Hotspot Terus Turun, Kemenhut Fokus Jaga Hutan dan Rakyat
Selasa, 17 Nov 2026 |

SIARAN PERS
Nomor: SP. 718/HKLN/11/2026
Jakarta, 17 November 2026. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus mencatatkan tren positif dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hotspot nasional yang terus turun dilanjutkan dengan upaya konkret Kemenhut menjaga hutan dan masyarakat sekitarnya secara konsisten dan berkelanjutan.
Jumlah titik panas (hotspot) terus turun secara signifikan pada pertengahan November 2026. Kemenhut terus memfokuskan langkah terpadu pada empat pilar utama percepatan rehabilitasi ekosistem pasca-kebakaran, penguatan pencegahan berbasis masyarakat dan teknologi, penegakan hukum tegas terhadap pelanggar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
Titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional sempat menyusut hingga 25 titik. Kemenhut menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pengendalian di lapangan bukan sekadar penurunan angka pantauan satelit, melainkan memastikan api dan bara di lahan gambut benar-benar padam serta masyarakat dan satwa liar terlindungi. Keberhasilan operasi pemadaman darat dan udara tersebut terlihat nyata di Sumatera Selatan, di mana brigade Manggala Agni memastikan seluruh titik karhutla telah berhasil dipadamkan secara tuntas sehingga operasi helikopter water bombing BNPB resmi diakhiri dan kualitas udara kembali membaik.
Kondisi serupa juga terjadi di Kalimantan Tengah, ditandai dengan berakhirnya masa tanggap darurat karhutla selama tiga bulan di Kabupaten Kotawaringin Barat serta turunnya status darurat di Kabupaten Kotawaringin Timur menuju masa transisi darurat ke pemulihan. Atas dedikasi luar biasa di lapangan, Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto juga telah menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa kepada 15 petugas dan relawan pemadam yang gugur dalam tugas, disertai jaminan penuh biaya pendidikan bagi anak-anak mereka.
Seiring berakhirnya fase pemadaman darurat di sejumlah provinsi, unit-unit kerja Kemenhut di daerah langsung bergerak cepat melakukan pemulihan ekosistem hutan dan lahan kritis. Di Sulawesi Tengah, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) telah menyiapkan program rehabilitasi dan reboisasi terhadap 100 hektare kawasan konservasi yang terdampak karhutla di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi. Kepala BBTNLL Agus Arianto menjelaskan bahwa langkah rehabilitasi ini krusial untuk memulihkan tutupan vegetasi yang terbuka, mengembalikan fungsi hutan sebagai habitat flora dan fauna endemik, sekaligus menjaga peran taman nasional sebagai laboratorium alami, ruang edukasi, dan destinasi ekowisata. Keberhasilan pemulihan ekosistem pasca-karhutla juga tampak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang kini telah pulih kembali dengan lanskap hijau sehingga dapat dinikmati oleh wisatawan.
Untuk memastikan karhutla tidak berulang di masa mendatang, Kemenhut terus mengefektifkan pencegahan dini berbasis masyarakat . Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menginstruksikan langsung perluasan pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai garda terdepan deteksi dini dan pemadaman awal di tingkat tapak. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut, Thomas Nifinluri, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan November 2026 terdapat 26.304 anggota MPA binaan Kemenhut yang tersebar di lima regional, meliputi Regional Kalimantan sebanyak 9.008 orang, Sumatera 6.528 orang, Jawa-Bali-Nusa Tenggara 5.802 orang, Sulawesi 3.052 orang, serta Maluku-Papua 1.914 orang. Tahun ini, Kemenhut kembali membentuk 500 kelompok MPA baru yang dibekali pelatihan teknis, pendampingan penyuluh kehutanan, serta dukungan peralatan pemadaman agar mampu bersinergi secara berjenjang bersama Manggala Agni, TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
Di sisi penindakan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa penanganan karhutla harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, baik terhadap pelaku individu maupun korporasi. Hingga periode Oktober sampai November 2026, Kemenhut telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan pemegang izin yang terindikasi terkait karhutla dengan total luasan areal terbakar mencapai 12.926,74 hektare, termasuk pembekuan izin enam korporasi di Kalimantan Tengah. Setiap korporasi yang melanggar tidak hanya dikenai sanksi hukum, tetapi juga diwajibkan memulihkan kembali ekosistem lahan yang rusak.
Langkah tegas Kemenhut tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut 17 konsesi perusahaan dan memerintahkan penyelidikan hukum terhadap 104 korporasi terkait karhutla, serta sinergi lintas kementerian bersama Kementerian ATR/BPN dalam menertibkan lima klaster Hak Guna Usaha (HGU) terindikasi karhutla seluas 42.214,51 hektare. Di tingkat tapak, Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut bersama kepolisian juga baru saja menahan tersangka perambahan kawasan hutan dengan cara membakar di Bima, Nusa Tenggara Barat (14/11/2026), sembari menyiapkan penguatan pengawasan hutan melalui rencana penambahan jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) hingga 70.000 personel.
Tak hanya sampai situ, upaya menjaga kelestarian hutan jelas tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi Tengah pada Sabtu (14/11/2026), Menhut Raja Juli Antoni menyerahkan hak kelola Perhutanan Sosial kepada 309 kepala keluarga di Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una serta meninjau Taman Hutan Raya Kapopo Ngatabaru di Kabupaten Sigi. Menhut menyoroti bahwa kawasan Perhutanan Sosial terbukti menjadi benteng alami pencegah karhutla yang sangat efektif, karena akses legal yang diberikan negara menumbuhkan rasa memiliki warga untuk menjaga hutannya sendiri dari ancaman api.
Komitmen pemberdayaan ini juga diwujudkan melalui langkah Kemenhut memfasilitasi penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) Hutan Adat bagi masyarakat hukum adat di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pada Senin (16/11/2026) guna memperkuat tata kelola wilayah adat sekaligus mengembangkan usaha ekonomi lokal. Melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kemenhut terus mendorong Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk "naik kelas" lewat skema pembiayaan dan investasi berkelanjutan, hingga memfasilitasi pemasaran produk unggulan UMKM Kehutanan, seperti gula aren dan kopi agroforestri, dalam pameran nasional INNOFOOD 2026. Integrasi antara pemulihan ekologis, kesiapsiagaan warga, ketegasan hukum, dan kemandirian ekonomi masyarakat ini menjadi fondasi Kemenhut dalam menjaga hutan Indonesia tetap lestari dan memberi manfaat nyata bagi rakyat.
Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
Ristianto Pribadi
Website: www.kehutanan.go.id
YouTube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: @kemenhut
X: @kemenhut_ri



