuk dikenalkan,” kata Menteri Kehutanan.

Menteri Kehutanan berharap proses pembahasan rancangan Perpres dapat berjalan lebih mudah dan segera diselesaikan untuk kemudian ditandatangani oleh Presiden. Setelah itu, proses akan dilanjutkan dengan penentuan sosok yang paling tepat untuk menjadi kepala badan tersebut.

Melalui workshop ini, BP-GMN diharapkan dapat dirumuskan sebagai kelembagaan yang mampu memperkuat koordinasi pusat dan daerah, menyelaraskan program lintas sektor, serta memastikan pengelolaan gambut dan mangrove berjalan lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

---

Informasi lebih lanjut:
Edi Sulistyo Heri Susetyo
Kepala Biro Perencanaan

Penanggung Jawab Berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
YouTube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: @kemenhut
X: @kemenhut_ri