Siaran Pers

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Perubahan Keempat UU Kehutanan, Menhut: Momentum Bangun Tata Kelola Hutan yang Kuat dan Inklusif

Kamis, 19 Nov 2026 |

pemerintah-dan-dpr-mulai-bahas-perubahan-keempat-uu-kehutanan-menhut-momentum-bangun-tata-kelola-hutan-yang-kuat-dan-inklusif

SIARAN PERS
Nomor: SP.747/HKLN/11/2026

Jakarta, 19 November 2026. Pemerintah bersama Komisi IV DPR RI resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pemerintah diwakili Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

Rapat pembicaraan tingkat I tersebut beragendakan penjelasan Komisi IV DPR RI atas RUU, penyampaian pandangan Pemerintah, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah, serta pembentukan Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU Kehutanan.

Sejak ditetapkan pada 30 September 1999, UU Kehutanan telah mengalami tiga kali perubahan. Perubahan pertama melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2004 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 pada 13 Agustus 2004. Perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020, dan perubahan ketiga melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada 31 Maret 2023. Perubahan keempat ini merupakan usul inisiatif DPR RI yang disetujui dalam Rapat Paripurna pada 27 Agustus 2026.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasi pemerintah atas inisiatif DPR RI tersebut. "Atas nama pemerintah, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi IV DPR RI atas inisiatif melakukan perubahan keempat Undang-Undang Kehutanan. Pembaruan pengaturan ini merupakan kebutuhan yang penting dan strategis untuk memperkuat tata kelola kehutanan nasional, menjawab berbagai perkembangan dan tantangan, serta memastikan penyelenggaraan kehutanan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," ujar Menhut.

Menhut menegaskan, hutan tidak hanya berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan, penjaga keseimbangan ekosistem, dan pengendali perubahan iklim, tetapi juga sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat, terutama yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

"Perubahan Undang-Undang Kehutanan ini harus menjadi momentum untuk membangun tata kelola kehutanan yang lebih kuat, adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran negara dalam memastikan pengelolaan hutan dilaksanakan secara bertanggung jawab," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menjelaskan bahwa UU Kehutanan telah menjadi landasan hukum pengelolaan hutan di Indonesia selama lebih dari dua dekade, namun perlu disempurnakan agar selaras dengan perkembangan regulasi dan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Seiring meningkatnya tekanan terhadap sumber daya hutan, aktivitas alih fungsi, eksploitasi berlebihan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, pembaruan kerangka hukum kehutanan menjadi kebutuhan mendesak," kata Abdul Kharis.

Ia memaparkan, pokok materi RUU antara lain mempertegas kedudukan hutan adat sebagai entitas tersendiri sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, memperkuat kepastian kawasan hutan melalui inventarisasi yang partisipatif dan berbasis teknologi digital, mengatur kecukupan luas kawasan hutan minimal 30 persen dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau, serta memperkuat sistem data dan informasi kehutanan yang terintegrasi. RUU juga mempertegas kewajiban rehabilitasi dan reklamasi hutan, menjamin akses masyarakat sekitar hutan, mewajibkan pemegang izin menyediakan sistem pengendalian kebakaran, serta memperberat sanksi bagi korporasi pelaku pembakaran hutan, mulai dari ganti rugi, biaya pemulihan, hingga pembubaran korporasi.

"Harapan kami, setelah pembahasan tingkat I dan pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna, RUU ini dapat segera diundangkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang," pungkasnya.(*)

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan,
Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id
Youtube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: Kemenhut
Twitter/X: @kemenhut_ri