Jakarta, 26 Oktober 2026. Tak ada kompromi bagi para perusak ekosistem hutan di Tanah Air. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selama bertahun-tahun menyandera kesehatan jutaan warga sekaligus kerap menjadi sasaran cemoohan di panggung internasional kini dijawab pemerintah dengan palu godam penegakan hukum. Tak ada lagi ruang negosiasi bagi korporasi pembakar lahan, baik berbendera domestik maupun asing.

Garis komando dari Istana tampak terang benderang. Menindaklanjuti instruksi keras Presiden Prabowo Subianto untuk membabat habis praktik pelanggaran di sektor kehutanan, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni langsung tancap gas. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bergerak masif menjatuhkan sanksi terukur nan tegas terhadap puluhan korporasi yang terbukti lalai maupun sengaja membiarkan api melalap area konsesi mereka.

Ketegasan ini bukan sekadar gertakan di atas kertas. Hingga pekan ini, Kemenhut tercatat telah menjatuhkan sanksi administratif kepada sedikitnya 32 perusahaan yang terlibat dalam bencana karhutla di berbagai wilayah Indonesia.

"Total per hari ini sudah ada 32 perusahaan yang kena sanksi administratif di sektor kehutanan," tegas Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Langkah tanpa kompromi yang diambil Raja Juli menerapkan instrumen hukuman berlapis guna memberikan efek jera maksimal. Perusahaan-perusahaan pelanggar tidak hanya dihadapkan pada pembekuan hingga pencabutan izin usaha secara permanen, tetapi juga diikat dengan kewajiban paksaan pemulihan ekosistem hutan yang telah rusak. Negara memastikan korporasi tidak bisa sekadar angkat kaki meninggalkan lahan yang hangus terbakar.

Ultimatum Presiden untuk Terorisme Lingkungan

Gebrakan cepat Menteri Kehutanan di lapangan merupakan terjemahan langsung dari kemarahan dan ketegasan Presiden Prabowo Subianto terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Jakarta, Kamis (22/10/2026), Presiden secara terbuka membongkar fakta bahwa karhutla di Indonesia bukanlah murni bencana alam, melainkan buah dari keserakahan manusia dan korporasi—termasuk modal asing.

Prabowo bahkan melabeli tindakan pembakaran hutan secara sengaja sebagai bentuk "terorisme lingkungan" dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mempertaruhkan paru-paru jutaan rakyat Indonesia.

"Karena ternyata banyak korporasi-korporasi ikut bertanggung jawab, rakyat juga menangkap berbagai oknum yang sengaja membakar, yang bisa kita anggap ini adalah terorisme lingkungan, ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, karena apa yang mereka lakukan membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita," ujar Presiden Prabowo dengan nada bicara yang tajam.

Presiden juga menampar balik ironi diplomasi dari sejumlah negara yang kerap mengolok-olok dan merendahkan Indonesia saat musim asap tiba. Berdasarkan hasil penyelidikan mendalam, banyak perusahaan yang memicu kebakaran hebat di nusantara justru terafiliasi atau berasal dari negara-negara pengkritik tersebut.

"Karena Indonesia ingin menjadi sahabat dari semua negara, tapi kita harus waspada kebakaran hutan. Ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang harus ikut bertanggung jawab. Jadi kita bertanggung jawab, tapi kita juga ada beberapa negara yang mengolok-olok kita, menghina dan sebagainya, padahal banyak yang bertanggung jawab perusahaan mereka yang ada di sini. Nanti pada saatnya kita umumkan nama-nama itu," seru Presiden Prabowo.

Sorotan tajam Presiden turut diarahkan pada lemahnya penindakan di masa lalu yang membuat korporasi besar kepala. Ia mengungkapkan adanya pemegang konsesi belasan tahun yang telah mengantongi catatan hitam pelanggaran berulang kali, namun masih tetap beroperasi.

"Dikasih konsesi sudah belasan tahun ada yang melanggar 3 kali, 4 kali, melanggar 3 sampai 4 kali, ada yang belasan kali, ada 19 kali melanggar. Ini menurut saya gak usah lagi, 2 kali melanggar dicabut aja," tegas Kepala Negara.

Untuk memastikan instruksi pencabutan izin ini berjalan tanpa pandang bulu, Presiden Prabowo menginstruksikan sinergi penuh aparat penegak hukum—mulai dari Kementerian Kehutanan, Polri, Kejaksaan, hingga dukungan penuh dari TNI—untuk mengusut tuntas dalang korporasi di balik karhutla.

"Kita tidak boleh menganggap ini remeh, kita akan sekarang masif menangani itu, tapi kita juga akan mengusut sampai tuntas dan kali ini maaf kita tidak bisa lagi bertindak dengan biasa-biasa saja. Kalau bukti sudah jelas, kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan melanggar," imbuhnya.

Enam Korporasi di Kalimantan Dibekukan

Merespons mandat penuh dari Presiden untuk mengambil tindakan tegas, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni langsung mengeksekusi gelombang sanksi terbaru. Update terbaru menyasar jantung pulau Kalimantan, di mana enam perusahaan pemegang konsesi langsung dijatuhi sanksi pembekuan izin usaha sekaligus paksaan pemulihan ekosistem akibat ribuan hektare lahan di wilayah kerja mereka hangus terbakar.

Total area konsesi dari enam korporasi yang ditindak tegas oleh Kemenhut ini mencapai 201.391 hektare (ha), dengan akumulasi lahan terbakar menyentuh angka 7.531 ha. Berikut adalah daftar enam perusahaan di Kalimantan yang resmi dijatuhi sanksi pembekuan dan pemulihan paksa oleh Menteri Kehutanan:

PT Hasil Kalimantan Jaya (Kabupaten Gunung Mas): Memegang konsesi seluas 36.745 ha, dengan luas lahan terbakar mencapai 4.803 ha.

PT Taiyoung Engreen (Kabupaten Gunung Mas): Memegang konsesi seluas 59.810 ha, dengan area yang hangus terbakar seluas 1.049 ha.

PT Hutan Produksi Lestari (Kabupaten Kapuas): Memegang konsesi seluas 10.050 ha, dengan luas lahan terbakar mencapai 718 ha.

PT Ramang Aglo Lestari (Kabupaten Pulang Pisau): Memegang konsesi seluas 13.580 ha, dengan area terbakar seluas 420 ha.

PT Puspa Warna Cemerlang (Kabupaten Gunung Mas): Memegang konsesi seluas 12.920 ha, dengan luas lahan terbakar mencapai 348 ha.

PT Sinergi Hutan Sejati (Kabupaten Barito Utara): Memegang konsesi seluas 68.286 ha, dengan area terbakar seluas 193 ha.

Langkah cepat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyegel izin operasional perusahaan-perusahaan tersebut—termasuk korporasi berlatar modal asing di dalamnya jelas menjadi pesan yang sangat tegas bagi seluruh pelaku industri kehutanan. Izin konsesi adalah mandat pengelolaan yang menuntut tanggung jawab mutlak, bukan lisensi bebas untuk merusak lingkungan demi menekan biaya pembukaan lahan. Di bawah satu garis komando bersama Presiden Prabowo, kedaulatan ekologi dan keselamatan jutaan rakyat kini ditempatkan jauh di atas kepentingan investasi mana pun yang mengabaikan hukum.

---

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan,
Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
Youtube: Kementerian Kehutanan Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: Kemenhut
Twitter/X:@kemenhut_ri