SIARAN PERS
NOMOR: SP. 153/HKLN/05/2026

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur nasional harus berjalan seiring dengan upaya perlindungan satwa liar, khususnya gajah beserta habitatnya. Hal tersebut disampaikan saat membuka Workshop Pengarusutamaan Infrastruktur Transportasi Linear Ramah Gajah dari Perencanaan hingga Implementasi di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Dalam sambutannya, Wamenhut menyampaikan bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian ekosistem dan keberlangsungan satwa liar.

“Pembangunan infrastruktur dan konservasi gajah tidak boleh ditempatkan sebagai dua agenda yang saling berhadapan, tetapi harus dirancang sebagai satu kesatuan dalam pembangunan berkelanjutan,” ujar Rohmat.

Menurutnya, Presiden RI, Prabowo Subianto, telah memberikan arahan agar pembangunan nasional dilakukan secara cepat dan efektif, namun tetap bertanggung jawab terhadap keberlanjutan sumber daya alam. Presiden juga memiliki perhatian besar terhadap pelestarian alam dan satwa liar, termasuk upaya penyelamatan populasi serta habitat gajah di Indonesia.

"Alhamdulillah Presiden, Prabowo Subianto sangat komitmen, beliau akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang penyelamatan populasi dan habitat gajah Sumatera dan Kalimantan kepada 11 kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Kehutanan, Kementerian LH( Lingkungan Hidup), Kementerian PU (Pekerjaan Umum), Kementerian ATRBPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Manusia), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kepolisian RI, serta para gubernur dan bupati/walikota di wilayah Pulau Sumatera dan Provinsi Kalimantan Utara" kata Wamenhut.

Gajah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Namun saat ini, konservasi gajah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari fragmentasi habitat, konflik manusia dan gajah, hingga pembangunan infrastruktur transportasi linear seperti jalan, rel kereta, dan kanal yang memotong jalur jelajah satwa.

“Infrastruktur memang penting untuk konektivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan. Namun konektivitas manusia tidak boleh memutus konektivitas satwa liar,” tegasnya.

Ia menambahkan, perlindungan satwa liar harus diintegrasikan sejak tahap awal perencanaan pembangunan, mulai dari penentuan trase, penyusunan tata ruang, dokumen lingkungan, desain teknis, hingga pemantauan pasca pembangunan.Dengan demikian, risiko konflik dan biaya mitigasi dapat ditekan, sementara manfaat pembangunan tetap berjalan optimal.

Wamenhut menekankan lima langkah strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur ramah gajah, antara lain:

1. Pengarusutamaan perlindungan gajah dalam perencanaan pembangunan
2. Penguatan pendekatan berbasis sains dan data lapangan
3. Peningkatan kolaborasi lintas sektor.
4. Penerapan prinsip infrastruktur ramah satwa
5. Penguatan kepedulian publik terhadap pelestarian gajah dan habitatnya.

“Kita ingin memastikan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari panjang jalan yang dibangun atau meningkatnya mobilitas manusia, tetapi juga dari kemampuan kita menjaga ruang hidup satwa liar dan kelestarian ekosistem,” pungkas Rohmat.

CEO WWF Indonesia, Aditya Bayunanda, mengatakan bahwa penyelesaian persoalan gajah membutuhkan kolaborasi intensif antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pihak terkait. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah semakin terfragmentasinya habitat gajah yang memicu meningkatnya konflik antara manusia dan satwa liar. Program PECI Aceh menjadi salah satu program yang dapat menjadi percontoh di daerah lainnya, dimana masyarakat dan gajah hidup berdampingan.

"Saya pikir tantangan yang cukup besar tapi bukan suatu yang mustahil dan program kolaborasi yang dilakukan di Aceh oleh Presiden RI, Pak Prabowo menjadi contoh yang baik yang mudah-mudahan bisa kita replikasi di lokasi-lokasi atau kantong-kantong gajah yang lain. Sudah saatnya kita harus berbagi ruang," tutupnya.

Jakarta, 11 Mei 2026

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan,
Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
Youtube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: Kemenhut
Twitter/X: @kemenhut_ri