Berita

Wakil Menteri Kehutanan Hadiri Raker Komisi IV DPR RI Bahas LKPP dan Isu Aktual

Selasa, 14 Jul 2026 | Siaran Pers

wakil-menteri-kehutanan-hadiri-raker-komisi-iv-dpr-ri-bahas-lkpp-dan-isu-aktual

SIARAN PERS
Nomor: SP. 270/HKLN/07/2026

Jakarta, 14 Juli 2026 - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki, mewakili Menteri Kehutanan menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI yang berlangsung di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Rapat Kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, didampingi Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, serta dua orang Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yaitu Ahmad Yohan dan Abdul Kharis Almasyhari membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran (TA) 2025 serta berbagai langkah strategis dalam penanganan isu-isu aktual di sektor kehutanan.

Dalam rapat kerja tersebut, Komisi IV DPR RI secara resmi menyatakan menerima penjelasan Kementerian Kehutanan terkait LKPP TA 2025. Sebagai bentuk nyata sinergi Kementerian Kehutanan dan Komisi IV DPR RI, kedua belah pihak juga menyepakati langkah-langkah strategis untuk mendongkrak kinerja kelembagaan.

Kemenhut memastikan akan menindaklanjuti seluruh temuan serta rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara tuntas, terukur, dan tepat waktu. Selain itu, peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran dan optimalisasi penerimaan negara di sektor kehutanan akan menjadi prioritas utama guna mendukung manajemen birokrasi yang lebih bersih dan akuntabel.

Tidak hanya fokus pada pembenahan internal dan administratif, sinergi ini juga melahirkan sejumlah poin keputusan penting untuk mengatasi dinamika kehutanan di lapangan. Kemenhut berkomitmen penuh memperkuat penanganan isu-isu krusial secara terpadu berdasarkan prinsip kehati-hatian demi melindungi kepentingan negara sekaligus masyarakat.

Langkah konkret yang disepakati meliputi penguatan mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penataan regulasi dan penerbitan persetujuan unit karbon, hingga penegakan hukum yang tegas terhadap perburuan satwa liar yang dilindungi. Di samping itu, akselerasi kebijakan juga menjadi sorotan utama agar berjalan lebih transparan dan efisien.

Merespons jalannya persidangan, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyampaikan rasa terima kasihnya atas fungsi pengawasan dan kemitraan kritis yang ditunjukkan oleh lembaga legislatif.

"Kami dari Kementerian Kehutanan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas arahan, masukan, termasuk juga kritik dari Komisi IV DPR RI kepada kami dalam rangka perbaikan tata kelola kehutanan juga perbaikan dari manajemen birokrasi di Kementerian Kehutanan," ujar Rohmat di hadapan pimpinan dan anggota sidang.

Momentum ini juga sekaligus menjadi penegasan komitmen kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, untuk mengakselerasi penguatan manajemen birokrasi internal dan memperkuat sinergi dengan legislatif demi memastikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.


Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan,
Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
Youtube: Kementerian Kehutanan Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: Kemenhut
Twitter/X:@kemenhut_ri