SIARAN PERS
Nomor: SP. 686/HKLN/11/2026

Jakarta, 11 November 2026. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membawa terobosan konkret dalam panggung diplomasi iklim dunia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki. Tidak sekadar menyampaikan komitmen pelestarian, Indonesia secara aktif memaparkan rancang bangun masa depan konservasi nasional melalui tiga langkah strategis sekaligus.

Dalam forum internasional itu Pemerintah Indonesia melalui Kemenhut mendorong pengembangan skema pembiayaan inovatif untuk 13 taman nasional prioritas, transformasi kelembagaan menuju Badan Layanan Umum (BLU), serta penguatan kerja sama investasi karbon bersama Jepang guna memulihkan 12 juta hektare lahan terdegradasi.

Langkah terintegrasi di forum internasional ini menjadi penegas bahwa di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, diplomasi kehutanan Indonesia diarahkan untuk menghasilkan dampak ekologis dan pendanaan berkelanjutan yang terukur di tingkat tapak, namun tetap menempatkan kedaulatan pengelolaan sepenuhnya di tangan negara.

Di sela perhelatan COP31 di Antalya, Turki, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan komitmen kuat Kementerian Kehutanan untuk mengembangkan skema pembiayaan konservasi inovatif sekaligus memperkuat tata kelola taman nasional di Indonesia. Pengembangan ini diarahkan menuju pembentukan platform nasional yang mampu mengintegrasikan empat elemen krusial: pendanaan berkelanjutan, penguatan kelembagaan, efektivitas pengelolaan di lapangan, serta capaian hasil konservasi yang terukur.

Dalam pemaparan yang dilakukan bersama Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional di ajang COP31, Indonesia menawarkan rencana pembiayaan konservasi jangka panjang yang mencakup 13 taman nasional prioritas serta dua lanskap konservasi spesies ikonik. Skema tersebut dirancang dengan mengembangkan berbagai instrumen pendanaan modern serta membuka ruang kolaborasi multipihak antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional.

Kendati membuka ruang kolaborasi pendanaan global yang luas, Wamenhut Rohmat Marzuki menggarisbawahi prinsip utama yang tidak dapat ditawar dalam skema tersebut, yakni kewenangan dan tanggung jawab utama pengelolaan kawasan konservasi tetap berada sepenuhnya di tangan Pemerintah Indonesia.

Pengembangan skema pembiayaan konservasi inovatif ini kita arahkan menuju platform nasional yang mengintegrasikan pendanaan berkelanjutan, penguatan kelembagaan, efektivitas pengelolaan lapangan, serta hasil konservasi yang terukur, dengan kewenangan dan tanggung jawab utama tetap berada di tangan pemerintah," tegas Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam forum COP31 di Antalya, Turki.

Untuk memastikan terobosan yang dibawa ke forum COP31 tidak berhenti di meja perundingan internasional, Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah menyiapkan peta jalan eksekusi di dalam negeri. Menhut Raja Juli Antoni berkomitmen menindaklanjuti rencana besar tersebut melalui penguatan tata kelola kawasan konservasi secara menyeluruh serta percepatan transformasi kelembagaan.

Sebagai langkah awal yang konkret, Kemenhut menyiapkan transformasi pengelolaan menuju skema Badan Layanan Umum (BLU) pada empat taman nasional prioritas, yaitu Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Gunung Rinjani, dan Taman Nasional Way Kambas.

Melalui transformasi BLU pada keempat taman nasional ikonik tersebut, fleksibilitas tata kelola keuangan dan kualitas layanan ekowisata maupun konservasi diharapkan meningkat pesat, sehingga mampu menjadi percontohan bagi pengelolaan taman nasional lainnya di tanah air.

Selain membedah inovasi pendanaan kawasan konservasi, delegasi Kementerian Kehutanan di COP31 juga mengoptimalkan diplomasi ekonomi hijau melalui penguatan kerja sama karbon kehutanan antara Indonesia dan Jepang. Sinergi bilateral kedua negara ini difokuskan untuk menarik investasi karbon yang akan diarahkan langsung pada percepatan rehabilitasi ekosistem di dalam negeri.

Melalui kerja sama karbon dengan Jepang tersebut, Indonesia membidik investasi strategis untuk memulihkan sedikitnya 12 juta hektare lahan terdegradasi di berbagai wilayah. Pendekatan ini membuktikan bahwa perdagangan dan kerja sama karbon kehutanan yang dijalankan pemerintah bukan sekadar transaksi penurunan emisi di atas kertas, melainkan instrumen pembiayaan nyata untuk menghijaukan kembali jutaan hektare lahan kritis sekaligus menggerakkan ekonomi hijau nasional.

Rangkaian terobosan Kemenhut di COP31 Turki mulai dari skema pembiayaan 13 taman nasional dan dua lanskap spesies ikonik, persiapan transformasi BLU di empat taman nasional, hingga kerja sama karbon Indonesia–Jepang untuk restorasi 12 juta hektare lahan menjadi bukti nyatq kepemimpinan Indonesia dalam menghadirkan solusi iklim yang berdaulat, inovatif, dan berdampak langsung bagi kelestarian hutan dunia.

---

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri,
Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
YouTube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: @kemenhut
X: @kemenhut_ri