SIARAN PERS
Nomor: SP. 359/HKLN/08/2026

Pekanbaru, 1 Agustus 2026 – Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah III Pekanbaru terus memperkuat implementasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Komitmen tersebut terus diimplementasikan melalui berbagai langkah nyata, salah satunya penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang dilaksanakan di Pekanbaru pada Jumat (31/7).

Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Adnan Wimbyarto dan Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan, Yogi Nurwana.

Akselerasi pembangunan Zona Integritas ini sejalan dengan komitmen dan arahan tegas Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang menekankan bahwa seluruh jajaran Kementerian Kehutanan di tingkat pusat hingga UPT di daerah harus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi melayani. Menteri Kehutanan menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan predikat WBK/WBBM bukan sekadar prosedur formalitas administrasi, melainkan fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik (public trust) serta memastikan seluruh layanan pengelolaan hutan lestari dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat tanpa praktik koruptif.

Sebanyak 45 peserta yang berasal dari BPHL Wilayah III Pekanbaru, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan di Provinsi Riau, UPT KPH TBS, dan UPT KPH Minas Tahura mengikuti kegiatan tersebut. Para peserta memperoleh pembekalan mengenai strategi pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE), penguatan tata kelola organisasi, manajemen perubahan, serta implementasi reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Kepala BPHL Wilayah III Pekanbaru Ja Posman Napitu menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan komitmen seluruh jajaran dalam membangun budaya kerja yang profesional, transparan, dan melayani.

"Pembangunan Zona Integritas bukan hanya untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM, tetapi merupakan ikhtiar bersama untuk membangun organisasi yang berintegritas, akuntabel, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami berkomitmen melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan, serta penanaman nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai," ujar Ja Posman.

Sementara itu, dalam paparannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Adnan Wimbyarto membagikan pengalaman Kementerian Keuangan dalam meraih dan mempertahankan predikat WBK dan WBBM.

Adnan juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan moralitas organisasi, membangun inovasi pelayanan, memenuhi indikator LKE secara konsisten, serta melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Melalui bimbingan teknis ini, BPHL Wilayah III Pekanbaru semakin optimistis dapat memenuhi seluruh indikator pembangunan Zona Integritas sekaligus memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Sebelumnya, seluruh pegawai BPHL Wilayah III Pekanbaru telah menandatangani Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas pada Februari 2026. Ke depan, berbagai inovasi dan evaluasi berkelanjutan akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.(*)

---

Narahubung:
Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru,
Ja Posman Napitu

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan,
Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
Youtube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: Kemenhut
Twitter/X: @kemenhut_ri