Siaran Pers

Kemenhut Fasilitasi Penyusunan RKPS Hutan Adat untuk Perkuat Pengelolaan dan Usaha Masyarakat Mentawai

Senin, 16 Nov 2026 |

kemenhut-fasilitasi-penyusunan-rkps-hutan-adat-untuk-perkuat-pengelolaan-dan-usaha-masyarakat-mentawai

SIARAN PERS
Nomor: SP.710/HKLN/11/2026
 
Jakarta, 16 November 2026 – Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS) bersama Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Mentawai memfasilitasi penyusunan dan peninjauan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) Hutan Adat pada empat Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat perencanaan pengelolaan hutan adat, kelembagaan, dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

Kegiatan diawali dengan koordinasi dan pemutakhiran data bersama Seksi Wilayah III Balai Perhutanan Sosial Medan, UPTD KPH Pagai Sipora Unit XII, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta pendamping AMAN Mentawai. Koordinasi dilakukan untuk menyelaraskan dukungan para pihak dalam pendampingan pengelolaan hutan adat.

Sumatera Barat memiliki lima unit Hutan Adat yang telah ditetapkan, yakni empat unit di Kepulauan Mentawai seluas sekitar 6.907 hektare dan satu unit di Dharmasraya seluas sekitar 35 hektare. Dari empat MHA di Mentawai tersebut, tiga telah memiliki RKPS, sedangkan MHA Uma Rokot menjadi sasaran fasilitasi penyusunan dokumen dalam kegiatan ini.

Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Apri Dwi Sumarah, menekankan pentingnya RKPS sebagai pedoman pengelolaan kawasan dan pengembangan usaha.

“Melalui RKPS, masyarakat adat diharapkan mampu memetakan potensi wilayahnya, memperkuat kelembagaan, serta mengembangkan usaha produktif secara mandiri dengan tetap menjaga kearifan lokal dan kelestarian hutan,” ujarnya.

Penyusunan RKPS MHA Uma Rokot dilaksanakan melalui kunjungan lapangan dan diskusi kelompok terarah di Desa Matobe, Kecamatan Sipora Selatan. Kegiatan mencakup observasi kawasan Hutan Adat seluas 114 hektare dengan fungsi produksi, dialog penguatan kelembagaan, serta identifikasi usaha yang telah berjalan dan potensi ekonomi masyarakat.

Ketua Kelompok Uma Rokot, Johni T. Oinan, menyampaikan harapan agar RKPS mendukung pengelolaan hutan adat sebagai ruang hidup sekaligus warisan leluhur. “Kami berharap melalui penyusunan RKPS, potensi hutan dan usaha yang dimiliki masyarakat dapat dikelola lebih terarah, memberi manfaat bagi keluarga dan generasi mendatang, tanpa meninggalkan adat serta kearifan lokal,” ungkapnya.

Selain penyusunan RKPS Uma Rokot, dilakukan peninjauan dokumen RKPS MHA Uma Goiso Oinan, Uma Usut Ngaik, dan Uma Saureinu di Hotel Jelita. Peninjauan melibatkan masyarakat, Rimata, pengurus lembaga MHA, serta tim KPH Pagai Sipora Unit XII untuk menyesuaikan rencana dengan kondisi lapangan dan perkembangan kelembagaan.

Melalui penyusunan dan peninjauan RKPS, Kementerian Kehutanan memperkuat landasan pengelolaan hutan adat yang terencana dan berkelanjutan. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPH, pendamping, dan MHA diharapkan mendukung pengembangan usaha produktif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian hutan adat di Kepulauan Mentawai.


Informasi Lebih Lanjut:
Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Apri Dwi Sumarah

Penanggung Jawab Berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
YouTube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: Kemenhut
Twitter/X: @kemenhut_ri