SIARAN PERS
Nomor: SP.478/HKLN/09/2026

Jakarta, 2 September 2026 – Pemantauan terbaru Kementerian Kehutanan menunjukkan tidak terdeteksi hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) di Riau dan Jambi pada Selasa, 1 September 2026 pukul 21.25 WIB. Meski demikian. Kementerian Kehutanan tetap memperkuat operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang masih menunjukkan konsentrasi hotspot tinggi.

Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, secara nasional terdeteksi 1.370 hotspot high confidence pada 1 September 2026 pukul 21.25 WIB. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pemantauan pada 31 Agustus 2026.

Pada enam provinsi prioritas pengendalian karhutla, sebaran hotspot high confidence tercatat:
• Kalimantan Barat: 570 titik;
• Kalimantan Tengah: 488 titik;
• Kalimantan Selatan: 64 titik;
• Sumatera Selatan: 19 titik;
• Riau: 0 titik; dan
• Jambi: 0 titik.

Tidak terdeteksinya hotspot high confidence di Riau dan Jambi menjadi perkembangan positif yang terus dijaga. Namun, konsentrasi hotspot di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah membuat penguatan kewaspadaan dan operasi pengendalian terus difokuskan pada wilayah Kalimantan.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit dan tidak serta-merta menunjukkan satu kejadian kebakaran. Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot, sehingga setiap indikasi tetap memerlukan verifikasi melalui groundcheck dan pemantauan kondisi aktual di lapangan.

Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus melakukan pemadaman darat, patroli, groundcheck, penyekatan penjalaran api, mopping up, pendinginan, serta pencegahan pada lokasi yang masih memiliki potensi kebakaran dan penyalaan kembali. Enam provinsi yang menjadi prioritas pengendalian adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Selain operasi darat, pemerintah mengerahkan 53 unit armada udara untuk memperkuat pengendalian karhutla di enam provinsi prioritas. Dari jumlah tersebut:
• 19 armada digunakan untuk patroli udara dan mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC); dan
• 34 armada digunakan untuk operasi water bombing.

Pengerahan armada udara dilakukan untuk mempercepat penanganan dan pengendalian titik api, menekan risiko penjalaran kebakaran, serta melindungi masyarakat dan lingkungan. OMC terus diupayakan pada wilayah dan waktu yang memenuhi kondisi meteorologis.

Operasi pengendalian melibatkan Manggala Agni Kemenhut bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan para pihak lainnya. Deteksi dini dan pencegahan juga terus diperkuat melalui pemanfaatan data cuaca, sistem peringatan dini, serta jaringan observasi untuk mendukung pengambilan keputusan operasi.

Selain perkembangan hotspot dan operasi pemadaman, pemerintah terus memantau kualitas udara dan dampak asap. Pemantauan berbasis PM2,5 menunjukkan mayoritas wilayah Indonesia berada pada kategori baik hingga sedang, meskipun sejumlah wilayah di Kalimantan masih menunjukkan kualitas udara pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat.

Kondisi atmosfer menunjukkan gangguan jarak pandang di sebagian wilayah Kalimantan. Berdasarkan informasi BMKG untuk 1 September 2026, di Pontianak terpantau kondisi udara kabur dengan jarak pandang sekitar 2 kilometer pada pukul 07.00 WIB. Di Banjarmasin, menunjukkan udara kabur dengan jarak pandang sekitar 4 kilometer pada dini hari 1 September. Kondisi kemudian membaik pada pagi hari dengan jarak pandang sekitar 8 kilometer. Kondisi udara kabur juga terpantau di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi jarak pandang dapat berbeda antarwilayah dan berubah dalam waktu relatif cepat mengikuti konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, curah hujan, serta dinamika atmosfer. Karena itu, perkembangan hotspot, kondisi api di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, dan jarak pandang terus dipantau secara terpadu sebagai dasar menentukan prioritas operasi.

Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat di wilayah terdampak asap juga diminta mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara, kondisi cuaca, dan jarak pandang serta menyesuaikan aktivitas apabila kondisi lingkungan memburuk.

Masyarakat yang menemukan asap, titik api, atau indikasi kebakaran diminta segera melapor agar dapat ditindaklanjuti petugas sedini mungkin melalui Posko Karhutla Kementerian Kehutanan pada nomor 021-5704618, WhatsApp +62 8131-00-35000, atau email posko.karhutla@kehutanan.go.id.

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
YouTube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: @kemenhut
X: @kemenhut_ri